SRMI: Usut Tuntas Kasus Bisnis PCR

Ratusan massa aksi yang terhimpun di bawah bendera Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/11/2021).

Sambil mengusung keranda hitam bertuliskan “Korban PCR”, massa aksi SRMI mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Negara.

“KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan bisnis PCR yang melibatkan pejabat Negara dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan,” kata Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa, kepada berdikarionline.com.

Menurut Wahida, meskipun tes PCR penting untuk mendeteksi virus dan tracing, tetapi layanannya justru diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Karena diserahkan ke mekanisme pasar, harganya sangat mahal. Bahkan pernah di atas Rp 2 juta,” ungkapnya.

Dia menegaskan, layanan PCR yang diserahkan kepada mekanisme pasar turut memperburuk situasi pandemi di Indonesia, sehingga berdampak pada banyaknya kasus kematian.

“Di basis pengorganisiran SRMI, ada banyak kejadian kematian dengan gejala covid-19 yang terlambat tertangani karena sulitnya pendeteksian dan mahalnya tes PCR,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Wahida, pihaknya pun sangat geram ketika mengetahui ada penyelenggara Negara yang terlibat dalam bisnis tes PCR. Apalagi, kedua pejabat itu merupakan pejabat penting di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), sebuah komite bentukan Presiden untuk memimpin penanganan pandemik di Indonesia.

“Bagi kami, dugaan keterlibatan kedua Pejabat Negara itu dalam bisnis PCR sangat melukai rasa kemanusiaan. Bisnis PCR di tengah pandemi bukan hanya memperburuk situasi pandemi, tetapi juga merampok uang rakyat,” tegasnya.

Selain itu, jelas dia,  keterkaitan dua pejabat Menteri itu dalam perusahaan yang berbisnis PCR merupakan bentuk benturan kepentingan.

“Benturan kepentingan merupakan pintu masuk bagi korupsi. Ini memunggungi mandate Reformasi 1998 tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN),” tambahnya.

Dalam pernyataan sikapnya, SRMI mendukung langkah DPP PRIMA yang telah melaporkan dua pejabat yang diduga terlibat dalam bisnis PCR, yaitu  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, ke KPK.

Selain itu, SRMI juga mendesak agar Presiden Joko Widodo menggratiskan tes PCR bagi seluruh rakyat Indonesia.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid