Ini 4 Telaah Kritis atas Kebijakan Reforma Agraria Jokowi-JK

Tanggal 24 Agustus lalu, usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerukan perlunya percepatan reforma agraria di Indonesia.

Sejumlah langkah disebut oleh Presiden untuk menjalankan reforma agraria tersebut, seperti kebijakan peta tunggal (one map policy), sinkronisasi sistem hukum agraria, penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset, dan lain-lain.

Sebetulnya, ini bukan hal baru. Sebelumnya, pada rapat yang serupa di tahun 2015, Jokowi bicara penyediaan 9 juta hektar lahan pertanian untuk dibagikan kepada masyarakat.

Terkait kebijakan tersebut, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Alif Kamal memberikan 4 catatan kritisnya.

Pertama, belum ada evaluasi menyeluruh tentang program pembagian lahan 9 juta hektare yang menjadi hasil rapat Presiden Jokowi bersama dengan Menteri-Menterinya ditahun 2015.

“Apakah program ini berhasil dilaksanakan atau tidak. Kalau program ini berhasil, sejauh mana keberhasilannya dalam mengatasi kemiskinan yang dialami petani kecil seperti cita-cita awal dari program ini,” kata Alif melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Kedua, Presiden Jokowi mengatakan reforma agraria harus menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan dan antar masyarakat dengan pemerintah. Masalahnya, ini tidak terbukti di lapangan.

Alif mengungkapkan, dari berbagai kasus konflik agraria yang diadvokasi oleh Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, belum satu pun yang sudah disentuh penyelesaian konflik agraria.

“Terutama kasus yang kami tangani di Karawang (Jawa Barat) dan Batanghari (Jambi). Bahkan dalam perjalanannya sengketa agaria dibeberapa tempat selalu memunculkan konflik,” jelasnya.

Ketiga, persoalan inti dari konflik agraria adalah perampasan sumber daya milik rakyat oleh perusahaan. Ironisnya, dalam banyak kasus konflik agraria itu, penggunaan kekerasan masih cukup dominan.

Seharusnya, kata Alif, jika Jokowi-JK konsisten dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita, maka perampasan sumber daya milik rakyat tidak boleh terjadi lagi. Apalagi, pengerahan aparat negara (TNI dan Polri) untuk melancarkan penggusuran hak-hak rakyat itu.

Keempat, Sejak negara ini mengenal kata Merdeka, belum ada perubahan menyeluruh soal agraria. Padahal, syarat mutlak dari reforma agraria adalah adanya transformasi soal kepemilikan tanah, penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria.

“Nah, kalau Presiden Jokowi serius dalam melaksanakan reforma agraria, harusnya 3 hal itu yang menjadi landasan,” tegas Alif.

Alif berharap, Jokowi-JK benar-benar konsisten menjalankan reforma agraria. Termasuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang mencekik kehidupan petani Indonesia.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut