Petani Minta Presiden Selesaikan Konflik Masyarakat Dengan PT. RPI

Pekanbaru, Berdikari Online

 

Konflik lahan antara masyarakat dengan PT Rimba Peranap Indah (RPI) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergulir sudah terlalu lama sejak tahun 1997. Konsesi PT RPI itu mencaplok lahan kampung dan desa yang di dalamnya terdapat kebun karet dan kelapa Sawit sementara masyarakat sudah bertahun-tahun tinggal di situ.

 

Berkaitan dengan PT. RPI,  ini Muhammad Ridwan Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) melalui keterangan persnya mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru pada 20 Juli 2018 pernah mengeluarkan surat perintah penundaan operasional PT.RPI melalui surat Nomor: S. 257/BPHP III/P3HP/7/2018 Perihal Penundaan Kegiatan Operasional di Wilayah Konflik.

 

Namun belum lama ini situasi kembali memanas karena PT. RPI yang merupakan perusahaan pemasok bahan baku kayu kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) ini tetap memaksa melakukan kegiatan operasionalnya di wilayah konflik dengan menumbangkan pohon karet dan kelapa sawit milik masyarakat untuk kepentingan penanaman pohon akasia berdasarkan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024.

 

“KPPR memiliki kepentingan yang begitu besar dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik PT. RPI dengan masyarakat ini, serta selanjutnya dengan pertimbangan meminimalisir potensi konflik agar tidak semakin meluas dan bahkan menimbulkan dampak yang lebih besar,” kata Ridwan, Jumat ( 14/6/2024)

 

Muhamad Ridwan dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak mau berlama-lama pada situasi ini. Oleh karenanya Ridwan telah menetapkan langkah perjuangan ke depan dan memastikan akan memimpin langsung Aksi Jalan Kaki ratusan perwakilan petani Indragiri Hulu (Inhu), Riau menuju Istana Negara dengan 5 tuntutan Aksi:

 

  1. Meminta Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengaddendum/menerbitkan SK revisi izin HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI) dengan mengeluarkan lokasi Masyarakat 4 Kecamatan dari klaim izin PT. Rimba Peranap Indah (RPI).
  2. Meminta berkenan waktu Presiden Republik Indonesia  H. Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk bertemu/audiensi dengan perwakilan masyarakat untuk membahas persoalan konflik pertanahan/kehutanan yang kami alami selama ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  3. Meminta Presiden RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membantu memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada masyarakat 4 kecamatan untuk bisa beraktifitas dengan aman di lokasi yang diklaim oleh izin HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI).
  4. Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menghentikan RKT/RKU HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di lokasi yang diklaim oleh izin HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI).
  5. Meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk menerbitkan sertifikat di lokasi masyarakat 4 kecamatan yang diklaim oleh izin HTI PT. Rimba Peranap Indah (RPI).

 

(fikzen)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid