Ratusan Massa “Aksi Petani Duduki DPR” Datangi Istana Presiden

JAKARTA (BO): Ratusan massa “Aksi Petani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33” kembali menggelar aksi massa di depan Istana Merdeka, Rabu (25/1). Mereka menuntut agar Presiden SBY segera turun tangan menyelesaikan berbagai konflik agraria di Indonesia.

Aksi ini melibatkan petani Pulau Padang, petani Bima, Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB).

“Kami sudah 45 hari bertahan di depan DPR, tapi belum ada respon berarti atas tuntutan kami. Sekarang, kami mendatangi Presiden dan memintanya segera turun tangan menyelesaikan persoalan petani,” ujar Binbin Firman Tresnadi, koordinator Aksi Petani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33.

Binbin menjelaskan, ada tiga tuntutan pokok yang diajukan oleh massa “Aksi Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33”, yaitu revisi SK Menhut Nomor 327 tahun 2009 tentang ijin operasi PT. RAPP di Pulau Padang, pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188/2010 tentang ijin eksplorasi PT. SMN, dan pemberian KTP untuk warga Tanah Merah.

Untuk itu, kata Binbin, petani Pulau Padang (Riau) dan Bima (NTB) akan mendirikan tenda di depan Istana Presiden. Namun, belum juga rencana itu dijalankan, polisi sudah menghalang-halangi petani. Bahkan Polisi mengancam akan membubarkan aksi jika tetap mendirikan tenda.

Tetapi petani juga pantang untuk mengurungkan niatnya. Massa membentuk lingkaran besar mengelilingi petani yang berusaha mendirikan tenda. Polisi pun menerobos masuk barisan dan berusaha menggagalkan pendirian tenda itu.

Aksi dorong-dorongan pun tidak terhindarkan. Sejumlah anggota Satpol PP merampas bambu-bambu yang sedianya diperuntukkan untuk tenda. Adu mulut antara massa aksi dan polisi juga tak terhindarkan.

“Uhhh..beraninya melawan rakyat sendiri. Kenapa tidak berani melawan pemilik modal yang merampas hak-hak rakyat. Bukankah kalian digaji dari pajak yang dibayar oleh rakyat,” teriak seorang ibu dengan nada tinggi.

Kericuhan baru berhenti setelah pihak Istana menyatakan kesediaannya menerima perwakilan massa aksi. Tiga orang perwakilan petani dan warga Tanah Merah dikirim menemui pihak Istana. Pihak istana sendiri diwakili langsung oleh Menhut Zulkifli Hasan dan Jubir Presiden Julian Adrian Pasha.

ULFA ILYAS