Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura

Singapura, negara kecil di Semenanjung Malaya, menjadi tempat berlindung banyak buronan korup dari Indonesia. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, dari 45 buronan koruptor yang melarikan diri ke luar-negeri dalam sepuluh tahun terakhir, sebanyak 20 orang memilih “bersembunyi” di Singapura.

Dari jumlah itu, 17 orang diantaranya disebut-sebut koruptor kakap. Sebut saja, misalnya, penjahat kakap kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim, yang mencoleng uang negara sebesar sebesar Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dolar Amerika Serikat. Adapula obligor BLBI Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Irawan. Keduanya berhasil mengkorupsi uang sebesar Rp 1,5 triliun.

Sebuah data lain menyebutkan (masih harus diverifikasi), bahwa total dana orang Indonesia yang terparkir di Singapura mencapai sekitar US$ 87 miliar atau setara dengan Rp 783 triliun. Bayangkan, jika dana sebesar itu terparkir di Indonesia dan bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Dana Jamkesmas pada tahun 2010, misalnya, hanya Rp4,6 triliun.

Menurut ICW, ada dua alasan kenapa koruptor sangat senang memilih Singapura sebagai tempat “perlindungan”: pertama, negeri itu sangat dekat secara geografis dengan Indonesia, sehingga memungkinkan bagi si koruptor untuk tetap bisa mengontrol dan memantau kegiatan bisnisnya di Indonesia. Kedua, pemerintah Singapura dan Indonesia belum menandatangani perjanjian ekstradisi, sehingga para koruptor itu tidak perlu was-was ditangkap oleh pemerintah Singapura dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Menurut sejumlah pemberitaan yang terdengar, alasan kenapa perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bisa buntu, salah satunya, adalah karena tuntutan dari pihak Singapura terlalu tinggi. Sebagai missal, pemerintah Singapura bersedia menandatangani ekstradisi itu asalkan Indonesia membolehkan Singapura menggelar latihan militer di salah satu wilayah di Indonesia, bahkan jika latihan militer itu dilakukan oleh Singapura dengan negara lain.

Soal latihan militer itu sebetulnya masuk dalam perjanjian pertahanan, dan merupakan hal yang berbeda dengan perjanjian ekstradisi. Akan tetapi, dalam kasus ini, kendati Singapura sudah sepakat soal ekstradisi dengan Indonesia, tetapi ngotot agar kedua perjanjian ini diratifikasi bersamaan.

Ini adalah sebuah pelecehan terhadap kedaulatan nasional. Ini bukanlah karena kami berfikir chauvinis, lalu menonjol-nonjolkan harkat dan martabat nasional dihadapan bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, bercermin dari kasus di atas, tergambar dengan jelas betapa tidak berdaulat dan bermartabatnya bangsa Indonesia dihadapan bangsa-bangsa lain.

Merosotnya martabat dan kedaulatan bangsa kita dihadapan bangsa lain bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi ini sangat jelas merupakan kesalahan pemerintah, atau lebih tepatnya lagi: kepemimpinan nasional sekarang. Kepemimpinan nasional sekarang sangat lembek kepada asing, tetapi sangat represif terhadap rakyatnya sendiri. Aparat kekerasan negara, dalam hal ini tentara dan polisi, dapat dengan mudah dikerahkan untuk menindas rakyat sendiri. Kasus penembakan atau represi terhadap rakyat di berbagai tempat adalah contoh tak terbantahkan mengenai hal itu.

Disamping itu, dengan begitu gampangnya para koruptor melarikan diri (atau dilarikan) keluar negeri, termasuk ke Singapura, menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah tebang pilih. Jadi, kalau ada koruptor yang tertangkap oleh KPK atau lembaga penegak hukum lain, maka pasti itu koruptor kecil. Tetapi, koruptor kakap atau koruptor dari partai berkuasa bisa bebas melarikan diri ke Singapura. Akhirnya, dari situ kita menjadi sangsi, Polisi Indonesia yang begitu berani menumpas teroris bersenjata, ternyata tidak mampu menumpas koruptor. Hanya karena koruptor itu bersenjatakan duit!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut