Politik Di Bawah Cengkeraman Plutokrasi?

Belakangan ini, politik Indonesia makin diwarnai dengan kehadiran kaum kaya. Sebagian besar mereka adalah pengusaha.

Di Pilkada 2020, sebanyak 45 persen pasangan calon yang berlaga di Pilkada berasal dari latar belakang pengusaha. Sebagian besar mereka dari sektor konstruksi dan pertambangan.

Kemudian, di pemilu 2019, 262 orang (45 persen) anggota DPR juga berasal dari latar-belakang pengusaha. Bisnis mereka mencakup sektor penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif.

Sekarang, Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga diwarnai banyak crazy rich, seperti Sandiaga Uno, Muhammad Lutfi, Erick Tohir, Wahyu Sakti Trenggono, Nadiem Makarim, Prabowo Subianto, dan lain-lain. Menteri-Menteri yang lain juga punya bisnis, seperti Airlangga Hartarto, Luhit Panjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Johnny G Plate.

Situasi itu mengantarkan kita pada sebuah situasi politik yang disebut plutokrasi. Sederhananya, plutokrasi berarti kekuasaan politik didominasi dan dikendalikan oleh segelintir kaum kaya. 

Faktor ekonomi dan politik apa yang membuka ruang bagi tumbuhnya plutokrasi?

Pertama, ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem. Di Indonesia, ketidaksetaraan ekonomi ditandai ketimpangan ekonomi yang ekstrim. 

Seperti banyak diungkap oleh sejumlah lembaga (Credit Suisse, Oxfam, dan TNP2K), 1 persen orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan dan sumber daya nasional. Sementara 10 persen terkaya menguasai 75,3 persen kekayaan nasional.

Kekayaan adalah kekuasaan. Atau seperti ditegaskan Jeffrey Winters, kekayaan merupakan sumber kekuasaan paling utama dan menentukan. Itu berarti, ketika kekayaan terkonsentrasi di segelintir tangan, maka kekuasaan juga terkonsentrasi di segelintir tangan.

Nah, segelintir kaum kaya ini membutuhkan politik untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Mereka butuh memastikan semua kebijakan politik akan melindungi sekaligus meningkatkan kekayaan mereka.

Ini relevan dengan defenisi plutokrasi ala ekonom Joseph Stiglitz: pemerintahan dari 1 persen, oleh 1 persen, untuk 1 persen.

Kedua, politik yang traksaksional dan berbiaya tinggi. Tak terpungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, uang semakin mengambil peran menentukan dalam kehidupan politik kita: mulai dari mendirikan partai, mobilisasi massa, mobilisasi dukungan, membiayai konsultan, hingga berperkara di pengadilan.

Bersamaan dengan itu, biaya politik menjulang tinggi. Ada banyak data yang bertebaran soal itu. Salah satunya, hasil kajian Litbang Kemendagri tahun 2015. Disebutkan, memperebutkan kursi bupati/wali kota, biaya yang harus dirogoh mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur mencapai Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Ketiga, absennya kekuatan politik yang mewakili masyarakat biasa atau masyarakat mayoritas: kaum 99 persen. 

Boleh dibilang, selama lebih dari setengah abad, politik negara ini tidak menghadirkan sebuah kekuatan politik yang benar-benar mewakili masyarakat biasa, seperti petani, buruh, masyarakat adat, miskin perkotaan, pelaku usaha kecil, dan lain-lain.

Hampir semua partai yang ada sejak Orde Baru hingga sekarang adalah partai kanan: kanan tengah (centre right) dan kanan jauh (far right). Meskipun membawa embel-embel kerakyatan, seperti wong cilik, umat, dan sejenisnya, tetapi praktek politik partai-partai ini sangat pro orang kaya dan kepentingan bisnisnya.

Absennya politik yang mewakili rakyat banyak membuat kekuatan elit menjadi established. Arena politik hanya dikuasai segelintir elit dan kaum kaya. Mereka mengatasnamakan rakyat sekedar untuk mendapatkan dukungan suara.

Absennya politik kerakyatan ini berkonsekuensi pada absennya politik redistribusi. Agenda reforma agraria mandek. Tidak ada pajak yang signifikan menarget orang-orang kaya. Tidak ada jaminan sosial yang komprehensif. Politik upah murah berkelanjutan. Tidak ada proteksi serius terhadap lingkungan.

Tentu saja, plutokrasi bertentangan dengan demokrasi. Sementara demokrasi mensyaratkan kedaulatan rakyat, plutokrasi memutlakkan kekuasaan segelintir  kaum kaya. Demokrasi mensyarakatkan pengambilan keputusan melalui kehendak rakyat, sedangkan plutokrasi hanya di tangan kaum kaya.

Lebih penting lagi, sementara demokrasi berdiri di atas prinsip “one man, one vote”, sedangkan pluktokrasi memutlakkan suara kaum kaya. 

Plutokrasi juga bertentangan dengan tujuan politik sesuai mandat konstitusi: mewujudkan kesejahteraan umum. Plutokrasi hanya menggunakan politik untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan segelintir kaum kaya.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid