Pertanian Dan Pergeseran Budaya Kaum Perempuan

Sudah sejak purbakala, yakni ketika peradaban manusia memasuki fase ‘memproduksi makanan (food producing), aktivitas bercocok tanam telah menjadi era baru bagi keberlangsungan hidup manusia menggantikan fase mengumpulkan makanan (food gathering) yang dinilai tidak lagi relevan.

Sistem bercocok tanam yang zaman modern ini disebut sebagai sistem pertanian mungkin telah mengalami jutaan kali perkembangan kearah yang lebih high-tech, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kebutuhan tanah tidak akan pernah bergeser sebagai kebutuhan dasar bagi berlangsungnya sistem pertanian.

Dalam fase food producing ini lebih mengedepankan keterampilan sebagai metode pengembangan dan pengelolaan budidaya bercocok tanam. Dan ketika berbicara tentang keterampilan, perempuan adalah sosok yang berkompeten dalam bidang ini, sehingga ada banyak kreatifitas yang lahir dari tangan-tangan terampil kaum perempuan. Begitu halnya tentang aktivitas bercocok tanam, yang juga telah menjadi bagian hidup bagi kaum perempuan khususnya di pedesaan. sehingga ada banyak teori menyebut jika aktifitas bercocok tanam bermula dari pemikiran kaum perempuan yang pada fase food gathering bertugas mengumpulkan bahan makanan dari alam. Selain lebih ringan dibandingkan dengan aktifitas berburu, bercocok tanam juga merupakan aktivitas yang bisa dilakukan ditengah kondisi subjektif kaum perempuan yang tidak bisa bekerja berat seperti saat sedang hamil, pasca melahirkan, menyusui atau fase memelihara anak.

Revolusi Hijau sebagai Kiblat Baru Sistem Pertanian

Seiring berkembangnya waktu, sistem pertanian yang kini telah bertransformasi menjadi lebih modern, sedikit demi sedikit juga telah menggerus peran aktif kaum perempuan. Ditandai dengan masuknya era revolusi hijau yang diadopsi oleh pemerintahan Soeharto sebagai sistem pertanian gaya baru dengan menitikberatkan pada kuantitas hasil pertanian.

Pada fase ini, bercocok tanam adalah aktifitas yang erat kaitannya dengan teknologi modern dan bahan-bahan kimia. Jika dulu membajak sawah mengandalkan tenaga kerbau yang dikendalikan oleh manusia maka pasca revolusi hijau kita menyaksikan robot-robot berkeliaran disawah, lalu aktivitas menyiangi rumput digantikan dengan herbisida.

Bukan berarti kita anti terhadap perkembangan zaman dan kemoderenan, justru kita harus menyambutnya dengan riang gembira sebagai bentuk evolusi peradaban. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, teknologi canggih yang digunakan oleh petani-petani kita di desa kala itu bukan dihasilkan dari pabrik-pabrik dalam negeri, melainkan di impor dari negara-negara seberang. Praktis, ini menambah deretan panjang sejarah betapa bahagianya pemerintah kita mengajarkan ‘ketidakmandirian’ kepada rakyatnya. Padahal jauh sebelum itu, petani-petani kita dapat mengolah lahan pertaniannya dengan baik meski hanya menggunakan bajak kerbau, cangkul dan pupuk kandang dan metode konvensional lainnya.

Semakin dipinggirkannya teknologi konvensional dibidang pertanian, maka semakin terpinggirkan pula tangan-tangan kreatif kaum perempuan dari aktivitas paling produktif ini, lalu digantikan dengan mesin-mesin canggih yang semakin membuat kaum perempuan kebingungan mencari akses produksi.

Kapitalisme dan Problematika Pertanian

Ada banyak kaum pergerakan perempuan yang turut menyesalkan diadopsinya sistem Revolusi Hijau sebagai sistem pertanian baru yang berdampak domino bagi budaya masyarakat Indonesia. Tidak hanya, semakin bergantungnya petani pada pupuk kimia dan pestisida, juga sistem ini memangkas banyak bagian penting keterlibatan kaum perempuan dalam akses produksinya dibidang pertanian. Tidak ada lagi ani-ani, tidak ada lagi ‘gebot pari’, semua digantikan dengan mesin-mesin canggih yang cukup dikendalikan satu orang laki-laki. Lambat laun, aktivitas pertanian menjadi aktivitas yang asing bagi kaum perempuan.

Kapitalisme ternyata tidak sesederhana itu dalam membuat skema penghancuran kemandirian pangan bangsa kita. Tidak cukup membuat petani di desa menjadi konsumtif dalam hal kebutuhan mesin pertanian, pupuk dan pestisida, tetapi lebih mengerikan dari itu, Kapitalisme juga dengan sangat kejinya merampas jutaan tanah-tanah rakyat dan mengubahnya menjadi perusahaan perkebunan dan  tambang.

Situasi ini tentu menjadi problem besar bagi petani Indonesia, dimana satu-satunya alat produksi yang dimiliki petani untuk mewujudkan kemandirian pangan dan memenuhi kebutuhan ekonomi domestiknya saat ini sudah tidak lagi dikuasai.

Ada dua kerugian besar bagi petani dan rakyat Indonesia umumnya yang diakibatkan merangseknya kapitalisme hingga kesektor pertanian, yakni: pertama, petani kita kehilangan alat produksinya yang tentu berimbas pada semakin terpuruknya perekonomian domestiknya. Kedua, petani menjadi tidak berdaulat terhadap kebutuhan pangannya, karena areal pertanian yang semula ditanami tanaman pangan dialihkam menjadi tanaman perkebunan. Hal ini berakibat pada Berkurangnya pasokan pangan dalam negeri, akhirnya tidak ada solusi lain selain import beras dan bahan pangan lain. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data impor beras Juni 2015  melonjak hingga 130% dari bulan sebelumnya. Semakin tidak berdaulat? Pasti! Karena Soekarno pernah menyebut, bahwa kedaulatan bangsa terletak pada kedaulatan pangan. Maka, kedaulatan NKRI hanya akan menjadi mimpi jika tidak dibarengi dengan kedaulatan disektor pangan.

Kapitalisme dan Lahirnya Budaya Baru Kaum Perempuan

No Farm, No Food, No Life adalah istilah yang cukup gamblang menjelaskan betapa sentrisnya posisi petani dan sistem pertanian bagi kehidupan bangsa ini. Karena dari sistem pertanian lah kita mampu memproduksi bahan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan Primer manusia.

Lantas bagaimana posisi perempuan saat ini? Dimana kedaulatan pangan tidak bisa diwujudkan lagi oleh petani desa akibat neoliberalisme yang memutus rantai produksi pangan dalam negeri?

Mari kita cermati beberapa Fenomena masyarakat yang akhir-akhir ini begitu lekat dengan lingkungan sosial kita dewasa ini. Ada pergeseran budaya yang kini dialami oleh kaum perempuan di Pedesaan khususnya, sebagai akibat dari semakin kuatnya cengkeraman Neo-liberalisme dan Kapitalisme hingga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Pada tahun 1980-an sekitar 55% populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian, tetapi belakangan ini angka tersebut berkurang menjadi sekitar 40%. Fenomena tersebutlah yang kemudian menggeser budaya kaum perempuan desa, dari yang semula ‘budaya bertani’ untuk membangun kemandirian ekonomi, hari ini budaya tersebut telah bergeser menjadi ‘budaya buruh migran’ dan ‘budaya pembantu rumah tangga’.

Tentu ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa hal yang bisa kita pahami sebagai sebab terjadinya pergeseran budaya tersebut diantaranya:

Pertama, jelas karena kondisi objektif disektor pertanian yang tidak bisa lagi menjadi sarana penyedia lapangan pekerjaan. Selain karena banyaknya lahan pertanian yang sudah disulap menjadi pemukiman, juga faktor terbesar lainnya, yakni konflik agraria yang mengharuskan petani kehilangan lahan garapan. Akhirnya situasi ini membuat kaum perempuan mau tidak mau harus survive dengan beralih pada bidang pekerjaan lain. Sebagian besar perempuan Desa dengan angka pendidikan yang rendah kemudian memilih untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di dalam negeri ataupun ketika mereka memutuskan untuk menjadi buruh migran. Karena sektor inilah, satu-satunya yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan keterampilan terbatas dan pendidikan yang minim.

Kedua, minimnya lapangan pekerjaan didalam negeri yang layak dan manusiawi menyebabkan perempuan kehilangan pilihan untuk menentukan pekerjaan lain selain sektor domestik tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik Pengangguran wanita saat ini telah berkurang secara drastis, bahkan mulai mendekati angka pengangguran pria. Namun diskriminasi terhadap buruh perempuan tetap terjadi, Meski sudah ada kemajuan dalam beberapa sektor utama, seperti pendidikan dan kesehatan, perempuan masih cenderung bekerja di bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria), yakni mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama.

Kondisi inilah yang kemudian menyumbang inflasi menukik tajam pada angka partisipasi buruh migran, karena gaji lebih besar dan layak mau tidak mau membuat kaum perempuan berdesakan untuk mencari nafkah di negeri orang.

Ketiga, rendahnya perekonomian rakyat menjadikan pendidikan lebih sulit untuk diakses, ditambah lagi biaya pendidikan yang semakin mahal menjadikan pendidikan sebagai barang eksklusif yang semakin jauh dari harapan rakyat ekonomi menengah kebawah. Kemudian mitos kuno yang melekat tentang peran sub-ordinat perempuan ditengah masyarakat menyebabkan pendidikan bukan hal penting yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan, sehingga pendidikan yang mahal dan kondisi ekonomi yang sulit praktis memangkas semangat untuk berpendidikan.

Kesimpulannya adalah, bahwa hilangnya akses petani terhadap lahan garapan sebagai satu-satunya alat produksi, telak menyumbangkan beragamnya persoalan lain, yakni dari memburuknya perekonomian domestik, sulitnya mengakses pendidikan, hingga lahirnya budaya baru kaum perempuan, yakni budaya ‘Buruh Migran dan Budaya Pembantu Rumah Tangga’.

Oleh karena itu di momen Hari Tani Nasional ini, PR besar pemerintahan Jokowi-JK adalah menegakkan keadilan bagi kaum tani dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada petani terhadap lahan garapan, selesaikan konflik agraria dan laksanakan pasal 33 UUD 1945 menuju bangsa yang mandiri.

Rismayanti Borthon, Mahasiswi Agroteknologi Angkatan 2009 di Universitas Lampung (Unila); Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung; dan Staff Kajian Bacaan Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid