Ratusan Petani Protes Penyelewengan Bantuan Raskin

LOMBOK TIMUR (BO): Sedikitnya 400-an anggota Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur mendatangi kantor Bupati setempat, Kamis (23/2/2012). Mereka memprotes penyelewengan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) oleh pejabat kepala desa dan kepala dusun.

“Bantuan raskin itu diselewengkan oleh Kades dan Kadus. Kami menemukan indikasi korupsi dalam proses distribusi raskin. Ini yang mau kami laporkan kepada pihak kepolisian,” kata ketua KPK STN Lombok Timur, Marnin.

Selain terindikasi korupsi, proses pembagian raskin itu juga sering dijadikan alat pemenangan politik oleh para Kades dan Kadus. “Bantuan raskin itu dipakai sebagai senjata meraup suara oleh kades dan kadus itu,” ungkap Marnin.

Selain itu, Marnin juga mengungkapkan, proses distribusi di beberapa desa di Lombok Timur juga diwarnai praktek kolutif. “Beras raskin cuma dibagikan kepada kelurga kades dan kadus. Juga kepada para pendukung politiknya,” katanya.

Untuk itu, STN meminta Bupati Lombok Timur segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan itu. Selain itu, pihak STN juga akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Dalam aksi itu, massa STN tidak bertemu satupun perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut, termasuk Bupati, sedang tidak berada di kantor.

Aksi massa STN ini juga didukung oleh puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Tolak Pemekaran

Selain memprotes penyelewengan raskin, STN dan LMND juga menyatakan penolakan terhadap rencana Bupati Lombok Timur, H M Sukiman Azmy, untuk memekarkan kabupaten penghasil tembakau Virginia tersebut.

Menurut rencana Bupati itu, Kabupaten Lombok Timur akan dipecah menjadi dua kabupaten. Kabupaten baru yang dirancang bernama Kabupaten Lombok Selatan (KLS).

Menurut STN, demi untuk memuluskan rencana pemekaran itu, pemerintah Lombok Timur telah menggelontorkan dana APBD hingga Rp 1 milyar. “Ini proyek penghambur-hamburan uang rakyat,” ujar Marnin.

Seharusnya, kata Marnin, dana sebesar itu dipakai untuk membantu rakyat, khususnya untuk mendanai kredit pertanian, pengadaan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain.

Lagi pula, menurut Marnin, tindakan pemkab Lotim itu bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat yang menuntut moratorium pemekaran.

Mahesa Danu