Calo Anggaran dan Pembangunan

Tidak bisa dipungkiri negeri ini penuh dengan calo mulai dari calo tiket kereta api, bus…, pencarian Surat Ijin Mengemudi, calo pajak sampai kini yang ramai dibicarakan: calo anggaran untuk pembangunan daerah. Praktek percaloan jelas merugikan rakyat karena jangankan memudahkan pelayanan tapi para calo justru menghambat pelayanan atau justru membuat beban rakyat semakin tinggi. Misalnya harga tiket di tangan calo menjadi dua kali lipat harga yang sebenarnya.

Percaloan terjadi karena pelayanan yang diberikan tidak maksimal dan adanya celah untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di berbagai pelayanan publik dan birokrasi. Itulah juga yang terjadi pada kasus percaloan anggaran untuk pembangunan daerah. Para calo menjanjikan akan memuluskan besaran anggaran yang diturunkan untuk daerah atau menambah jumlah anggaran yang bisa diturunkan dengan imbalan tertentu atau fee. Calo-calo anggaran ini disinyalir bergentayangan di Dewan Perwakilan Rakyat, kementrian Dalam Negeri dan Keuangan. Calo-calo ini jelas membebani pembangunan dan tidak berpikir bahwa daerah ini atau daerah itu seharusnya mendapatkan dana yang pantas untuk membangun daerahnya tapi berpikir bagaimana mendapatkan fee atau keuntungan bagi diri-sendiri semata.

Karena itu tidak heran kalau ada daerah miskin tapi justru mendapatkan dana anggaran sedikit dibandingkan daerah lain yang lebih kaya tapi bisa melobi atau terjerat oleh bujuk rayu para calo anggaran. Dengan adanya praktek percaloan ini, aspek pemerataan dan keadilan dalam pembangunan semakin tak menentu dan tak menemukan blue print yang jelas untuk memajukan daerah. Pembangunan untuk kepentingan rakyat telah disabotase sejak awal ketika menyusun anggaran.

Ini semua adalah setali tiga uang dengan praktek korupsi yang merajalela. Calo-calo anggaran yang merajalela di badan-badan yang mengetahui benar bagaimana anggaran pembangunan daerah diputuskan dan dicairkan adalah juga koruptor dan perampok yang menyabotase program pembangunan dan penyejahteraan rakyat. Dampak Percaloan jelas: pembangunan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar daerah semakin nyata.

Tak ada kata lain yang tepat dalam melawan praktek percaloan ini yaitu menindak tegas praktik percaloan sebagaimana kita lakukan terhadap para koruptor seperti pemenjaraan di samping memaksimalkan tugas-tugas pelayanan birokrasi dan public. Kita tidak bisa percaya begitu saja dengan seruan moral macam ini akan dapat menghalangi praktek percaloan. Yang lebih penting adalah rakyat mengorganisasikan sendiri dalam berbagai wadah perjuangan dan mengerti betul besaran anggaran pembangunan bagi daerah yang dapat memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat mengawal anggaran-anggaran untuk kemajuan rakyat: misalnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu rakyat juga perlu mengajukan sendiri besaran anggaran prioritas atau mendesak dan mengadvokasinya. Untuk itu, diserukan agar rakyat aktif menyusun dan mengawasi anggaran yang berlaku sehingga anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat alias anggaran yang disusun adalah memang anggaran yang pro rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut