Arkilaus Baho: Otonomi Khusus Papua Telah Mati Sedari Awal

Hingga hari ini persoalan Papua masih belum terselesaikan. Eksploitasi sumber daya alam justru semakin masif disertai penindasan fisik dan psikis terhadap rakyat Papua. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila keadaan ini seharusnya tidak terjadi. Namun, telah tercatat bahwa sejarah bergabungnya Papua ke dalam Republik Indonesia (RI), yang pada awalnya dalam bingkai perlawanan terhadap imperialisme, telah tercederai dengan masuknya Freeport dan berbagai kekerasan aparat negara.

Bagaimana situasi di Papua saat ini, dan apa sebenarnya harapan Rakyat Papua? Sebuah informasi menyebutkan telah terjadi perundingan awal antara utusan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), bagaimana kejadian sebenarnya? Berikut wawancara Berdikari Online dengan Arkilaus Baho, aktivis demokratik dari Papua Barat yang menjadi penghubung antara Pemerintah RI dengan Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN/OPM).

Berdikari Online (BO): Bagaimana dinamika politik terkini Papua baik internasional maupun seputar kebijakan pemerintah di sana. Bisa anda jelaskan?

Arkilaus Baho (AB): Di masa lalu sampai sekarang masalah Papua sudah di perbincangkan di dunia. Apalagi dengan dominasi pasar bebas di abad 21. Semuanya menjadi terang benderang.

Saya pikir, semangat rakyat Papua sama dengan penduduk dunia lainnya. Problem pokoknya adalah bagaimana Papua itu tetap ada dalam ruang sekarang dan tidak tenggelam. Demi menatap masa depan itu, tentu terjadi pergolakan. Ada persoalan eksploitasi yang tak adil.

Penyelenggaraan otsus (otonomi khusus) sudah belasan tahun di sini, namun bagi saya, otsus ibarat sebuah mumi yang secara fisik ada, dipajang dan tentu ada pengawetan agar tidak busuk.

Sampai sekarang, dunia terus tanya Papua ke pemerintah pusat, tentu pemerintah selalu jawab dengan dalih otsus. Awal Januari 2000 nama Irian Jaya kembali jadi Papua. Awal dari Papua Baru lahir. Adalah otsus Papua. Kendaraan yang diberi nomor hukum 21/2001 ini, bagi pemerintah pusat, menjadi istimewa untuk mengatasi masalah Papua. Bayi yang lahir itu justru sebagian rakyat Papua anggap sudah mati, namun belum juga dikubur. Otsus Papua kini menjadi tontonan menarik sejumlah kalangan.

BO: Mengapa anda mengumpamakan otsus sebagai mumi?

AB: Yang namanya mumi, hanya akan jadi pajangan semata. Bila perlu dimuseumkan. Susah sekali menguburnya karena hal itu merupakan hiburan yang menantang orang untuk memandangnya dengan cara masing-masing. Perjalanan otsus menuju alamnya yang kemudian saya sebut “Mumi Otsus” diawali dengan demonstrasi atau sikap penolakan dan kebijakan negara Indonesia sendiri yang mengharuskan si Otsus menjadi mumi. Sesuatu yang ada secara fisik tapi tidak bernyawa. Ruhnya sudah pergi ke alam baka.

Biaya perawatan mumi otsus hingga tahun 2012 mencapai 40 trilyun lebih. Lebih mahal dari biaya perawatan makam penyanyi Rock, Michael Jackson. Bahkan, skandal perawatan mumi otsus ini melebihi pembobolan dana nasabah bank century senilai 6 trilyun lebih. Supaya tidak boros (untuk pengawetan mumi otsus), sekalian dikubur saja biar selesai. Sekarang, RAPBN 2014 tambah lagi 16 trilyun. Mengerikan!

BO: Bisa anda jelaskan lagi maksud otsus kehilangan “ruh”?  

AB: Semangat pembangunan Papua. Semua orang setuju Papua harus disejahterakan, tapi dana yang sekian banyak itu tidak membawa perubahan apa-apa. Karena kecurigaan antara pemerintah pusat dan orang Papua itu masih tinggi, jadi apapun yang dibawa oleh pemerintah pusat terus ditanggapi secara “oportunis”.

Sejarah masa lalu yang identik dengan kekerasan itu menjadi cerita yang turun temurun kalangan rakyat Papua, sehingga membekas sampai sekarang. Karenanya implementasi otsus itu harus demokratis, melibatkan rakyat Papua sebagai subyek. Apa yang berjalan sekarang, uang otsus digunakan untuk program-program dari Jakarta, bukan untuk kepentingan kesejahteraan Papua sesuai amanat otsus. Orang Papua lantas memandang otsus itu semata dananya, atau uangnya, bukan program untuk memajukan atau aktualisasi diri.

Selain itu, implementasi otsus sejak paket tersebut ada, sampai sekarang para pejabat pusat dan daerah lebih banyak sibuk urus kewenangan mereka. Melalui pemerintah kabupaten itu tidak akan efektif karena berjarak dari rakyat. Seharusnya berbasiskan rakyat atau suku-suku yang ada.

Lebih jauh lagi, bahkan harus dipastikan bahwa hasil dari freeport itu untuk Papua, sehingga tidak perlu seolah rakyat Papua bergantung atau mengemis kepada pemerintah pusat. Orang tahu bahwa freeport itu cuma beri satu persen ke pemerintah. Sementara orang di Timika sudah tidak bisa lagi mencari sagu atau ikan, karena semua sudah tercemar.

BO: Bagaimana penilaian anda mengenai dukungan internasional terhadap gerakan di Papua?

AB: Akhir-akhir ini orang Papua mendapat simpati yang luar biasa. Soal apakah nantinya pisah dari NKRI atau tidak, bagi saya, dukungan itu penting agar menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk benar-benar memperhatikan kami secara baik dan adil.

Dan, perlu diingat juga, isu Papua merdeka tak saja perjuangan tulus dari kami, tetapi barang ini (kemerdekaan Papua) dalam beberapa kasus, justru dimanfaatkan oleh sebagian negara asing yang punya kepentingan investasi. Mereka juga tak lupa pakai jubah Papua merdeka semata untuk menggertak pemerintah agar mau memuluskan proyek kapitalis di Papua. Gerakan liar tersebut sering muncul ketika ada gangguan di perusahaan asing semacam freeport ataupun sejumlah konsensi asing lainnya. Jadi, melanjutkan perbincangan ini saya memandang persoalan Papua berada dalam bingkai globalisasi yang butuh penanganan serius dari kita semua.

BO: Bagaimana dengan gerakan demokrasi di Papua saat ini, apa yang menjadi tuntutan pokok mereka?

AB: Jelas tuntutan kepada pemerintah pusat untuk penyelesaian masalah Papua. Itu yang sering ada. Bahkan masalah penegakan hak asasi manusia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari organisasi HAM. PBB pun sudah rutin mengontrol situasi kekerasan di Papua. Penyelesaian masalah Papua disuarakan oleh berbagai gerakan rakyat di sini. Ini fakta kecil bahwa dukungan internasionalisasi masalah Papua yang merebak akhir-akhir ini kian melebar. Ada luka sejarah masa lalu, luka akibat diperlakukan diskriminatif baik fisik maupun psikologis. Luka akibat eksploitasi sumberdaya alam secara permanen. Membekas pada ingatan sampai sekarang.

BO: Rakyat Papua dan rakyat Indonesia umumnya menghadapi persoalan yang sama yakni  imperialisme. Bagaimana perspektif untuk membawa ini sebagai agenda bersama pergerakan?

AB: Gerakan untuk menempatkan imperialisme sebagai persoalan itu ada di tingkat lokal, di kampung-kampung. Sekarang di Papua di mana-mana orang resah dengan masuknya perusahaan-perusahaan, tanah yang dirampas, sungai yang dicemari, dan lain-lain.

Sejarahnya negeri itu direbut oleh proklamator RI, Sukarno. Sampai saat ini rakyat Papua merasa terus terancam karena ulah pemerintah sendiri. Janji-janji di masa lalu tidak ditepati, tapi malah rakyat ditindas. Ini membawa luka yang sulit disembuhkan. Pemerintah harus membuat terobosan yang “wow” (luar biasa_red.) bila ingin tetap mempertahankan Papua dalam NKRI. Misalnya membatalkan kontrak dengan Freeport untuk kedaulatan rakyat Papua. Itu akan luar biasa.

BO: Tahun 2011 lalu terjadi pembicaraan antara utusan presiden RI dengan pimpinan OPM, bagaimana terjadinya perundingan tersebut? Sampai di mana nih prosesnya dan kenapa belum ada langkah nyata kedua belah pihak?

AB: Sebelum saya menyampaikan bagaimana lika liku proses ini, perlu dijelaskan bahwa proses ini sebenarnya tak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode sebelumnya. Merekalah yang terus menerus menyuarakan perdamaian Papua dan oleh karena itu pemerintah maupun kubu OPM sama-sama buka diri.

6 Juni 2011, awal pertemuan saya dengan special invoice untuk Papua, Dr. Farid Husain. Kami dihubungkan oleh Komisioner Komnas HAM waktu itu, Ridha Saleh, bertempat di Yogyakarta. Kami bertukar pikiran seputar niat pemerintah berunding dengan Papua. Kabar tersebut saya dapatkan langsung dari Dr. Farid Husain. Kami sendiri, sebenarnya tidak percaya dengan janji-janji pemerintah untuk dialog dengan rakyat Papua.

Tapi kami berkomitmen bahwa proses tersebut harus didukung setelah memastikan bahwa ada lembaga negara lainnya yang ikut mem-backup. Keberadaan Komnas HAM meyakinkan kami bahwa memang pemerintah serius. Itulah niat awal proses dimaksud.

Usai pertemuan singkat yang penuh keakraban itu, kami langsung melaporkan hasil pertemuan kepada pihak yang dibutuhkan untuk berunding. Kabar positif datang dari markas di Papua. Mereka siap menerima utusan khusus presiden untuk bikin komitmen duduk bersama.

Proses selanjutnya, untuk lebih jelas maksud pemerintah ini, saya sendiri langsung menghadap markas besar TPN menjelaskan kepada panglima (TPN). Hasil selanjutnya, Panglima mengeluarkan surat resmi. Surat tersebut dibuat agar membuktikan bahwa TPN/OPM tidak ragu dengan suara dari penghubung yang mereka dapatkan. Bulan Juli 2011 awal dari proses komitmen hitam di atas putih ini dilakukan.

Dengan penuh kehati-hatian, suara malaikat dalam surat ini saya bawa dan langsung menyerahkannya kepada utusan khusus presiden di Jakarta. Waktu itu saya bawa tiga surat tembusan, yaitu kepada Pak Farid selaku utusan presiden, KomnasHAM, Palang Merah Internasional dan satunya untuk saya sendiri. Seketika surat tiba, ada harapan bahwa jalan perdamaian untuk Papua terus terbuka. Maka sampai sekarang, atas berkat dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, proses perdamaian terbuka antara dua pihak (Pemerintah dengan TPN).

Markas TPN sendiri berkomitmen untuk bertemu langsung dengan special invoice. Maka pada September 2011, bertempat di Jayapura, didampingi saya sendiri, Pak Farid langsung menunjukkan surat presiden kepada staf tinggi markas OPM. Sekaligus surat balasan dari pemerintah setelah surat mereka (TPN) sampai ke istana. Surat tersebut semakin meyakinkan bahwa pemerintah juga serius dengan niat baik TPN untuk berunding.

Pertemuan awal berlangsung dengan penuh sukacita. Membicarakan situasi dan kondisi Papua apakah memungkinkan dilakukan pertemuan langsung dengan panglima di markas atau tidak. Karena ada keberatan dari pihak TPN terkait situasi keamanan yang kurang kondisif, maka disepakati sampai aman dulu baru bisa bertemu. Harus dicatat, bahwa kubu TPN sendiri tidak sembarangan membuka diri seperti kali ini bila tidak ada komitmen yang konkrit.

Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan awal sebelum perundingan. Isinya: sebelum perundingan dimulai, kedua belah pihak, antara lain: 1). Menarik Pasukan TNI-POLRI organik maupun non organik dari Papua, 2). Pembebasan Tapol/Napol di Papua, 3). Pembebasan tanpa syarat para DPO OPM maupun TPN dan, 4). Perundingan dilakukan dengan jaminan Papua damai.

Foto: 1-2, Farid Husin Selaku Utusan Khusus Presiden RI berdiri didepan pasukan TPN di markas pusat. Foto 3: Penandatangan kesepakatan. Foto 4: Utusan khusus presiden RI diapit pasukan TPN bersenjata berfoto bersama sebelum berpisah.
Foto: 1-2, Farid Husin Selaku Utusan Khusus Presiden RI berdiri didepan pasukan TPN di markas pusat. Foto 3: Penandatangan kesepakatan. Foto 4: Utusan khusus presiden RI diapit pasukan TPN bersenjata berfoto bersama sebelum berpisah.

BO: Bagaimana selanjutnya?

AB: Empat syarat utama di atas, kemudian menjadi komitmen kedua belah pihak sampai sekarang. Dan pada akhirnya, penantian yang ditunggu itu tercapai. Bulan bulan November 2011, Pak Farid datang langsung ke markas TPN. Pertemuan tersebut dikawal secara ketat oleh Komnas HAM maupun prajurit TPN sendiri. Nah, untuk menghargai perundingan yang diteken bersama TPN-RI, maka sejak itu, ada delapan komando daerah pertahanan (KODAP) TPN OPM tak melakukan agresi militer terkait perintah dari markas.

Tapi efek dari proses ini belum semuanya nyata. Salah satu yang sudah terealisasi adalah Pembebasan lebih dari 100 orang Tapol dan Napol. Bahkan rujukan TPN tentang adanya OPM palsu seakan menampar pemerintah. Akhir-akhir ini ada beberapa kasus gerakan bersenjata di Papua menyerahkan diri, bisa saja itulah lanjutan dari kesepakatan meniadakan TPN/OPM palsu/gadungan.

BO: Terakhir, apa pesan anda untuk pergerakan di Indonesia?

AB: Filosofi dasar kita sama. Berpihak pada keadilan, kemerdekaan dan pembebasan dari tirani imperialisme. Problem pokok Papua adalah imperialisme. Ini yang perlu didukung oleh gerakan rakyat di manapun. Walaupun, gerakan kami di Papua dianggap sporadik dan terkesan tidak terkomando, itu wajar saja, di manapun gerakan sipil punya nasib yang sama. Kepeloporan terus dilakukan di sini, ada kemajuan konsolidasi Papua. Kawan-kawan harus ikut menyuarakan proses demokratisasi Papua.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • I.

    Wawancara yang bagus nih! Terima kasih