Siapa Sebetulnya Yang Mau Melemahkan KPK?

Nasib KPK saat ini sedang di ujung tanduk, karena proses pelemahannya lewat RUU KPK dipaksakan oleh pemerintah kepada DPR lewat Prolegnas 2015. Disusul sikap para Pimpinan KPK terpilih, yang justru menyetujui isi RUU itu. Substansi RUU KPK, proses legislasinya dan sikap para Pimpinan KPK itulah pintu masuknya proses pelemahan KPK saat ini. Tulisan ini hanya akan membahas substansi RUU dan proses legislasinya. Sikap pimpinan KPK terpilih akan dibahas di tulisan terpisah.

Apa saja substansi RUU yang berdampak melemahkan KPK itu?

Pertama, tujuan kelembagaan KPK bukan lagi pada pemberantasan, tetapi sebatas pencegahan. Pasal 4 RUU berbunyi: “KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi”.

Di pasal lain disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pencegahan, KPK berkoordinasi dan supervisi dengan/terhadap instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 7). Jika pemberantasan terkait dengan otoritas KPK dalam penuntutan perkara yang ditangani secara terintegrasi, maka dalam pencegahan, wewenang KPK adalah melakukan sosialisasi bahwa korupsi itu perbuatan dosa. Dengan pencegahan, maka KPK akan “mengambil alih” tugas moralis para pemuka agama.

Kedua, usia KPK ditentukan 12 tahun sejak RUU ini disahkan. Pasal 5 berbunyi : “KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak UU ini diundangkan”. Bukan hanya usia KPK, bahkan usia UU ini pun dibatasi, seperti bunyi Bab Penutup Pasal 73, “UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir setelah 12 tahun sejak diundangkan”. Jika UU itu diundangkan, katakanlah, tanggal 29 Februari 2016, maka 12 tahun kemudian secara otomatis KPK bubar dan UU tersebut tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, substansi kedua pasal ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor VIII/2001 Pasal 2 Angka 6 yang mengamanahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam TAP itu tidak disebutkan masa “kadaluwarsa”-nya. Meski KPK itu lembaga ad hoc, namun logika konstitusionalnya adalah: satu, tindak pidana korupsi tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya; dua, sebagai alternatif di luar aparat penegak hukum yang sudah ada, KPK adalah artikulasi kelembagaan dari amanah reformasi.

Ketiga, KPK harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan jika melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (Pasal 7 huruf d dan Pasal 13 huruf a). Pasal ini, konon, dimaksudkan untuk menghindari munculnya polemik KPK Vs Polri, seperti yang sudah-sudah.

Keempat, dalam UU No 30/2002 Tentang KPK, subyek hukum adalah Penyelenggara Negara (sesuai Tap MPR No. XI/1999 dan UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN). Sedangkan RUU ini mencoba menjadikan sejumlah uang sebagai penentu atas keberadaan subyek hukum.  Kasus korupsi yang ditangani nilainya minimal Rp 50 miliar. Jika nilainya kurang dari Rp. 50 milyar, katakanlah Rp.49,9 Milyar, maka KPK wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara kepada kepolisian dan kejaksaan. Di sinilah pentingnya koordinasi itu (Pasal 13).

Kelima, karena tugas utama KPK adalah pencegahan, maka jika KPK melakukan penyadapan, haruslah seijin pengadilan. Bunyi Pasal 14 (huruf a) : “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, KPK berwenang (a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri”. Jika KPK sudah memiliki bukti permulaan calon tersangka, yang kebetulan calon tersangka itu Ketua Pengadilan Negeri, maka KPK akan minta ijin pada yang bersangkutan, “Mohon ijin, Pak Hakim, ini sudah ada bukti permulaan bahwa Anda calon tersangka korupsi. Nomor telpon Anda berapa ? KPK akan menyadap Anda”.

Berdasarkan Putusan MK, yaitu dalam Perkara No. 006/PUU-I/2003 dan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan penyadapan KPK dalam UU (legal by regulated) tidak melanggar konstitusi. Jadi, kalau hendak menyadap seseorang harus seijin pengadilan, itu namanya mempersulit diri sendiri. Bahkan, sebaiknya seluruh pejabat negara itu harus disadap sejak yang bersangkutan dilantik, karena: pertama, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Pejabat Publik/Negara yang terkait dengan kebijakan publik, adalah menyangkut hajat hidup orang banyak; dan kedua, penyadapan adalah bentuk konkrit upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Keenam, ini yang tidak ada dalam UU No 30/2002 Tentang KPK, yaitu KPK dapat mengeluarkan SP3. Pasal 42 itu berbunyi : “KPK BERWENANG MENGELUARKAN Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi setelah diketahui tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 109 Ayat (2) KUHP”. Sudah jamak dipahami bahwa SP3 dalam proses peradilan tindak pidana umum kita selama ini merupakan “komoditas” yang menarik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Memunculkan wewenang SP3 dalam tindak pidana korupsi tentu akan lebih menarik lagi, karena komodifikasi perkara tipikor tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga politis.

Setidaknya 6 hal itulah yang kita soroti lewat tulisan ini. Pendalaman bisa dikaji lebih lanjut dalam kandungan pasal per pasal. Selanjutnya, proses pelemahan KPK semakin terlihat jelas ketika Pemerintah ngotot memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas 2015 melalui rapat-rapat Baleg, yang puncaknya lewat Rapat Paripurna DPR.

Menyalahi Mekanisme Legislasi

Rapat Paripurna DPR 15 Desember 2015 yang diwarnai interupsi beberapa Anggota dalam menolak RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak adalah puncak perdebatan mekanisme legislasi, yang akhirnya diputuskan secara sepihak oleh Pimpinan Sidang bahwa posisi kedua RUU itu adalah Usul Inisiatif Bersama Pemerintah dan DPR; sebuah solusi yang tidak berdasar aturan.

Dalam polemik RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak, publik memahami bahwa kedua RUU itu adalah Usul Inisiatif DPR. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Kedua RUU itu adalah Usul Pemerintah. Memang, ada 6 Fraksi yang pasang badan untuk mengawal RUU KPK, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura, serta 4  Fraksi yang mengawal RUU Pengampunan Pajak, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PKB dan PPP. Tetapi, semua itu sekedar “akrobat” Pemerintah di Badan Legislasi DPR, untuk mengatakan pada publik bahwa DPR-lah yang bernafsu melemahkan KPK.

Baiklah kita review sedikit perjalanan RUU KPK terkait statusnya dalam Prolegnas, yang semula ada dalam Longlist 2015-2019 kemudian dimasukkan dalam Prioritas 2015. Dalam Rapat Baleg bersama Menkumham hari Selasa, 16 Juni 2015, dengan mata acara “Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015” telah dibahas, di antaranya :

  • Pemerintah mengajukan RUU KPK, mengingat dalam pelaksanaan UU tersebut masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

  • Pemerintah mengajukan RUU KPK ke dalam Prolegnas RUU Prioritas 2015 itu setelah diskusi dengan Komisi III DPR.

Terhadap usulan Pemerintah itu, Anggota DPR menanggapi, bahwa :

  • Memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas 2015 akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, sehingga jika RUU KPK disetujui masuk dalam Prolegnas 2015, hendaknya Pemerintah tidak menariknya kembali.

  • Terkait dengan penyusunan RUU KPK, sebaiknya dilakukan setelah pembahasan RUU KUHP selesai, mengingat terdapat materi/substansi dalam RUU KPK tersebut yang harus diatur terlebih dahulu dalam RUU KUHP sebagai UU Generalis.

Meskipun pembahasannya cukup alot, akhirnya Rapat Baleg 16 Juni 2015 itu menyimpulkan bahwa RUU KPK masuk Prolegnas 2015. RUU KPK itu menggantikan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah usulan Pemerintah, yang selanjutnya akan dimasukkan Prolegnas 2016. Kemudian, Rapat Paripurna DPR hari Selasa, 23 Juni 2015, memutuskan bahwa RUU KPK masuk Prioritas 2015 Usulan Pemerintah. Sekali lagi, Usulan Pemerintah.

Dengan demikian, jika kita menggunakan “logika barter”, sesungguhnya pihak yang mengusulkan RUU KPK adalah Pemerintah, karena mengganti RUU yang juga Usul Pemerintah. Ternyata dinamika yang berkembang tidak sejalan dengan “logika barter” itu. Dalam Rapat Baleg dengan Menkumham Selasa, 06 Oktober 2015, Pemerintah meminta bahwa RUU KPK yang semula disulkan Pemerintah menjadi usulan DPR. Dan yang menarik, pada saat yang sama, 6 Fraksi (PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura) telah menyiapkan dan mengajukan Draft RUU KPK (tanpa Naskah Akademik).

Dari “akrobat” itu, ada beberapa catatan yang menarik untuk disimak ;

Pertama, waktunya berbarengan (Rapat 06 Oktober 2015), antara permintaan Pemerintah untuk menjadikan RUU KPK sebagai Usul DPR dengan kesigapan 6 Fraksi itu dalam menyiapkan dan mengajukan Draft RUU-nya,

Kedua, sebagai Usul Inisiatif DPR, naskah RUU itu diketik di atas kertas berlogo Presiden Republik Indonesia, bukan kertas kosong atau logo Enam Fraksi atau logo DPR. Ini menunjukkan bahwa Fraksi-fraksi pengusul itu tidak teliti, meski siap dan sigap.

Ketiga, pengajuan RUU tanpa Naskah Akademik. Sebagai RUU yang berasal dari Pemerintah, yang kemudian di-handle oleh Enam Fraksi, maka RUU KPK tanpa Naskah Akademik itu sangat tidak wajar. Ini sama sekali bukan soal kapasitas, kualitas dan kompetensi, melainkan semata-mata soal ketergesa-gesaan, seperti kejar setoran yang dilakukan sopir Metromini.

Sekedar catatan, dalam Raker Baleg dengan Menkumham 06 Oktober 2015 itu juga dibahas munculnya RUU Pengampunan Pajak untuk dimasukan dalam Prolegnas 2015. RUU ini tidak pernah disinggung dalam rapat-rapat evaluasi Prolengnas sebelumnya, karena memang tidak ada dalam Longlist Prolegnas 2015-2019. Baru pada Rapat 6 Oktober 2015 Pemerintah meminta agar RUU ini dimasukkan dalam RUU Prolegnas 2015 sebagai RUU Usul DPR. Dan sebagai RUU Usul DPR, dalam Rapat 6 Oktober 2015 itu juga tiba-tiba sudah dilengkapi Naskah Akademik dan Draft RUU yang diusulkan 4 Fraksi (Fraksi PDIP, Golkar, PKB dan PPP). Dari “akrobat” ini, kesan yang muncul adalah RUU Pengampunan Pajak sengaja “diselipkan” dalam Prolegnas untuk dibahas bareng dengan RUU KPK. Dan memang, dua RUU itu akhirnya menjadi satu paket.

Setelah mencuat polemik di DPR dan respon negatif dari publik, akhirnya tanggal 13 Oktober 2015, Presiden bersama Pimpinan DPR sepakat menunda jadwal revisi UU KPK. Namun, Rapat Pleno Baleg 26 November 2015 yang dihadiri Menkumham membahas lagi dua RUU itu. Atas desakan Menkumham, Rapat menyimpulkan bahwa RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas 2015, dengan catatan sebagai Usul Inisiatif Pemerintah. Menkumham setuju.

Dalam Rapat Baleg 27 November 2015, karena RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas 2015 sebagai Usul Pemerintah, maka sebagai gantinya, Menkumham minta agar RUU KPK menjadi Usul DPR. Sebagian anggota keberatan, karena kedua RUU itu sensitif di masyarakat, sehingga meminta kedua RUU semuanya menjadi Usul Pemerintah dengan alasan ;

Pertama, RUU Pengampunan Pajak terkait dengan pengampunan terhadap para koruptor dan RUU KPK dipersepsikan sebagai upaya pelemahan KPK.

Kedua, RUU KPK yang semula tidak masuk Prolegnas 2015, akhirnya dimasukkan dengan menggantikan RUU yang sebelumnya diusulkan Pemerintah.

Ketiga, RUU Pengampunan Pajak yang sama sekali tidak ada di Prolegnas 2015-2019, tiba-tiba diminta oleh Menkumham untuk masuk Prolegnas 2015.

Akan tetapi, Rapat Baleg pada 27 November 2015 yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo itu tetap menyimpulkan sesuai permintaan Menkumham, yaitu RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas 2015 sebagai Usul Pemerintah dan RUU KPK yang semula Usul Pemerintah menjadi Usul DPR. Hasil Rapat Baleg inilah yang kemudian dilaporkan ke Rapat Paripurna DPR pada 8 Desember 2015, tapi karena tidak quorum, maka Paripurna ditunda tanggal 15 Desember 2015.

Ketika membahas kedua RUU itu, Rapat Paripurna diwarnai banyak interupsi. Karena substansi atau isi kedua RUU yang sensitif bagi masyarakat, para Anggota DPR itu minta supaya RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak tidak masuk dalam Prolegnas. Setelah diskors dan masuk lagi, dalam suasana gaduh, Pimpinan Sidang Paripurna DPR 15 Desember 2015, Taufik Kurniawan, memutuskan bahwa RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas 2015 sebagai Usul Inisiatif Bersama Pemerintah dan DPR.

Dalam sejarahnya, baru kali ini ada RUU Usul Inisiatif Bersama.

Agenda Bersama

Apa pun ceritanya, Darft RUU KPK sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2015. Sesuai alur legislasi, setelah RUU disahkan di Paripurna sebagai RUU Usul Inisiatif (entah DPR entah Pemerintah), maka tindak lanjutnya adalah menunggu terbitnya Surat Ampres (Amanat Presiden). Dalam Surat Ampres, Presiden menunjuk Menteri terkait yang ditugaskan untuk mewakili Presiden dalam membahas Draft RUU tersebut bersama DPR. Jika Surat Ampres belum terbit, maka proses pembahasan RUU di DPR belum bisa dilakukan. Karena itu, bagi para aktivis anti korupsi, masih ada kesempatan untuk menghadang proses pelemahan itu. Apalagi saat ini (dan sampai entah kapan), Jokowi sedang membutuhkan momentum untuk mencitrakan dirinya sebagai pahlawan, maka sekaranglah (sebelum Surat Ampres) momentumnya.

Semua elemen harus mengarahkan gerakan anti korupsi ke Istana, karena di sanalah titik determinasi itu dimulai. ()

Abdul Kholik, Tenaga Ahli DPR-RI Fraksi Partai Gerindra. Bisa dihubingi di alamat email : [email protected]

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid