Semarang-Berdikari Online, Ketua Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Jawa Tengah, Setyawan atau yang akrab disapa Iwen, mengungkapkan kekhawatirannya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jawa Tengah yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, ketidakakuratan dalam data tersebut membuat banyak warga miskin tidak menerima bantuan sosial yang mereka butuhkan, sementara beberapa warga yang tergolong mampu malah terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Kami terus menerima keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya karena tidak terdaftar dalam DTKS. Data ini menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, dan jika tidak tepat, dampaknya sangat merugikan masyarakat miskin,” ujar Iwen kepada Berdikari Online, Sabtu, 2 November 2024.
Ia menyebutkan bahwa pembaruan data yang akurat dan berkesinambungan adalah kebutuhan mendesak.
SRMI Mendorong Langkah Pembenahan Data
Untuk mengatasi masalah ini, Iwen menawarkan beberapa solusi langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Jawa Tengah, untuk memperbaiki akurasi DTKS:
1. Pendataan Ulang secara Menyeluruh
Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pendataan ulang yang lebih menyeluruh dan melibatkan langsung perangkat desa serta tokoh masyarakat di tingkat bawah. Hal ini penting agar data lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Verifikasi dan Validasi Rutin
Pemerintah perlu melakukan verifikasi dan validasi data secara rutin untuk memperbarui informasi penerima bantuan. Proses ini sebaiknya dilakukan minimal setiap enam bulan sekali agar data tetap relevan dan bisa mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Lembaga Sosial
SRMI mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga sosial, seperti SRMI, agar proses pendataan dan penyaluran bantuan bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Lembaga sosial dapat membantu dalam memberikan masukan dan melakukan verifikasi langsung di lapangan.
4. Penggunaan Teknologi dalam Pengumpulan Data
Memanfaatkan teknologi dalam pendataan, seperti aplikasi berbasis lokasi atau platform digital, dapat membantu meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan manual. Teknologi ini juga bisa mempermudah masyarakat untuk memperbarui data mereka secara mandiri.
5. Transparansi dalam Penyaluran Bantuan
Pemerintah perlu membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan apa saja bantuan yang akan diberikan berdasarkan DTKS. Transparansi ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Menurut Iwen, langkah-langkah ini dapat membantu memperbaiki DTKS sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. SRMI berharap agar pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Jawa Tengah, segera menindaklanjuti masalah ini dengan pembenahan yang konkret.
Leak Jawa