Jakarta, Berdikari Online-Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melemah, angka pengangguran meningkat, serta tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi. Namun disisi lain, masyarakat masih harus dipertontonkan dengan drama pertengkaran elit politik, kasus korupsi besar-besaran yang angkanya mencapai ratusan triliun hingga persoalan tambang yang tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan tidak ramah akan lingkungan. Indonesia sedang dihadapkan dengan polemik dan problematika yang kompleks.
Pemerintah yang diharapkan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan dan pemerintah terhadap masyarakat malah menjadi aktor yang mencederai kepercayaan Publik dan merusak tatanan kekayaan alam Indonesia. Yang lebih parahnya lagi, eksploitasi terhadap kekayaan negara oleh elit-elit politik faktanya tidak diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Ditengah kondisi bangsa yang cenderung semakin memburuk, masalah negara yang semakin kompleks, secara khusus Lembaga Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mencoba menyoroti kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang tidak tampak dan tanggap di tengah situasi Ekonomi yang sedang memburuk dan Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang meningkat.
Joel Mahendra Tampubolon selaku Ketua Lembaga Ekonomi Kreatif Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengkhawatirkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap persoalan PHK yang sedang terjadi. Ia menyampaikan bahwa gelombang PHK yang terjadi secara besar-besaran mampu menimbulkan efek domino. Ia menganggap Indonesia sedang berada pada fase darurat di tengah adanya masalah yang sangat krusial.
“Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 Juta Jiwa. angka ini meningkat yang sebelumnya pada Februari 2024 jumlah pengguran sejumlah 7,20 Juta Orang. menurut data yang bersumber dari Kemenaker telah terjadi Gelombang PHK Massal hingga April 2025 sebanyak 24.036 Orang. Sedangkan data yang bersumber dari Koalisi Serikat Pekerja menyebutkan 70.000 buruh mengalami PHK sejak Januari 2025. Terlepas adanya perbedaan data dari berbagai sumber atau lembaga yang berbeda, namun yang perlu kita sadari bersama bahwa jumlah pengangguran dan PHK mengalami peningkatan dan menjadi masalah serius dan krusial,” ucap Joel.
Ia juga mengatakan Jika masalah ini tidak segera disikapi dan diatasi oleh pemerintah, saya pikir masalah yang lebih besar akan muncul dan berpotensi menimbulkan kekacauan di Masyarakat. Saya pikir ini berpotensi meningkatnya angka kemiskinan, kelaparan dan anak putus sekolah karena sumber pendapatan orang tua atau keluarga yang hilang. Bahkan persoalan ini bisa meningkatkan masalah kriminalitas di Masyarakat.
“Saya belum melihat langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah terutama lembaga atau kementerian yang berhubungan pada bidang ekonomi dan ketenagakerjaan seperti kementerian ketenagakerjaan. Saya Tidak melihat langkah progresif dan solutif yang dilakukan oleh Kemenaker. Jangan sampai Kemenaker mengabaikan persoalan ini. Ini masalah serius, dan jelas adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara Kekuasaan Negara,” katanya lagi.
Joel Mahendra Tampubolon juga menyampaikan ditengah banyak pergumulan yang sedang dihadapi bangsa ini, sangat disayangkan ditengah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan sebagainya, bersama juga, tingkat korupsi yang cukup tinggi.
Menurutnya Sangat disayangkan angka kemiskinan, pengangguran dan kelaparan masih cukup tinggi di Indonesia. Namun disisi lain hampir setiap harinya kita menyasikkan berita-berita praktik korupsi oleh pejabat negara yang jumlahnya tidak sedikit. Sepertinya negara sedang menghadapi dan menuju bencana besar.
Joel juga menyampaikan permintaannya kepada menteri ketenagakerjaan untuk segera bergerak dengan cepat. Ia berharap Kemenaker bisa segera melakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta bisa segera berkomunikasi langsung dengan Presiden untuk membicarakan persoalan ini. Ia juga berharap kementerian ketenagakerjaan bisa segera memikirkan solusi agar lapangan pekerjaan bisa dibuka sebesar-besarnya bagi Masyarakat.
“Saya meminta pemerintah harus bergerak cepat. Pemerintah harus segera memfasilitasi Lapangan Pekerjaan bagi masyarakat. tidak ada alasan tidak ada uang atau modal. Saya pikir uang hasil tangkapan dari para koruptor yang jumlahnya mencapai ribuan triliun cukup untuk mendirikan banyak perusahaan yang mampu memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saya meminta Kemenaker jangan sampai abai terhadap persoalan ini. Segera lakukan komunikasi dengan presiden dan konsolidasi dengan berbagai kementerian terkait. Bila perlu lakukan rapat terbatas dengan Presiden, menko perekonomian dan Kemenkeu. Masalah ini sudah sangat krusial. Jangan sampai nanti karena kelalaian dan kelambanan kerja pemerintah, angka kemiskinan, kelaparan dan pengangguran semakin meningkat, Akibatnya kriminalitas juga meningkat. Kita tidak menginginkan terjadinya efek domino berupa keos di Masyarakat” tegas Joel.
(Amir)