Ratusan Juta Buruh India Ikut Mogok Nasional

Ratusan juta buruh berpartisipasi dalam mogok nasional yang melibatkan hampir semua serikat buruh di India, Jumat (2/9/2016). Ini merupakan aksi pemogokan terbesar dalam sejarah India—dan mungkin dunia.

Pemogokan ini melibatkan buruh dari berbagai sektor, baik buruh sektor publik, industri strategis, maupun informal. Ini meliputi buruh di perusahaan negara, perusahaan tambang, transportasi, telekomunikasi, perbankan, asuransi, hingga guru-guru Taman Kanak-Kanak.

Hampir semua serikat buruh juga ikut dalam aksi mogok nasional. Kecuali serikat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), yang berafiliasi pada Partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP). Mereka lebih membela pemerintah berkuasa ketimbang nasib buruh.

Sementara Serikat buruh besar, seperti Pusat Serikat Buruh India (CITU), Kongres Serikat Buruh Seluruh India (AITUC), Kongres Serikat Buruh Bersatu Seluruh India (AIUTUC), Dewan Pusat Serikat Buruh Seluruh India (AICCTU) dan lain-lain.

Mogok nasional juga menyapu hampir seluruh negara bagian dan kota-kota besar di seluruh India. Namun, pemogokan terbesar terjadi di Kerala, Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Punjab, Tamil Nadu dan lain-lain.

Mereka memprotes kebijakan neoliberal di bawah pemerintahan hindu konservatif, Narendra Modi. Sejak menjabat Perdana Menteri India di tahun 2014, Narendra Modi mendorong privatisasi, menjual aset publik ke swasta, memangkas belanja publik, meliberalkan investasi dan lain sebagainya.

Dalam aksi ini, buruh mengusung 12 tuntutan pokok, antara lain: upah minimum 18.000 Rs per bulan, uang pensiun 3000 Rs per bulan untuk semua pekerja (formal dan informal), penghapusan sistim kerja kontrak, penghentian privatisasi, turunkan harga kebutuhan pokok, jaminan sosial bagi seluruh pekerja dan penghentian pelemahan UU ketenagakerjaan.

Kementerian Keuangan India mengaku merespon tuntutan yang diajukan oleh kaum buruh. Namun, serikat buruh menuding pernyataan itu sebagai tipuan atau ilusi terhadap buruh.

Begitu berkuasa di tahun 2014, Modi menjanjikan perubahan dan percepatan ekonomi. Namun, alih-alih ekonomi membaik, kondisi kesejahteraan rakyat justru merosot. Lusinan perusahaan negara juga berpindah tangan ke swasta.

Profesor Jayati Ghosh, seorang pengajar ekonomi di Jawaharlal Nehru University, mengatakan, perubahan ala Modi adalah agenda reformasi neoliberal 25 tahun yang membuat kehidupan buruh seluruh Indonesia bertambah makin terpuruk.

“Kurang dari 4 persen buruh India yang menerima perlindungan dari aturan ketenagakerjaan. Dan perlindungan itu makin terkikis. Di sini ada pengertian umum, bahwa menarget kemiskinan berarti menarget si miskin. Dan itu terbukti dengan pemangkasan belanja publik,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, anggaran kesehatan untuk pekerja di beberapa negara bagian belum terbayarkan, skema subsidi dan pembagian jatah makan juga terganggu dan para pengusaha berusaha keras untuk melemahkan serikat buruh.

Brinda Karat, salah satu pimpinan Partai Komunis India (CPI-marxis), mengatakan, pemogokan ini terjadi di tengah propaganda bohong bahwa neoliberalisme selama 25 tahun menguntungkan rakyat India.

“Ketimpangan sangat nyata hari ini, dimana seratusan keluarga kaya menguasai sebagian besar kekayaan India. Sedangkan kekayaan sisanya diperebutkan oleh dua per tiga penduduk India,” terangnya.

Memang, di bawah pemerintahan Modi, buruh India terus menggelar perlawanan. Seperti September tahun lalu, jutaan buruh India juga menggelar pemogokan.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut