Diancam Diserbu, Petani Di Depan DPR Siapkan Perlawanan

Suasana di depan gedung DPR menjelang sore hari tadi cukup tegang. Para petani, yang sedang melakukan aksi pendudukan di lokasi tersebut, mendapat kabar akan diserbu dan diusir paksa oleh pasukan Satpol PP.

Menurut sumber dari kepolisian, alasan pembubaran itu adalah karena aksi tersebut dianggap menganggu ketertiban umum. Padahal, sejak hari pertama hingga hari ketiga pendudukan, para petani tidak merusak apapun dan tidak mengganggu siapapun.

Para petani pun tidak gentar. Mereka menyusun strategi dan taktik untuk menghalau kemungkinan serangan itu. Beberapa petani membuat bambu runcing sebagai senjata pertahanan.

Selain itu, para petani dan aktivis “Duduki Jakarta” menggelar demokrasi langsung. Mereka membentuk semacam lingkaran dan mendiskusikan seluk-beluk Satpol PP secara bersama-sama.

Saat malam tiba, dukungan dan solidaritas pun mengalir. Sejumlah serikat buruh datang memberikan dukungan terhadap perjuangan petani. Aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) juga berdatangan untuk membantu petani.

Sekitar pukul 19.00 WIB, ratusan massa dari Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) juga datang memberi dukungan. Mereka meneriakkan yel-yel “Hidup Rakyat” dan menyerukan persatuan.

Halaman depan gedung DPR pun makin ramai oleh massa. Mereka berorasi mengutuk berbagai kebijakan pemerintah yang mengabaikan rakyat. Tenda-tenda pun dibangun untuk menampung massa.

Aksi Di BPN Dan Istana Negara

Siang hari tadi, 15 perwakilan petani SAD menggelar aksi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kebayoran baru, Jakarta. Petani SAD menuntut agar 3.614 hektare tanah adat milik mereka segera dikembalikan.

Pihak BPN pun merespon tuntutan warga SAD itu. Pihaknya menjanjikan akan mengadakan gelar perkara ulang.

Usai menggelar aksi di BPN, petani SAD pun menggelar aksi di depan istana negara. Mereka menggelar membuat ritual untuk mengingatkan rejim SBY-Budiono agar merespon suara petani.

SBY, yang mendapat gelar adat Jambi dengan nama Sri Paduko Maharajo Notonegoro, dituntut segera merespon tuntutan petani. Jika tidak direspon, para petani SAD menuntut SBY segera mencabut gelar adat dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Agus Pranata

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut