Agus Jabo: SBY Mengadopsi Model Pembangunan De Jongeisme

Kehadiran modal asing kian meresahkan. Sebagian besar sektor ekonomi nasional, termasuk yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, jatuh ke tampuk asing. Bahkan, modal asing mulai menguasai tanah dan hutan.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Kemudian di sektor kehutanan, lebih dari 49 juta hektar hutan Indonesia diserahkan pengelolaannya kepada korporasi: 25 juta hektar IUPHHK Hutan Alam, 9,3 juta hektar untuk HTI, dan 15 juta hektar untuk HGU.

Tetapi pemerintah sama sekali tak terusik dengan dominasi asing itu. Bahkan, sebaliknya, pemerintah sangat bangga kalau Indonesia dianggap sebagai tujuan investasi asing.

Bagi pemerintah, termasuk SBY, kehadiran investasi asing itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan. SBY menyebut beberapa manfaat investasi asing, seperti lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan pajak, standar hidup, memberikan transfer teknologi dan pengetahuan, serta mendorong perkembangan sektor turunan lainnya.

Namun, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono membantah argumentasi tersebut. Menurut Agus Jabo, kehadiran kapitalis asing, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan, memerlukan tanah yang sangat luas, tetapi penyerapan tenaga kerjanya sangat kecil.

“Target utama investasi asing ini adalah penguasaan bahan mentah. Ini tidak berbeda jauh dengan kolonialisme dulu. Inilah yang mendorong kian dominannya penguasaan modal asing terhadap sumber daya alam (SDA) kita,” kata Agus Jabo.

Selain itu, kata Agus Jabo, untuk merangsang kapital asing, pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan “ramah” investasi, seperti penghapusan pajak, politik upah murah, dan jaminan kemananan terhadap aset dan operasi kapital asing.

Agus Jabo juga membantah anggapan bahwa kapital asing akan melakukan transfer teknologi. “Kalau mereka melakukan transfer teknologi, kemudian industri nasional kita tumbuh, itu sama saja dengan menggali liang kuburnya sendiri. Teknologi itu harus kita cari atau ciptakan sendiri kalau mau merdeka dan berdaulat,” ujar Agus Jabo.

Agus Jabo menganggap model pembangunan ekonomi SBY sekarang sangat mirip dengan model pembangunan Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1931-1936,

“Pada tahun 1931, Gubernur Jenderal De Jonge bicara di depan Volksraad (parlemen Hindia-Belanda). Ia bilang, perusahaan barat di Indonesia memberi pekerjaan kepada buruh Indonesia, menambah pajak untuk kas negara, dan menghasilkan barang-barang yang bisa dijual ke luar negeri,” ungkapnya.

Karena itu, De Jonge memerintahkan agar perusahaan barat itu jangan diganggu, jangan ditimpali dengan pajak yang berat, dan janganlah ada gerakan kemerdekaan. “Pendek kata, dia (De Jonge) bilang, kalau perusahaan barat itu diganggu, maka rumah tangga negeri dan kehidupan rakyat akan kocar kacir,” kata Agus Jabo.

Ironisnya, kata Agus Jabo, pemikiran ala De Jongeisme itu ternyata banyak hingga di mind-set para penyelenggara negara kita saat ini. “Gaya berfikir SBY ini, ya, sangat mirip dengan De Jongeisme,” tegasnya.

Padahal, menurut Agus Jabo, pemikiran De Jonge itu sudah banyak dibantah oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Hatta, yang berpendapat bahwa kerusakan yang ditimbulkan modal asing adalah berpuluh-puluh kali lipat lebih besar dibanding “jasa” yang dihasilkannya.

Akibatnya, kata dia, yang terjadi di Indonesia saat ini: “manisnya dimakan oleh kaum kapitalis asing, sampahnya menimpa rakyat Indonesia!”

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut