Pentingnya Petani Sawit Mandiri Berserikat dan Memperkuat Kelembagaan Petani di Desa

Masalah petani sampai saat ini, dilihat di permukaan selalu terjerembab dengan rendahnya harga Tandan Buah segar (TBS). Kenapa harga TBS petani selalu berada di harga Rp 2000 /Kg ?

Masih rendahnya harga TBS karena belum lancarnya ekspor dan beban berat dari CPO seperti pungutan ekspor (PE), Bea Keluar (BK) dan Domestic Price Obligation (DPO) serta selalu gagal tendernya CPO di KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ); terakhir Kementrian Keuangan malah kembali menaikkan BK dari US $288 per ton CPO (PMK 98/2022); sehingga total BK dan PE adalah US$ 663 atau 40% persen dari harga CPO internasional (US$ 1700/ton). Total BK dan PE ini belum termasuk DPO yang tentunya beban CPO secara keseluruhan dan pada akhirnya akan ditimpakan ke harga TBS Petani sawit.

Jika mengupas data di tahun 2021 s.d 2022,  Harga TBS berkisar Rp 1700 – Rp 2200 per kg. Pada hal data yang dikutip dari beberapa sumber,  Harga Pokok Produksi (HPP) dari TBS Sawit berkisar di angka Rp 1800 – 1950 per Kg. Meroketnya harga pupuk dan herbisida hingga 300% di awal tahun 2022 membuat HPP TBS petani Sawit membengkak hingga Rp 2200 – 2500 per kilogram. Masa-masa indah harga TBS petani Sawit hanya berlangsung 18 bulan yaitu sejak diberlakukannya program biodisel (B30) awal tahun 2020.

Namun sejak pelarangan ekspor diberlakukan hingga pencabutan pelarangan ekspor, praktis petani sangat menderita. Contoh: seharusnya jika dengan harga CPO internasional Rp 24.000, kemudian harga CPO PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sudah diangka Rp 16.000 ribu, maka harga TBS sejatinya Rp 4.500 – 4.800 per Kg. 

Lalu kenapa bisa harga TBS di Indonesia saat ini masih rerata Rp 2.000 per Kg ? Kami menilai jika melancarkan ekspor dan menjaga keseimbangan harga CPO KPBN dan harga TBS petani, maka harus dikurangi BK, PE dan DPO tersebut. Jadi, sesungguhnya hubungan harga CPO Internasional dengan harga KPBN dan harga TBS sudah cukup mesra selama ini namun dirusak dengan beban–beban di atas.

Harga penetapan TBS telah diatur sesuai Permentan 01/2018  Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (PKS) yang tergabung dalam Tim Harga. Pasal 8 jelas menggambarkan hubungan sebab akibat dari harga CPO Internasional yang ditransmisikan ke harga KPBN dan harga KBPN adalah patokan utama dari pembelian CPO dari PKS petani. Sebaliknya,  jika CPO internasional lesu maka harga TBS petani juga akan turun. Jika kondisi harga CPO lagi membaik, tetapi harga TBS itu anjlok. Merujuk data 2019, Kementrian Pertanian telah merilis luas perkebunan Sawit Indonesia seluas 16,38 Juta Hektar melalui Kepmentan No.883 Tahun 2019. Luas perkebunan ini tersebar di 26 provinsi yang dikelola oleh perkebunan negara, perkebunan swasta dan petani sawit. Perusahaan swasta 8,68 Juta Ha, Rakyat 6,72 Ha dan BUMN Pemerintah 6% .

Total luas kelapa sawit sumber Kementrian Pertanian

Kenyataannya, dengan jumlah 6,72 juta  Ha,  sebaran perkebunan petani Mandiri, perwakilan petani: baik itu Gapoktan maupun Asosiasi Petani Sawit, tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan harga TBS. Akibatnya, tetap saja petani Sawit yang paling terpuruk karena kebijakan–kebijakan yang dikeluarkan terhadap sektor Sawit seperti pencabutan subsidi pupuk. Langkanya pupuk, membuat produktivitas petani Sawit semakin menurun. Dampak itu membuat harga TBS petani mandiri semakin rendah dengan berdampak rendemen yang rendah 16 – 18%.

Kondisi petani Sawit di Kalimantan Barat dan provinsi lainnya tidak jauh berbeda. Selain dampak harga  TBS yang rendah, petani tidak bisa mengakses penjualan langsung ke Pabrik Pengolahan Kelapa sawit (PKS). Petani dikondisikan dengan terpaksa menjual pada tengkulak/ ijon dengan harga yang rendah. Adanya grading di atas 5% pada jumlah produksi TBS  membuat petani semakin terpuruk; menabung dan membeli pupuk saja tidak mampu.

SDM petani yang rendah untuk budidaya Sawit membuat produktivitas TBS petani rendah. Harga pupuk yang mahal berdampak lahan Sawit petani jarang dipupuk.  Belum lagi penerapan status lahan dengan STDB yang berjalan lambat akan memberikan ancaman pada petani yang ke depan di tahun 2025 tidak akan diterima di PKS. Hal itu menunjukkan  tidak konsistennya pemerintah akan keberpihakannya kepada petani mandiri. Padahal itu kewajiban pemerintah.

Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan, (PW STN) Kalbar menganggap masalah yang terjadi di petani Sawit merupakan masalah kolektif petani yang harus diselesaikan secara bersama oleh petani Sawit sendiri. Lemahnya petani untuk berkelompok dan berserikat jelas tidak memberikan posisi tawar yang kuat di hadapan kebijakan negara dan pasar;  padahal  luas perkebunan Sawit yang dimiliki petani rakyat ada di posisi ke 2 (dua) ; dan pabrik kelapa sawit masih berharap masuknya buah petani ke pabrik mereka agar mesin–mesin mereka dapat menyesuaikan target produksi CPO mereka perhari.

Tetapi, sayang seribu sayang! (Kondisi) petani seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Petani Sawit haruslah berserikat dan bersatu untuk menyelesaikan persoalan–persoalan petani Sawit. Berjuang sendiri hanya akan menemukan kesia-siaan.

Binsar Tua Ritonga, PW STN Kalbar

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid