Bung Karno: Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa!

Tahun 1952, tiga tahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, ekonomi Indonesia masih tertatih-tatih. Warisan panjang kolonialisme cukup menyimpan luka bagi bangsa muda ini. Termasuk dalam urusan pangan.

Koran-koran ramai memberitakan: harga beras naik berkali-kali lipat. Bahaya kelaparan terus mengintai rakyat. Bahkan di desa-desa ada rakyat yang makan bonggol pisang. Tak sedikit orang bunuh diri karena tak kuasa memberi makan keluarganya.

Bung Karno mengetahui hal itu dan tak menampiknya. Bahkan, pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia—kelak bernama Institut Pertanian Bogor (IPB), 27 April 1952, Bung Karno bicara panjang lebar soal pangan dan masa depan bangsa. “Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari,” katanya.

Yang menarik, begitu membuka pidatonya, Bung Karno langsung bicara statistik pangan. Tahun 1940, katanya, tiap-tiap orang Indonesia mengonsumsi beras 86 kg pertahun. Berarti di tahun 1952, dengan jumlah penduduk 75 juta orang, Indonesia butuh produksi beras sebesar 6,5 juta ton. Namun, pada saat itu, produksi beras Indonesia baru 5,5 juta ton. Alhasil, Indonesia harus mengimpor dari Siam (Thailand), Saigon (Vietnam), dan Burma.

Tetapi Bung Karno tak mau menggantung perut rakyat Indonesia pada beras impor. Ia sadar, kebijakan impor tersebut membuat devisa negara tergerus. “Tetapi kenapa kita harus membuang devisen 120 juta sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri? Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu,” ujar Bung Karno. Selain itu, kebijakan impor tidak sesuai dengan semangat membangun ekonomi berdikari.

Masalahnya, konsumsi 86 kg pertahun pada tahun 1940 itu hanya menghasilkan 1712 kalori bagi setiap orang perhari. Padahal, standar normalnya 1850 kalori. Bung Karno tidak puas. Ia menginginkan setiap orang Indonesia mengonsumsi 2250 kalori pehari.

Menurut catatan Food and Agriculture Organisation jaman itu, orang makan tiap hari di India 2121 kalori, di Birma 2348 kalori, di Kuba 2918 kalori, di Malaysia 2337 kalori, di Ceylon 2167 kalori, di Indo-China 2127 kalori, di Belanda 2958 kalori, di Australia 3128 kalori, dan di Amerika 3249 kalori.

Bagaimana menjawab kebutuhan itu? Bung Karno memberi dua jalan, yakni, Pertama, menambah luas areal pertanian. Kedua, melakukan intensifikasi pertanian, khususnya melalui seleksi dan pemupukan.

Kemungkinan memperluas lahan pertanian memang besar. Namun, Soekarno sadar, tidak semua wilayah Indonesia cocok untuk pertanian. Dari hitungan Bung Karno, dari 7 juta hektar lahan di luar jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) yang potensial, hanya 14% atau 1 juta hektar yang cocok.

Saat itu, Bung Karno sudah berfikir untuk meneliti kemungkinan lahan gambut bisa dipakai untuk pertanian. Memang, saat itu kemungkinan itu belum terjadi.

Solusi kedua, yakni intensifikasi pertanian, khsusunya seleksi benih dan pemupukan. Untuk konteks pertanian sawah di Indonesia, kata Bung Karno, diperlukan seleksi benih padi basah. Jaman itu yang terkenal adalah Bengawan, yang kebal penyakit, kualitas berasnya bagus, dan tingkat produksi per hektarnya lebih tinggi.

Untuk memaksimalkan seleksi padi, Bung Karno punya cita-cita membangun balai-balai seleksi daerah atau pusat penyelidikan benih daerah. Bahkan, cita-citanya: setiap 10 ribu hingga 15 ribu hektar ada satu pusat seleksi bibit. Pusat-pusat inilah yang akan membagikan bibit kepada petani. Untuk menopang proyek ini, Bung Karno mengajak mahasiswa pertanian untuk berkontribusi langsung.

Bung Karno juga menganjurkan pemupukan untuk menaikkan produksi beras. Jenis pupuk yang dianjurkan adalah pupuk fosfat. Katanya, pupuk fosfat cocok dengan padi basah. Menurut Bung Karno, kalau petani menggunakan pupuk fosfat, tingkat produksi bisa naik 5 hingga 10 kwintal per hektarnya.

Namun, di tahun 1952 itu, Bung Karno sudah sadar bahwa pertanian tanah basah alias sawah memang penting, tetapi belum memberi jalan keluar atas pemenuhan kebutuhan pangan.

Untuk itu, Bung Karno berfikir perlunya mengembangkan pertanian di tanah kering alias perladangan sebagaimana ditempuh Eropa dan AS. Lagipula, dalam hemat Bung Karno, Indonesia punya potensi lahan kering yang banyak. Menurut perkiraan Bung Karno, ada 8 juta hektar potensi lahan pertanian kering di Indonesia.

Untuk mengembangkan pertanian kering di Indonesia, Bung Karno memberikan empat solusi:

Pertama, melakukan pemupukan, baik dengan pupuk kandang maupun pupuk tiruan. Tetapi Bung Karno menganjurkan agar lebih banyak menggunakan pupuk kandang.

Untuk menyiapkan kebutuhan pupuk nasional, Bung Karno tidak main-main. Pada tahun 1959, Ia membangun  PT Pupuk Sriwidjaja yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Ia juga merancang pembangunan pabrik pupuk Petrokimia Gresik di Jawa Timur.

Kedua, melakukan seleksi tanaman untuk tanah kering. Untuk kebutuhan ini, Bung Karno meminta dukungan mahasiswa dan tenaga ahli pertanian.

Ketiga, melipat gandakan peternakan hewan. Peternakan untuk lahan kering diperlukan untuk ketersediaan pupuk organik, untuk membajak ladang (jaman itu belum ada mekanisasi), dan pengangkutan.

Keempat, melakukan mekanisasi. Tanpa mekanisasi, petani punya kesanggupan terbatas mengolah lahan pertanian. Jaman itu, Bung Karno melakukan percobaan mekanisasi di lahan pertanian kering di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pada jaman itu, Bung Karno mengajak pemuda-pemudi Indonesia agar menjadi insinyur pertanian, ahli peternakan, ahli irigasi, ahli seleksi benih, ahli pemupukan, ahli pemberantas hama, ahli tanah, dan lain-lain. Semua itu untuk kemajuan pertanian. Dan untuk itulah Ia mendorong berdirinya Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tahun 1960, Indonesia tetap krisis beras. Harga beras tetap tinggi. Namun, penyebabnya bukan semata-mata karena kurangnya produksi, tetapi juga karena kenaikan harga bensin.

Akhirnya, dalam Dekarasi Ekonomi (Dekon) tahun 1960, masalah beras menjadi perhatian penting. “soal memenuhi keperluan pangan harus mendapat prioritas utama, karena rakyat yang diharuskan ikut serta di dalam gerakan produksi sehebat-hebatnya itu, harus ada jaminan pangan, khususnya beras,” kata Bung Karno.

Menurut Dekon, untuk meningkatkan produksi beras, maka ditempuhlah kebijakan berikut: a) Mengekstensifkan pertanian dengan menambah areal dan transmigrasi; b) Mengintensifkan pertanian dengan mekanisasi dan memperbaiki cara-cara bercocok tanam; c) Mempergunakan Civic-missions Angkat Bersenjata; d) Menyempurnakan pelaksanaan Landreform  agar dapat diselesaikan pada waktunya sebagaimana ditetapkan oleh M.P.R.S; e) Menjamin supaya proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan usaha mempertinggi produksi pangan (seperti proyek Jatiluhur dan proyek-proyek pabrik pupuk) selesai pada waktu yang direncanakan; f) Mengurangi sejauh mungkin impor bahan-bahan lux.

Selain itu, karena peningkatan produksi pertanian tak mungkin tanpa memberikan tanah kepada petani penggarap, maka Bung Karno pun menggencarkan program mendemokratiskan kepemilikan lahan pertanian di desa dan mendemokratiskan praktek bagi hasil pertanian. Lahirlah UU nomor 5 tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut