Ekonomi dunia semakin bergerak dan mengalami pergeseran besar-besaran ke arah multipolar. Hal ini ditandai dengan 10 negara BRICS dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sehingga mendepak jauh Amerika Serikat dan menyeret Turki yang berada antara Eropa dan Asia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Begitu juga dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Sementara itu kepastian Indonesia untuk bergabung dengan BRICS akan menjadi keputusan pemerintahan era Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 kemarin: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tiongkok sebagai negara poros utama BRICS (dituduh) menjadi salah satu faktor pemicu tutupnya industri mobil raksasa Jerman yakni Volkswagen (VW) Group yang turun drastis permintaan konsumennya di Tiongkok sebagai pasar terbesarnya. Tiongkok telah berhasil memproduksi barang sejenis dengan harga yang terjangkau. Ini pertanda Eropa tertinggal juga dan perlu merangkul Tiongkok untuk keluar dari ketertinggalan tersebut.
Di lapangan politik, Prancis sebagai negara maju keenam di dunia sedang mengalami krisis politik akibat kelompok Macron (dituduh) mengkudeta hasil Pemilu yang dimenangkan Partai Kiri dan berdampak tidak bisa terwujudnya pemerintahaan kiri. Sementara itu hasil Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2024 akan berdampak signifikan pada ekonomi global termasuk ke Indonesia dan negara-negara Asia yang sejak awal sudah ada konflik sebelumnya seperti di Laut China Selatan, Tiongkok dengan Taiwan, Afganistan, India dengan Pakistan, Myanmar antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok etnis yang berjuang untuk otonomi yang hampir serupa dengan Indonesia dengan Papua. Indonesia yang sejak dulu terletak di posisi strategis harus mampu melihat perkembangan internasional yang terus bergerak ke arah dunia baru walaupun ada ancaman perang dunia dan tentunya bersikap dengan tepat dalam upaya merealisasikan alinea keempat Pembukaan UUD 1945: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ada dua momentum dalam kurun waktu kurang dari dua bulan ke depan yang ditunggu-tunggu khalayak yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024 dan pengumuman komposisi dewan pemerintahan yang terdiri dari para menteri (Kabinet). Kedua momentum ini muaranya ingin melihat realisasi program yang sudah disampaikan seperti makan bergizi gratis (populis) dan hilirisasi atau industrialisasi (strategis) sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Jumlah penduduk miskin di semester satu tahun 2024 masih mencapai 25, 22 persen yang tersebar di desa sebesar 13,58 persen dan kota 11,64 persen (BPS, 1 Juli 2024), apalagi di tengah gejala masyarakat yang sedang mengurangi konsumsi produk manufaktur ritel seperti barang elektronik, suku cadang otomotif, rokok dan lain-lain. Hal ini dapat melemahkan industri manufaktur yang merupakan kontributor terbesar perekonomian. Beberapa ekonom pun menyampaikan jika konsumsi melambat dan produksi ikut turun, pasti akan menghambat tumbuhnya perekonomian Indonesia untuk tembus 5 persen. Itulah sebabnya komposisi kabinet bagian dari yang ditunggu-tunggu dengan harapan dapat membawa Indonesia berdaulat, berdikari dan berkebudayaan. Setidaknya di tahun 2045, Indonesia di usianya yang ke-100 tahun menjadi negara berpenghasilan tinggi. Sekarang ini, Indonesia masih di posisi negara berpenghasilan menengah atas.
Mengenai komposisi kabinet, beberapa kalangan menyuarakan kabinet yang terbangun haruslah Zaken Kabinet, yakni setiap individu yang masuk menjadi pembantu presiden itu harus berbasis keahlian. Harapannya mampu membawa pemerintahan untuk professional. Hal ini disambut pula oleh Prabowo Subianto yang ditegaskan oleh Ahmad Muzani Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dalam rangka mengongkritkan program unggulan yang sudah dianggarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk empat kluster program unggulan yang mencapai 113 trilun: makan bergizi gratis Rp 71,0 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun dan lumbung pangan nasional 15 triliun yang teralokasi ke Kementrian PUPR 7,5 triliun dan Kementan RI 7,5 triliun.
Zaken Kabinet di era Presiden Sukarno tiga kali dipraktikkan namun gagal. Akhirnya dilanjut dengan Demokrasi Terpimpin. Adapun Zaken Kabinet yang merupakan bagian dari perwujudan Demokrasi Liberal tersebut antara lain : Kabinet Juanda 1957 – 1959, Kabinet Natsir 1950 – 1951 dan Kabinet Wilopo 1952- 1953 yang prinsipnya selalu mengedepankan efektivitas dan efisiensi yang memandang kabinet harus bebas dari kepentingan partai politik. Ini merupakan pergeseran dari kondisi objektif ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang diusung dan didukung oleh partai politik (Parpol), terlepas adanya subjektifitas dari Parpol seperti kaderisasi yang masih lemah hingga belum mampu secara maksimal memiliki Sumber Daya Manusia untuk mengisi posisi di Zaken Kabinet yang sedang diperbincangkan. Zaken Kabinet yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak masalah, asalkan struktur Zaken Kabinet sesuai dengan kebutuhan objektif dalam usaha merealisasikan program unggulan yang sudah dianggarkan 113 triliun jadi kenyataan.
Sebagai harapan, dalam Zaken Kabinet harus ada Menteri Koordinator (Menko) Agraria yang di dalamnya ada : Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian LHK RI, Kementerian BUMN, Investasi/BKPM RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian PUPR RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Desa PDTT RI, mengingat program unggulan terutama makan bergizi gratis harus disandarkan atas pangan yang kita produksi sendiri dan seutuhnya harus berdaulat atas sumber-sumber agraria bukan impor pangan seperti yang disiarkan oleh pihak Kementan RI beberapa waktu lalu. Kemudian lewat Menko Agraria, terbangun koordinasi yang baik antar Kementerian di dalamnya. Jika ada investasi, pembangunan infrastruktur akan didapatkan kesatuan dan kesamaan data sehingga konflik agraria dapat dihindari di setiap program seperti food estate, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial (PS) dan program lain di kementerian-kementerian tersebut.
Jika tidak, maka besar peluang anggaran program unggulan akan jadi bancakan bahkan dikorupsi. Tidak hanya itu, pemilihan individu yang menduduki jabatan harus jelas rekam jejak keberpihakannya pada rakyat dan tanah air. Begitu juga dengan Parpol, harus sungguh-sungguh dan getol melakukan kaderisasi untuk melahirkan cerdik pandai yang mahir tidak hanya dalam politik akan tetapi sangat terlatih dan terampil dalam bidang-bidang tertentu sehingga Zaken Kabinet maupun jabatan lainnya di luar Kabinet benar-benar terisi oleh individu yang hebat untuk kemakmuran tanah air.
(Foto : Instagram @Prabowo).