Tambang Rakyat vs Investor Di Wilayah Tambang Ilegal

Tambang Rakyat merupakan kerja tambang yang dilakukan dengan cara produksi tradisional mulai dari peralatan hingga tahapan produksi. Sedang, tambang yang dilakukan oleh Investor (Pemodal) besar selalu menghadirkan peralatan canggih.

Secara dampak lingkungan tak dapat dibantah bahwa keduanya memberi dampak lingkungan dikarenakan sama-sama tidak mengantongi izin hingga tak memiliki Analisis Masalah Dampak Lingkungan.

Dampak lingkungan yang tercipta oleh tambang rakyat adalah pengolahan limbah yang tidak berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebab tak menghadirkan ahli dalam proses produksi.

Tambang Rakyat dikarenakan hanya menggunakan alat seadanya tak jarang timbul pandangan di masyarakat bahwa dampak yang mereka beri jauh lebih kecil ketimbang dijalankan dengan menggunakan alat profesional, terlebih dampak ekonomi langsung kepada rakyat karena sejatinya, kelolanya langsung dari rakyat dan dijalankan dengan prinsip kegotong-royongan.

Tambang Profesional dikenal memberi dampak yang lebih besar apalagi sifatnya masih ilegal, mulai dari dampak ringan seperti penggunaan jalan rakyat yang semaunya sehingga mencipta lumpur di jalan dan mudahnya mencipta kecelakaan hingga pada dampak berat dikarenakan pengerukan tanah menggunakan Eksavator. Dalam penguasaan ekonomi jelas tersentral pada pemilik modal dan para pekerja diupah dengan segala kalkulasi yang dibuat oleh pemodal hingga keuntungan lebih tersentral pada pemodal.

Apakah Tambang Rakyat dan Tambang Kelola Pemodal Bisa Berdamai?

Berdasar dari pengamatan lapangan serta perampungan informasi baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung, tambang rakyat dan tambang investor sangat sulit bisa akur dikarenakan kepentingan kelola untuk produksi.

Konflik tercipta adalah konflik horizontal yaitu konflik antara rakyat penambang tradisional dan para pekerja tambang pemodal. Konflik dipicu akibat perebutan areal serta manajemen yang tidak tertata.

Konflik selalu dicipta oleh para penambang yang dikelola pemodal; pasalnya mereka sangat jarang konsisten dengan kesepakatan yang dibuat, terlebih dengan kekuatan modal, mereka menggerakkan semua lini yang mampu mengamankan akan kepentingan modal mereka.

Sejauh ini tidak ada kata kerjasama yang sebagaimana mestinya antara penambang Rakyat dan penambang kelola pemodal; pasalnya hingga saat ini, mereka masih terus berseteru akibat areal tambang rakyat yang selalu dirongrong oleh penambang milik Investor.

Apakah Hal Ini Tak Memberi Dampak Besar?

Jika persoalan tersebut tak kunjung mendapat penyelesaian yang serius dari para pihak berwenang baik pemilik tanah maupun pihak stakeholder, yakin percaya akan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan.

Pemilik tanah memiliki peran signifikan; pasalnya lapisan tanah atas, atau lapisan tanah yang digunakan untuk bercocok tanam adalah tanah yang sudah bertuan, sehingga pengerukan wajib hukumnya melibatkan mereka.

Perbedaan pola produksi serta ketamakan pemodal akan memancing amarah dari para pekerja tradisional sedang para pemilik modal memiliki tameng yang siap mengorbankan nyawa karena hidupnya bergantung pada pemodal.

Perselisihan kecil yang terus tercipta kelak akan membesar layaknya bom waktu dikarenakan satu pihak merasa ditindas terlebih merasa lahan produksinya diganggu yang lainnya.

Para penambang Rakyat merasa bahwa mereka jauh lebih berkorban ketimbang para penambang pemodal dikarenakan awal mula pekerjaan dilakukan oleh mereka bahkan terlunta-lunta tanpa penghasilan hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun.

Watak pemodal yang prinsipnya adalah meraup untung sebesar mungkin tak akan pernah memperdulikan akan hal-hal tersebut. Dalam benak mereka, modal yang dikeluarkan haruslah memberi keuntungan yang setimpal.

Pola Produksi Seperti Apa Yang Perlu Dilakukan?

Selama ini Pemerintah hanya terpaku pada pola kebijakan yang sifatnya top down; artian sentral dari atas ke bawah. Sangat jarang pihak Pemerintah benar-benar melibatkan semua unsur rakyat agar mendengar seperti apa keluhan rakyat dan mana yang lebih menguntungkan rakyat.

Jika negara benar-benar berada pada rel Ekonomi Pancasila, kuasa produksi harusnya berada di tangan rakyat apalagi rakyat sudah mampu mengolah sekalipun dengan cara yang sederhana.

Kita tak bisa ambigu dengan meniadakan modal. Perlu diakui bahwa aktivitas apapun jelasnya membutuhkan modal. Kritik kita bukan pada konteks modal melainkan cara kerja Kapitalisme. Yang artinya penguasaan modal tersentral pada segelintir orang dan meraup untung sebesar mungkin dari hasil produksi orang lain.

Oleh karena itu sangat ditekankan bahwa semangat produksi harus bersandar pada prinsip kegotong-royongan dengan sistem kerja melalui Koperasi. Hanya hal inilah yang bisa mencipta pola produksi berkemanusiaan dan benar berangkat dari rakyat.

Kemajuan tak bisa dihindari jika merasa bahwa pola sederhana sudah tak efisien dan efektif; jika cangkul, dirasa sudah tak nyaman dan lamban. Didiklah rakyat hingga bisa mengelola hingga pada tahap industri.

Mengutip dari kata Bung Karno bahwa sudah saatnya rakyat beralih dari Cangkul Ke Mesin; artinya jika pola produksi rakyat dianggap masih sederhana dan tak relevan bimbinglah rakyat hingga mereka bisa mengelola sebagaimana mestinya.

Tambang yang masih bersifat ilegal nyatanya produksinya sudah menghadirkan investor serta pekerja China artinya bahwa seolah negara sangatlah tidak berdaulat; dengan begitu mudahnya, kita dirongrong oleh pihak Asing.

Pemerintahan harusnya hadir dengan memberi kepastian hukum terhadap rakyat agar kelolanya sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Ekonomi Pancasila.

Sesuai isi dari UUD 1945 Pasal 33 dan pasal 27 bahwa negara melalui penggerak Undang-Undang memiliki tanggung-jawab besar guna mengelola Sumber Daya Alam dan memberi kepastian kerja terhadap rakyat.

Seperti diketahui, isi dari UUD 1945 pasal 33: “Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dalam pasal 27 UUD 1945: “Negara wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. “

Terlebih dalam Pancasila, telah ditentukan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila yang artinya adalah ekonomi yang berkerakyatan bersendi pada prinsip kegotong-royongan, bukan tersentral hanya pada segelintir orang sahaja.

Selama Undang-Undang Minerba masih bersandar pada UU no 1 tahun 1967, kita tak bisa mengelak bahwa turunannya hanya memberi karpet merah buat cukong (Investor besar) dan rakyat hanya menerima getahnya saja.

Olehnya itu, UU Minerba haruslah didorong sesuai akan amanat UUD 1945 Pasal 33 dan UUD 1945 Pasal 27, sehingga pola produksi langsung dikelola rakyat.

Penulis : Alpianus Tempongbuka, S.Ap

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid