Jakarta, Berdikari Online-Pengamat ekonomi Herianto, SE menilai penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 menjadi sinyal positif bagi dunia usaha. Menurutnya, langkah ini menunjukkan upaya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Herianto meyakini kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan, terutama agar pelonggaran moneter dapat direspons lebih optimal oleh sektor perbankan dan diteruskan ke sektor riil.
Berdasarkan data BI, sejak September 2024 suku bunga acuan telah diturunkan sebesar 150 basis poin. Namun demikian, transmisi kebijakan tersebut ke dunia usaha dinilai masih berjalan lambat. Setiap penurunan BI Rate sebesar 1 persen, bunga kredit modal kerja tercatat hanya turun sekitar 0,27 persen dalam enam bulan dan maksimal 0,59 persen dalam periode hingga tiga tahun.
“Saya optimistis Thomas Djiwandono mampu menyelaraskan kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga penurunan suku bunga benar-benar berfungsi sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Herianto dalam rilis yang diterima detikcom, di Medan, Sabtu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan suku bunga rendah merupakan instrumen utama dalam kebijakan moneter ekspansif untuk merangsang aktivitas ekonomi. Bunga kredit yang lebih rendah akan menekan biaya pinjaman perusahaan dan mendorong ekspansi usaha, termasuk pembelian mesin baru maupun pembukaan cabang.
Selain itu, akses permodalan yang lebih terjangkau juga dinilai meningkatkan keberanian investor dan pengusaha untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis.
“Ketika perusahaan mulai ekspansif, kebutuhan tenaga kerja meningkat, pengangguran menurun, dan pada akhirnya daya beli masyarakat ikut terdongkrak,” jelasnya.
Herianto menambahkan, dampak suku bunga rendah tidak hanya dirasakan oleh korporasi, tetapi juga oleh masyarakat melalui penurunan bunga kredit konsumsi seperti KPR dan kredit kendaraan, yang dapat mendorong konsumsi agregat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan pelonggaran moneter tetap dilakukan secara hati-hati. “Jika suku bunga terlalu rendah dalam jangka waktu lama, risiko inflasi tinggi bisa muncul dan justru menekan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
(Amir)