Bahaya RUU Cipta Kerja untuk Sektor Minerba dan Lingkungan Hidup

Jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara dari sumber Minerba, maka sebaiknya pemerintah lebih fokus memperbaiki kebijakan non fiskal maupun fiskal. Salah satu sumber utama permasalahan dalam usaha minerba adalah sistem birokrasi yang sangat berbelit-belit serta pengawasan yang tidak berjalan dengan semestinya.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja sampai saat ini masih menjadi sebuah topik perdebatan yang tidak kunjung selesai. Pro dan kontra terhadap keberadaan RUU omnibus law Cipta Kerja telah membawa para pemangku kepentingan kedalam suatu proses dialektika. Diharapkan tesis dan anti tesis yang muncul dalam dialektika tersebut mampu membawa RUU omnibuslaw Cipta Kerja kedalam suatu tahap sintesis, sehingga semua kepentingan dapat diakomodir berdasarkan keadilan sosial serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Hingga nanti tidak akan ada penindasan atas manusia oleh manusia pada output dan outcome yang dihasilkan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Penulis melalui kajian ini ingin melihat suatu sudut pandang yang belum terlalu diperhatikan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sudut pandang yang mengkaji RUU Omnibus Law melalui keterkaitannya dengan mineral dan batu bara (minerba) serta dampak RUU tersebut terhadap lingkungan hidup. Melalui sudut pandang ini, penulis berharap dapat memperkaya pengetahuan yang akan dimiliki oleh para pemangku kepentingan didalam proses dialektika untuk menghasilkan sebuah sintesis.

Penulis berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan rumusan masalah dalam kajian RUU Omnibus Law Cipta Kerja terkait minerba dan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut diantaranya pemangkasan pungutan pajak dan royalti,  luas konsensi tambang, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan serta masa kegiatan usaha pertambangan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis merangkumnya menjadi dua buah rumusan masalah, yaitu ancaman kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta ancaman kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat implementasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sumber ancaman kerugian ekonomi yang penulis dapat identifikasi dari RUU Cipta Kerja tersebut diantaranya terdapat dalam Pasal 102 yang menyatakan perusahaan tambang wajib melakukan hilirisasi jika ingin melakukan eksport. Hilirisasi juga memberikan keuntungan terhadap pengusaha tambang dalam bentuk pemotongan pajak, pengenaan royalti 0%, dibebaskannya pengusaha tambang dari Domestic Market Obligation (DMO) serta perpanjangan kegiatan usaha tiap 10 tahun hingga seumur tambang. Terkait perpanjangan kegiatan usaha hingga seumur tambang juga terdapat dalam pasal 47 yang menyebutkan bahwa pengusaha tambang mineral dan batubara bisa mendapat izin seumur hidup jika mau melakukan penghiliran. Perpanjangan kegiatan usaha ini menimbulkan ancaman terkait berkurangnya potensi pendapatan serta ancaman kerugian akibat kerusakan pada lingkungan. Dalam hal potensi pendapatan, pasal ini telah menimbulkan hilangnya pendapatan negara sebab peraturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa setelah berakhirnya masa berlaku suatu kontrak yang dimiliki oleh swasta, maka pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk tidak memperpanjang kontrak. Seluruh wilayak kerja (WK) tambang yang tadinya dikelola oleh kontraktor harus dikembalikan kepada negara. Negara berkuasa penuh atas wilayah kerja (WK) tambang yang kemudian statusnya berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Guna menjamin ketahanan energi nasional, maka pengelolaan atas Wilayah Pencadangan Negara (WPN) tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Sedangkan sumber ancaman kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat implementasi RUU Cipta Kerja, penulis dapat mengidentifikasinya dalam pasal 35 dan 128 terkait pemberian izin langsung dari pemerintah pusat tanpa harus menyertakan pemerintah daerah. Pasal-pasal tersebut mempunyai potensi kegagalan dalam hal pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan, mengingat jumlah izin usaha pertambangan yang sangat banyak untuk diawasi. Selain itu nilai kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2018 yang menunjukkan nilai cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 185 Triliun, juga patut menjadi dasar keraguan akan pengawasan tunggal yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat akan berhasil.  Melalui sistem pengawasan berlapis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan sudah menunjukkan nilai yang signifikan, apalagi jika pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Maka  besar kemungkinan kerugian negara akan bertambah. Terkait dengan pasal 47 yang menyebutkan bahwa pengusaha tambang mineral dan batubara bisa mendapat izin seumur hidup jika mau melakukan penghiliran, maka ancaman yang muncul terhadap lingkungan hidup diakibatkan oleh tingginya biaya guna infrastruktur hilirisasi. Selain itu, eksploitasi besar-besaran hanya akan membuat sumber daya mineral di Indonesia akan cepat habis. Hal ini lebih lanjut akan mengancam ketahanan energi negara kita.  

Dari kedua identifikasi ancaman tersebut, baik ancaman terhadap pendapatan negara dari Minerba serta ancaman kerugian negara yang ditimbulkan dari kerusakan sumber daya alam, maka penulis melihat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja terkait investasi Minerba sangat jauh dari sempurna dan cenderung membahayakan ketahanan nasional. Peningkatan investasi yang diharapkan akan linier dengan bertambahnya nilai kerugian akibat berkurangnya potensi pendapatan negara dan kerusakan sumber daya alam.

Saran yang penulis dapat berikan jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara dari sumber Minerba, maka sebaiknya pemerintah lebih fokus memperbaiki kebijakan non fiskal maupun fiskal. Salah satu sumber utama permasalahan dalam usaha minerba adalah sistem birokrasi yang sangat berbelit-belit serta pengawasan yang tidak berjalan dengan semestinya. Penyederhanaan birokrasi sebenarnya dapat dicapai tanpa harus mengorbankan pengawasan. Pemerintah seharusnya mempermudah sistem birokrasi dan memperketat sistem pengawasan, bukan sebaliknya memperketat sistem birokrasi dan mempermudah sistem pengawasan.

Sistem perizinan yang mudah dan transparan dapat diimplementasikan tanpa harus menimbulkan potensi resiko kerugian dimasa depan. Guna mencapai penyederhanan birokrasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya secara bersama-sama  membuat suatu sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurus semua birokarasi terkait kegiatan usaha Minerba. Hal ini realistis untuk diterapkan mengingat digitalisasi dan terintegrasinya data base yang dimiliki oleh pemerintah pada saat ini.

Selain itu, sistem pengawasan yang ada sebaiknya diperketat dan bukan malah dipermudah. Sistem pengawasan berlapis pada saat ini yang berwujud pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah jangan diganti dengan sistem pengawasan tunggal oleh pemerintah pusat. Justru pelibatan civil society serta lembaga audit publik menjadi solusi tepat guna mencapai akuntabilitas kegiatan usaha Minerba. Pelibatan civil society seperti dewan adat, pers maupun lembaga swadaya masyarakat lokal maupun nasional sangat penting nilainya guna menciptakan transparansi terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap perusahaan pertambangan saja, akan tetapi juga terhadap lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) pemberian izin usaha maupun yang mempunyai tusi untuk mengawasi kegiatan pertambangan. Oleh karena itu pelibatan lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan.        

Terkait kebijakan fiskal yang tertera dalam Pasal 102, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang. Sebab permasalahan utama bukan pada daya tarik pengusaha Minerba untuk  berusaha di Indonesia, akan tetapi proses birokrasi dan pengawasan yang tidak transparan dan akuntabel. Tanpa memberikan fasilitas pajak seperti tax holiday dan tax allowance, sebenarnya minat investor sudah cukup tinggi untuk melakukan kegiatan usaha.

Pemerintah juga perlu mengkaji ulang terkait dibebaskannya pengusaha tambang dari Domestic Market Obligation (DMO) jika melakukan hilirisasi. Hal ini dikarenakan kontra produktif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 dan RPJP 2005-2025. Dalam kedua naskah tersebut, disebutkan bahwa produksi batubara akan ditingkatkan guna keperluan nasional. Hal ini terkait ketahanan nasional dibidang energi, mengingat batubara merupakan bahan baku utama Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU).

Tidak hanya DMO saja yang menimbulkan fenomena kontra produktif. Dalam pasal 47 yang menyebutkan bahwa pengusaha tambang minerba bisa mendapat izin seumur hidup jika mau melakukan penghiliran, maka hal ini kontra produktif dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan Sumber Daya alam (SDA) dikuasai oleh negara, dan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengelolaannya harus dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Pemerintah seharusnya memberikan karpet merah kepada BUMN/D dan bukan kepada pengusaha swasta. Jika memang kinerja dan integritas BUMN/D menjadi suatu permasalahan, maka sebaiknya dibenahi dan bukan dijadikan alasan untuk membuat suatu kebijakan yang kontra produktif dengan konstitusi. Kinerja BUMN/D bisa dibenahi mulai dari People, Process dan technology sehingga menjadi entitas bisnis yang profesional. Sedangkan dari integritasnya BUMN/D memungkinkan untuk dibenahi sisi budaya organisasinya, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi. Bentuk entitas bisnis BUMN/D yang hibrid memerlukan sistem pengawasan yang khusus agar kepercayaan publik tercapai. Pengawasan tripartit, mulai dari pemerintah, lembaga auditor profesional hingga masyarakat perlu diciptakan sehingga trust tercapai.

Penulis sadar, sebenarnya masih banyak hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai ancaman terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kedalaman analisa-pun masih bisa gali lebih lagi. Akan tetapi keterbatasan waktu dan sumber daya merupakan alibi mendasar yang bisa dijadikan suatu alasan. Penulis berharap melalui tulisan ini para pemangku kepentingan mendapatkan sisi lain agar pengetahuan yang mereka miliki menjadi komprehensif, holistik dan integral didalam memandang RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga salah satu amanah UUD 1945 dapat tercapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

YUDHA FERNANDO, Dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid