Aktivis 98 Bakar Foto Calon Kapolri, Timur Pradopo

JAKARTA: Sejumlah aktivis 98 dan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) membakar foto calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, sebagai protes atas keputusan Presiden SBY mengajukan mantan Kapolres Jakbar ini sebagai calon Kapolri.

Para aktivis menilai, sebagai kapolres Jakarta Barat saat itu dan berada langsung di lapangan, Komjen Timur Pradopo harus bertanggung jawab atas tragedy berdarah 12 Mei 1998 di kampus Trisakti.

Mustar Bona Ventura, salah satu pentolan aktivis 98, mengingatkan bahwa Timur Pradopo termasuk calon kapolri yang berlumuran darah, karena masa jabatannya terkait dengan berbagai kejadian berdarah dan menewaskan mahasiswa dan rakyat.

Mustar mencontohkan, selain kejadian Trisakti pada tahun 1998, Timur Pradopo juga harus bertanggung-jawab atas kasus HKBP di Ciketing, Bogor, dan bentrokan berdarah di depan PN Jaksel, pekan lalu.

Karena itu, para aktivis pun melemparkan kesalahan kepada Presiden SBY, yang telah menggunakan haknya untuk menunjuk Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.

“Ini jelas mencederai nilai-nilai keadilan. Ratusan rakyat yang menjadi korban saat tragedi 98 tentu sangat tersinggung dan marah atas tindakan Presiden ini. Bagi kami, ini merupakan bentuk penghianatan SBY kepada reformasi,” kata Mustar melalui orasi politik di hadapan massa.

Tidak Punya Prestasi Menonjol

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bahwa Komjen Timur Pradopo memiliki prestasi yang biasa-biasa saja.

Pertama, ketika Timur Pradopo masih menjabat Kapolres Jakbar pada tahun 1997-1998, Timur harus bertanggung jawab dengan tragedy Trisakti.

Kedua, saat menjadi Kapolda Jawa Barat (2009-2010), salah satu kasus yang tersisa adalah kasus pembunuhan pengusaha Eka Gunawan. Saat Timur menjadi Kapolda kasus itu tidak pernah terungkap hingga tuntas.

Ketiga,  saat menjadi Kapolda Metro Jaya, kasus pelemparan bom molotov di kantor Redaksi Majalah Tempo serta penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, hingga kini masih belum terungkap.

Bahkan, ada dua persoalan besar yang menjadi cacatan buruk bagi “track record” Timur Pradopo, yaitu kasus HKBP di Ciketing dan bentrokan berdarah di depan PN Jaksel beberapa pekan lalu.

Sementara itu, Komnas HAM berharap agar Komisi III DPR mempertimbangkan rekam jejak Timur Pradopo semasa menjabat Kapolres Jakbar pada tahun 1997-1999 saat uji kepatutan dan kelayakan nanti.

“Timur Pradopo pernah menjabat Kapolres Jakarta Barat saat kerusuhan Semanggi I dan II,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan (5/10).

Ridha Saleh mengakui, dia (Timur Pradopo) dua kali tidak hadir saat diminta memberikan keterangan tentang kasus Trisakti-Semanggi I dan II.

Dia juga menjelaskan, Komnas HAM sudah menyampaikan catatan mengenai delapan calon kapolri kepada  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), termasuk Timur Pradopo. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut