APBN-P 2012 Dianggap Cermin Pemerintahan Predator

Keinginan pemerintah mengurangi subsidi BBM sebagai jalan penyehatan APBN kembali digugat. Pada pembahasan postur APBN-P 2012, pemerintah telah menolak usulan menaikkan anggaran sampai Rp 178 triliun agar tidak terjadi kenaikan harga BBM.

Sementara itu, pemerintah menyetujui anggaran tetap Rp 168 triliun dan tetap terjadi kenaikan harga BBM. Padahal, dengan begini, selisih anggaran dengan dan tanpa kenaikan BBM sebenarnya hanya Rp 10 triliun.

Ironisnya, sambil terus membebani masyarakat dengan Rp 10 triliun tersebut, pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 22 triliun.

“Inilah logika menyehatkan APBN yang dipakai pemerintah yang sama sekali tidak bisa dipahami,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, di Jakarta, Rabu (27/3/2012).

Disamping itu, kata Setyo Budiantoro, dalam APBN-P 2012 juga disepakati penurunan penerimaan pajak dari Rp1.033 triliun menjadi Rp1.012 triliun. Padahal, rasio pajak Indonesia terhadap PDB sudah terlalu rendah, yaitu hanya 12%.

Rasio pajak negara sekategori negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country) seperti Indonesia seharusnya 19%. Artinya, potensi kehilangan pajak mencapai Rp500 triliun.

“Ini mestinya penerimaan pajak dinaikkan karena target selama ini terlalu rendah, bukan malahan diturunkan,” tegas Budiantoro.

Padahal, kata Budiantoro, akibat penerimaan pajak yang rendah, bangsa Indonesia terus menerus terperangkap dalam utang. Utang luar negeri Indonesia saat ini sudah menghampiri Rp2000 triliun.

“Artinya, pemerintah kita bukan hanya berwatak predator (predatory state) yang egois, pelit dan hanya mengorbankan rakyat, namun juga malas dan tidak mau melakukan terobosan,” tegas Budiantoro.

Sementara pada tempat yang sama, Research Associate Perkumpulan Prakarsa, Luhur Fajar Martha, mengatakan, kesalahan kebijakan pemerintahan yang melukai rakyat kini makin berisiko karena legitimasi dan kredibilitas pemerintah saat ini terpuruk.

Disamping itu, kata Fajar, kesalahan kebijakan pemerintah mendorong kesenjangan sosial saat ini semakin tinggi. “Pada tahun 2011 kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 85 juta penduduk,” ungkapnya.

Ia juga memperkirakan situasi ini bukan hanya membuat distrust pada pemerintah yang makin tinggi, namun juga membuat potensi ledakan sosial akan makin besar.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut