Mundurnya Demokrasi Kita

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sedang berhadap-hadapan dengan persoalan besar: memburuknya situasi demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia, yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EUI), terus memburuk dalam empat tahun terakhir. Tahun 2020, skor indeks demokrasi Indonesia hanya 6.3, merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir.

Demokrasi Indonesia terperangkap dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy). Dalam kategori ini, meskipun pemilu masih berjalan bebas dan reguler, tetapi kebebasan sipil dan partisipasi politik warga negara masih kerap mendapat represi.

Freedom House, lembaga nirlaba lain yang kerap membuat peringkat kebebasan setiap Negara, menempatkan Indonesia dalam kategori “separuh bebas” semenjak 2014. Padahal, pada rentang 2005 hingga 2013, Indonesia sudah masuk kategori negara “bebas”.

Professor Azyumardi Azra dalam analisis politiknya di harian Kompas, 7 Oktober lalu, menyebut demokrasi Indonesia mengalami dekonsolidasi.

Partisipasi politik menyangkut kemampuan dan kesempatan setiap warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik, mulai dari memilih pejabat politik hingga memutuskan kebijakan yang menyangkut kehidupannya sehari-hari.

Setidaknya, partisipasi politik bisa diukur pada tiga indikator: satu, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi; dua, kemampuan mempengaruhi kebijakan yang menyangkut kepentingan umum; dan tiga, kesempatan untuk dipilih dan memilih pejabat-pejabat politik.

Sekarang, mari kita lihat penyempitan partisipasi politik warga negara pada ketiga kategori itu.

Kemerdekaan Berpendapat

Meskipun Konstitusi (UUD 1945 pasal 28) menjamin kemerdekaan berpendapat, tetapi kenyataan kerap berkata lain. Ada banyak kasus pembatasan kemerdekaan berserikat, berekspresi, dan berpendapat.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang disusun oleh BPS, menunjukkan tren penurunan pada variabel kebebasan berpendapat, terutama pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat: skornya menurun dari 70,22 (2018), kemudian 65,69 (2019), dan 58,82 (2020).

Di tahun 2019 dan 2020, ada protes besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memprotes UU yang dianggap merugikan kepentingan publik. Sayangnya, banyak protes itu yang mendapat represi.

Temuan Komnas HAM, sepanjang 24-30 September 2019, ada 1.489 orang yang ditangkap saat mengekspresikan pendapatnya lewat aksi protes di jalanan. Bahkan ada 5 orang meninggal dunia[1].

Sementara temuan YLBHI, sepanjang Januari-Oktober 2019, ada 6.128 orang yang menjadi korban pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum[2].

Situasi serupa terjadi di tahun 2020, saat rakyat di berbagai kota di Indonesia turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja. Versi Polisi, ada 5.918 orang yang ditangkap dalam aksi tersebut[3].

Selain represi terhadap kemerdekaan berpendapat di jalanan, represi terhadap kemerdekaan berpendapat di internet juga tak kalah sengitnya. Ada banyak pemidanaan pendapat warga negara di internet. Sebagian besar menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Temuan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan, sepanjang 2016-2020, ada 768 perkara terkait UU ITE[4]. Sementara menurut Amnesty International, pada 2020 saja, ada 119 pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat di internet menggunakan UU ITE[5].

Elaborasi data dari Safenet menunjukkan, sebagian besar kriminalisasi menggunakan UU ITE di internet menyasar tiga kelompok sosial yang kerap bersuara kritis terkait hak-hak publik, yaitu aktivis, jurnalis, dan akademisi.

Ada juga serangan digital yang menyasar aktivis, akademisi, organisasi, maupun media massa yang kritis terhadap pemerintah. Mulai dari peretasan, penyerbuan melalui komentar (trolling), peniruan/pemalsuan akun, hingga doxing.[6]

Lebih lanjut, pembungkaman kemerdekaan berpendapat tak hanya terjadi di jalanan dan internet, tetapi juga ruang berekspresi yang lain. Razia buku masih kerap terjadi dan berujung kriminalisasi, seperti kasus yang dialami oleh empat pemuda di Pinrang, Sulawesi Selatan[7].

Belakangan, ekspresi dan penyampaian keluh kesah lewat mural dan grafiti juga direpresi. Mural yang berisi kata-kata sambat dan kritis dihapus, lalu pembuatnya dikejar oleh aparat.

Dampak dari berbagai represi itu adalah suasana ketakutan massal. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September 2020 menemukan 69,6 persen warga yang menyatakan setuju bahwa mereka takut untuk menyatakan pendapat.

Partisipasi Dalam Proses Politik

Dalam demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mandat dan legitimasi kekuasaan haruslah bersumber dari rakyat. Tak ada kekuasaan tanpa kehendak rakyat.

Pada kenyataannya, akibat jebakan demokrasi ala Schumpeterian, demokrasi disederhanakan menjadi soal metode memilih pemimpin politik dan mengorganisasikan pemerintahan. Jadinya, kekuasaan rakyat sekadar memilih pemimpin politik di kotak suara.

Di Indonesia, asumsi inilah yang berkembang. Partisipasi politik warga negara dihitung sekadar partisipasi dalam memilih pemimpin politik setiap lima tahun sekali di bilik suara. Setelah itu, rakyat tak lagi dilibatkan dalam menyusun agenda politik.

Rakyat tak punya kesempatan untuk mengemukakan isu-isu politik yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Bahkan rakyat tak memiliki kuasa untuk memilih dan menentukan kebijakan politik.

Dalam mekanisme pembentukan UU, misalnya, tak ada ruang partisipasi yang terbuka dan lebar bagi setiap warga negara untuk memberi masukan, pendapat, dan sikap terhadap draft UU.

Dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang disinggung soal partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, tetapi ruang itu sangat kecil dan tak bermakna. Di UU itu partisipasi warga sekedar memberi “masukan”, baik lisan maupun tertulis, di forum-forum DPR yang terbatas.

Istilah “masukan” tak lebih dari formalitas belaka. Kenyataannya, masukan itu tak lebih dari buih-buih yang tak berpengaruh penting dalam proses pembentukan UU di DPR. Sudah begitu, mereka yang disebut sebagai pemberi masukan itu juga biasanya kalangan terbatas: LSM, Ormas, dan akademisi.

Dalam banyak sekali kejadian, ada banyak rancangan UU yang justru ditentang publik. Ambil contoh, revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja. Dua UU ini ditentang besar-besaran oleh publik, bahkan melahirkan demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi.

Apa yang terjadi? protes publik, baik di media sosial maupun di jalanan, tak berhasil menghentikan dua UU itu. Suara publik sama sekali tak didengarkan.

Sebaliknya, ada beberapa UU yang merupakan inisiatif organisasi masyarakat sipil, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (masuk Prolegnas 2016), RUU perlindungan PRT (sejak 2004), dan RUU masyarakat adat (sejak 2009), tak kunjung disahkan oleh DPR.

Partisipasi Elektoral

Bangsa yang majemuk juga akan melahirkan ekspresi politik yang majemuk. Kemajemukan politik harusnya terfasilitasi oleh pemilu.

Sayangnya, pemilu Indonesia sejak 2004 hingga sekarang ini cenderung menyempitkan ruang partisipasi politik.

Pertama, persyaratan parpol menjadi peserta pemilu semakin berat. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) pernah menyebut persyaratan parpol peserta pemilu di Indonesia yang merupakan yang terumit dan terberat di dunia.

Pertama sekali, parpol harus mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk mendapat pengesahan itu, parpol diharuskan memiliki kepengurusan di seluruh (100 persen) provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota. Disamping syarat administratif seperti akta notaris dan  rekening atas nama parpol.

Setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham, parpol wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU. Persyaratannya pun tidak ringan: kepengurusan 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota; punya anggota minimal 1000 orang atau 1/1000 penduduk dari jumlah penduduk setiap kabupaten/kota.

Persyaratan pemilu yang sangat berat tentu mempersulit partai kecil dan partai gurem. Jangankan menjadi peserta pemilu, persyaratan parpol mendapat badan hukum saja sudah sangat berat. Padahal, persyaratan badan hukum diperlukan agar parpol diakui dan bisa beroperasi secara legal di Indonesia.

Persyaratan pemilu yang super berat itu juga mensyaratkan dukungan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pengadaan kantor dan perlengkapannya hingga biaya pengurusan dokumen. Sebagai misal, biaya materai saja bisa mencapai ratusan juta rupiah. Walhasil, hanya parpol yang punya rekening tebal, atau mendapat dukungan cukong, yang bisa mengikuti pemilu.

Selain itu, persyaratan parpol yang mensyaratkan kepengurusan di seluruh Provinsi, dengan keharusan memiliki kepengurusan 75 persen kabupaten/kota di Provinsi itu, menyulitkan parpol yang membawa ekspresi politik yang lokalis maupun sektoral.

Kedua, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang sangat tinggi, yang berimbas pada kesempatan parpol untuk menaruh wakil-wakilnya di parlemen dan menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya.

Ambang batas parlemen dimulai sejak pemilu 2009. Saat itu, ada 38 parpol yang jadi peserta pemilu, tetapi hanya 9 partai yang berhasil menembus ambang batas (2,5 persen perolehan suara nasional).

Setelah itu, ambang batas parlemen terus naik: pemilu 2014 (3,5 persen) dan pemilu 2019 (4 persen). Sekarang, ada wacana menaikkan ambang batas menjadi 5-7 persen. Bisa dibayangkan, kalau ambang batas naik, maka partai parlemen kemungkinan hanya 5-6 partai.

Rezim ambang batas membuat partai-partai kecil kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi politik pendukungnya. Ada banyak suara yang kehilangan saluran artikulasinya. Sebab, ada banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Sejak ambang batas parlemen berlaku, jumlah suara terbuang cukup signifikan: 19 juta (pemilu 2009), 2,9 juta (2014), dan 13,5 juta (pemilu 2019).

Masalahnya lagi, partai-partai yang tak lolos ambang batas parlemen ini juga tidak diperkenankan mengikuti pemilu berikutnya: mereka harus mengikuti proses verifikasi sebagai parpol peserta pemilu oleh KPU lagi.

Ketiga, ada ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold). Saat ini, Parpol atau gabungan parpol harus mendapat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Tentu saja, kebijakan ambang batas pencalonan Presiden/Wapres menghalangi hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini juga menciptakan ketidaksetaraan hak dan kesempatan bagi setiap parpol untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

***

Penyempitan ruang partisipasi politik itu membuat kualitas demokrasi Indonesia memburuk. Selain membuka pintu bagi kembalinya otoritarianisme, pemburukan kualitas demokrasi juga membuat Indonesia menjauh dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Ketika ruang politik hanya dinikmati oleh segelintir orang, dalam hal ini orang-orang kaya dan segelintir elit politik, maka tak ada jaminan politik mengabdi pada kepentingan hajat hidup orang banyak.

Pilihan demokrasi sebetulnya hendak meletakkan penyelenggaran negara bisa sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Kredit Foto: The Economist/Sebastian Thibault


[1] https://www.alinea.id/nasional/ada-lima-pelanggaran-ham-pada-demo-24-30-september-2019-b1ZGu9q3o

[2] https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/16313211/ylbhi-6128-orang-jadi-korban-pelanggaran-kebebasan-berpendapat

[3] https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/12/18553771/totalnya-polisi-tangkap-5918-orang-dalam-demo-tolak-omnibus-law-di

[4] https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/

[5] https://nasional.tempo.co/read/1433563/tanggapi-jokowi-amnesty-minta-korban-kriminalisasi-uu-ite-dibebaskan/full&view=ok

[6] https://id.safenet.or.id/2020/11/serangan-digital-yang-kian-politis-terkait-omnibus-law-pandemi-covid-19/

[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55328316

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid