Bebaskan 17 Aktivis Telaga Raya Sekarang Juga!

Sejak tujuh bulan yang lalu, 17 orang aktivis Telaga Raya mendekam dalam penjara LP Bau karena tudingan melakukan penghasutan terkait pengrusakan asset PT. Arga Morini Indah (AMI).

Setelah menjalani proses persidangan yang penuh rekayasa, 11 aktivis dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan 6 aktivis mendapatkan hukuman 10 bulan penjara.

Ternyata, hukuman penjara yang illegal ini masih dianggap ringan oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menginginkan hukuman penjara 1,5 tahun.

Di belakang JPU berdiri kepentingan Pemda Buton dan PT. Arga Morini Indah. Kedua pihak ini terlibat dalam aksi perampasan tanah milik warga desa Telaga Raya.

Seharusnya, jika hukum di Indonesia memihak kepada kebenaran dan keadilan, maka Pemda Buton dan PT. Arga Morini Indah (AMI) yang seharusnya dijatuhi hukuman berat karena telah merampas tanah milik rakyat, merusak hutan, dan mencemari air laut.

Hukum Seperti Jaring Laba-Laba

Ada benarnya perumpamaan Professor Achmad Ali, guru besar Fakultas Hukum Unhas, bahwa sistim hukum Indonesia seperti “jaring laba-laba”, yaitu hanya bisa menangkap serangga kecil, sedangkan ketika berhadapan dengan serangga besar maka jaringnya akan robek.

Para penegak hukum di Indonesia begitu “beringas” untuk mengkriminalkan dan memenjarakan aktivis, namun begitu bersahabat dengan para penjahat besar dan koruptor.

Agus Pranata, salah seorang aktivis yang ditahan di LP Bau-Bau, saat membacakan eksepsi di muka sidang telah melancarkan kritik keras terhadap sistim hukum Indonesia yang dianggapnya berbau kolonial.

“Hukum yang ditimpakan kepada kami, adalah hukum yang hampir serupa dipergunakan pemerintah kolonial untuk menghukum Bung Karno, Bung Hatta, dan Tan Malaka,” katanya.

Konspirasi Jahat Pengusaha, Pengadilan, dan Pemda Buton

Agus Pranata mengatakan bahwa keputusan JPU untuk melakukan banding memang sesuai dengan ketentuan hukum acara dan menjadi hak Jaksa untuk melakukan itu.

Hanya saja, jika ditinjau dari motif di belakang keputusan ini, Agus menuding adanya konspirasi busuk antara pengusaha, penegak hukum (jaksa), dan Pemda Buton.

Dijelaskan oleh agus Pranata, bahwa Pemda Buton merupakan pihak yang bertanggung-jawab atas perampasan tanah milik warga Telaga Raya, bahkan pemda Buton telah mengkorupsi uang ganti-rugi lahan warga.

Perampasan tanah ini coba dicarikan legitimasikan oleh Pemda dengan menyebut tanah itu sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga kepemilikannya di tangan pemerintah.

Namun, warga Telaga Raya yang sudah mendiami kawasan ini sejak leluhur mereka, mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, warga pun meminta ganti-rugi kepada PT. AMI, perusahaan yang mengambil nikel dari rongga-rongga tanah milik petani.

Meski nilai ganti rugi yang dituntut warga lebih kecil dibanding keuntungan perusahaan, namun PT. AMI tetap saja berusaha menghindari kewajibannya membayar ganti-rugi lahan.

Menurut Agus Pranata, total ganti rugi untuk lahan dan tanaman warga paling jauh hanya mencapai Rp11,6 milyar, sementara PT. AMI meraup keuntungan sebsar Rp 33,7 trilyun setiap pengapalan.

Disamping itu, akibat aktivitas penambangan PT. AMI, air sungai pun berubah warna menjadi kuning-keruh, dan rembesannya membuat air laut juga berubah. Akibatnya, tambak milik para warga juga mengalami kerusakan.

Karena itulah, Pemda telah mencari segala macam cara untuk menjerat para aktivis ini, yaitu dengan memperalat kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Tentusaja PT.AMI juga punya andil dalam konspirasi busuk ini.

Rencana Perlawanan

Terkait rencana pengajuan banding oleh JPU dan pihak PT. AMI, warga Telaga Raya dan aktivis gerakan rakyat sudah mempersiapkan aksi massa.

“Kalau memang benar kawan-kawan ditunda pembebasannya, maka rakyat dan mahasiswa akan membikin perlawanan,” ujar Iksan, aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bau-Bau.

Dikatakannya, aktivis LMND sudah mempersiapkan rencana aksi, baik di kota bau-bau maupun di kota Kendari.

“Kami akan mengekspose kebohongan dan kebusukan PT. AMI dan Pemda Buton. Kami akan melaporkan dugaan korupsi Bupati Buton,” tegasnya.

Sementara, Agus Pranata dan kawan-kawan yang belum menerima salinan surat banding JPU mengatakan bahwa pihaknya tidak takut ataupun mundur karena hal tersebut.

“Ini memang sebuah konspirasi busuk. Dan, itu telah menambah ketebalan iman perjuangan saya untuk membela rakyat Telaga Raya,” ungkapnya kepada Berdikari Online via pesan ponsel.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • eden

    Ini bukti Bobroknya Hukum.. ketika hukum hanya menghamba pada kepentingan pemilik modal, rekayasa dalam persidangan dan konspirasi antara pengusaha, penegak hukum dan pemda masih akan terus terjadi ditanah air.
    seharusnya yang dikriminalisasi adalah aktor konspirasi itu bukan kawan2 yang murni berjuang untuk hak rakyat.
    Terus berjuang kawan2…!!

  • mahmudah kala

    kenapa pemerintah gak pernah sadar akan kelakuan bejatx selama ini,,gak di daerah, apa lg pemerintah pusat…gak pernah sadar2 mereka..sudah skian banyak kejadian yang telah menimpa indonesia oleh perlakuan bejat mereka ..kenapa keadilan gak pernah di tegakan seadil-adilx..kenapa pemerintah mesti menunggu korban bergelimpangan baru ada perubahan. itu pun dengan terpaksa di lakukan dan mesti ada yang di kambing hitamkan…kawan-kawn ku ,,perlukah kita melakukan sesutu yang lebih anarkis.sehingga membuat mereka ciuuut..atau memebuat mereka terngaga…???? kita memang harus berjuang lebih keras lagi mungkiiin. KAWAAN??