Apakah Meneg LH Salah Ucap Soal Utang?

Beberapa hari setelah terpilih menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Balthasar Kambuaya mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai status utang perubahan iklim pemerintah. Tanggal 25 Oktober 2011 lalu, sebuah media online memberitakan Meneg LH mengatakan sampai saat ini pemerintah belum pernah menerima utang untuk penanganan perubahan iklim. Padahal sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat telah melakukan protes mengenai terlampau besarnya jumlah utang perubahan iklim pemerintah (9/10/11).

Utang Perubahan Iklim

Masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah memang benar telah memiliki utang untuk perubahan iklim. Bisa jadi pernyataan Meneg LH tersebut adalah akibat terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan pernyataan dan minimnya koordinasi internal maupun eksternal.

Saat ini pemerintah telah memiliki utang perubahan iklim dari sejumlah pihak. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2010, Indonesia memiliki utang perubahan iklim sebesar 200 juta dolar AS berikut bunganya dengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Contoh utang perubahan iklim yang lain adalah utang Indonesia kepada Jepang melalui The Japan International Cooperation Agency (JICA) dan juga utang Indonesia kepada Agence Française de Développement (AFD) yang jumlah juga mencapai ratusan juta dolar AS. Pada umumnya tujuan pinjaman tersebut untuk membantu terlaksananya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah Indonesia.

Sebetulnya tidak tepat untuk melakukan pinjaman utang perubahan iklim secara berlebihan kepada pihak lain. Apalagi pada tahun 2010-2012 negara maju sudah memiliki komitmen memberikan dana perubahan iklim sebesar 30 miliar dolar AS kepada negara berkembang. Setelah itu, diperkirakan mulai tahun 2013 negara maju semestinya sudah mulai menjalankan komitmen mengumpulkan dana sebesar 100 miliar dolar AS untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang. Walaupun kesepakatan pemberian dana oleh negara maju ini tidak mengikat secara hukum, namun negara berkembang (termasuk Indonesia) dapat mendesak dan mengwujudkan komitmen dana ini.

Sikap lunak pemerintah dengan mengandalkan utang dapat menimbulkan keadaan yang kontraproduktif dengan upaya perolehan dana hibah. Kesepakatan utang Indonesia dengan negara maju dapat menjadi suatu kebiasaan buruk. Suatu kebiasaan dimana penanganan perubahan iklim di Indonesia dilakukan dengan menggunakan utang sebagai prioritas, bukan dengan menggunakan hibah.  Dengan menerima utang dalam sejumlah besar, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dapat dikatakan tidak menjalankan salah satu tugasnya dengan maksimal, yaitu untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong negara maju untuk bertanggung jawab terhadap pengendalian perubahan iklim. Utang merupakan kemenangan negosiasi negara maju karena uang yang dipinjam oleh negara berkembang harus dibayar kembali beserta bunganya kepada negara maju. Sedangkan hibah adalah kemenangan negosiasi negara berkembang karena pemberian dana melalui hibah idealnya tidak perlu dibayar kembali oleh negara berkembang.

Transparansi Utang dan Hibah

Utang yang sudah terlanjur disepakati oleh pemerintah harus dikelola dengan maksimal dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat berapa jumlahnya serta apa hasil dari utang tersebut. DNPI sebagai pihak yang memiliki peran mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan perubahan iklim harus dapat memainkan peranannya secara optimal. Saat ini DNPI diisi oleh pihak-pihak yang sebetulnya dapat dengan mudah mengwujudkan transparansi utang maupun hibah perubahan iklim kepada masyarakat. Saat ini Ketua DNPI dijabat oleh Presiden SBY, dengan dua Wakil Ketua yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ketua Harian dijabat oleh Rachmat Witoelar dengan anggota yang terdiri dari sejumlah menteri (Mensesneg, Meneg LH, Menkeu, Mendagri, Menlu, Menteri ESDM, Menhut, Mentan, Menperin, Menteri PU, Meneg PPN/Kepala Bapenas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Mendag, Menristek, Menhub, Menkes) ditambah dengan Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.

DNPI dibantu dengan kementerian terkait terutama Departemen Keuangan perlu mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat berapa jumlah utang maupun hibah perubahan iklim yang telah diterima oleh Indonesia. Pertama, pemberian akses informasi ini harus diusahakan menjangkau semua kalangan. Untuk tahap awal, dengan semakin berkembangnya era informasi melalui internet, DNPI dapat memberikan informasi utang perubahan iklim ini melalui website DNPI. Kedua, setiap dokumen utang ataupun hibah mengenai perubahan iklim yang menggunakan bahasa Inggris sebaiknya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat lebih menjangkau pihak yang tertarik dalam mempelajarinya. Ketiga, DNPI bersama dengan departemen terkait perlu menjelaskan urgensi melakukan utang perubahan iklim dan menjelaskan apakah upaya permohonan hibah sudah dilakukan sebelum melakukan kesepakatan utang. Keempat, informasi jumlah utang dan hibah idealnya harus dilengkapi dengan tolak ukur keberhasilan dan menjelaskan apa saja hasil dari pemberian utang tersebut. Pembuatan tolak ukur keberhasilan ini idealnya dikerjakan oleh departemen yang mendapatkan dana utang atau hibah tersebut dibantu oleh DNPI. Kelima, laporan utang atau hibah ini juga harus jelas menyebutkan kemana saja dana ini mengalir dan untuk kepentingan apa. Transparansi aliran dana utang atau hibah ini dinilai krusial karena akan meminimalisir terjadinya korupsi dana utang atau hibah perubahan iklim.

*) Penulis adalah Pengamat Hukum Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Ph.D. dari Edinburgh Law School

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: