‘Poros Maritim’ Bukti Jokowi Perhitungkan Geopolitik

Ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah pembuktian bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memperhitungkan faktor geopolitik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit yang menganggap kebijakan ekonomi Jokowi mengabaikan faktor geopolitik.

“Ketika pemerintahan Jokowi-JK sekarang concern mengerjakan proyek-proyek teknis, seperti perbaikan pelabuhan dan membuat kapal, maka agenda besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” papar Arif Budimanta dalam diskusi mengenai ancaman krisis ekonomi yang diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).

Menurut Arif, agenda poros maritim ini mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek geografis, geostrategi, dan geoekonomi. Aspek geografis memperhitungkan bahwa Indonesia adalah negara maritim, bukan kontinen. Sedangkan aspek geostrateginya memperhitungkan posisi Indonesia yang diapit dua samudera besar, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik.

Direktur Megawati Institute ini juga membantah jika agenda poros maritim itu hanya pepesan kosong. Menurut dia, agenda poros maritim itu sudah mulai dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“Dalam pertahanan, kekuatan kita diarahkan dalam konteks pengamanan kekuatan maritim. Jika dilihat keberpihakan politik anggaran negara, lima besar penerima politik anggaran itu datang dari sektor maritime. Di aspek pemerintahan, ada Menko Maritim,” ungkap Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan, poros maritim juga mempertimbangkan turbulensi ekonomi-politik dunia yang makin bersifat multi-polar. Bukan lagi antara kanan dan kiri, Timur dan Barat, Soviet dan Amerika, poros Jakarta-Peking-Pyongnyang.

“Axis political power (poros kekuatan politik) saat ini sangat cair. Setiap negara azasnya adalah kepentingan nasionalnya. Ini juga yang menjadi strategi pembangunan Indonesia saat ini,” tegasnya.

Dia menyimpulkan, ketika Jokowi-JK bicara poros maritim, itu sudah ada skema dan struktur kerjanya. Misalnya tercermin dalam arsitektur pemerintahan dan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

Mahesa Danu