Pembatasan Partai Politik atau Pembatasan Partisipasi Politik Rakyat?

Rancang bangun sistem politik Indonesia ke depan kian jelas diperuntukan hanya bagi segelintir orang yang memiliki uang dan menguasai sumber daya ( oligarki).

Sekarang ini, agar sebuah partai bisa mengikuti Pemilu, selain berbadan hukum, punya kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota di Provinsi, dan 50 persen kepengurusan kecamatan di Kabupaten/Kota. Ditambah keharusan memiliki minimal 1000 orang ( atau 1/1000 dari jumlah penduduk)  anggota di setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

Rintangan tidak berhenti di situ. Sekarang ini, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehubungan dengan pembahasan revisi UU Pemilu, ada rencana menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 hingga 7 persen.

Dengan persyaratan super-berat itu, sangat sulit bagi partai baru, apalagi jika tak punya uang dan sumber daya yang cukup, untuk bisa menjadi kontestan Pemilu. Bisa lolos ikut pemilu pun belum tentu tembus parlemen.

Model demokrasi hari ini, yang berusaha dipertahankan oleh partai-partai besar, sesungguhnya adalah “demokrasi pasar bebas”, yang di ujung dari persaingan-persaingan akan mencapai tingkat monopoli. Atau setidaknya mencapai kesepakatan antara faksi-faksi politik yang ‘paling berpengaruh’ untuk membagi kue kekuasaan negara di kalangan mereka sendiri. Rencana untuk ‘menyederhanakan’ sistem kepartaian merupakan bagian dari proses monopolisasi tersebut. Proses ini akan memaksa kekuatan-kekuatan politik yang ‘tidak/kurang/belum berpengaruh’ untuk berikhlas-hati keluar dari arena elektoral bila tidak ingin menjadi subordinan dari salah satu faksi politik yang ‘berpengaruh’.

Satu argumentasi yang paling sering disampaikan terkait hal ini adalah penguatan sistem presidensil yang dikatakan tidak dapat dikombinasikan dengan sistem multi-partai. Sistem multi-partai, menurut argumentasi tersebut, cenderung mempersulit presiden mengambil keputusan politik karena harus menggalang dukungan dari lebih banyak kekuatan politik di parlamen. Sebaliknya, dalam sistem ‘presidensil murni’, yang idealnya menerapkan two-party system (sistem dua-partai), presiden akan lebih leluasa menjalankan pemerintahanya. Untuk diketahui bersama, bahwa two-party system ini sendiri sedang menuai kritik keras di negara seperti Amerika Serikat (AS) karena keterbatasannya menyediakan alternatif politik. Di negeri itu, memilih antara Partai Republik atau Partai Demokrat diumpamakan memilih dua buah mangga yang sama kecutnya.

Di sini kita belum akan masuk pada diskusi tentang sistem pemerintahan seperti apakah yang terbaik untuk negeri ini; presidensil kah, parlamenter kah, atau suatu bentuk kreatif yang lain. Bentuk atau sistem pemerintahan terbaik di masa depan, dalam hemat kami, adalah akumulasi dari capaian-capaian obyektif perjuangan massa rakyat untuk merebut kedaulatan ekonomi-politiknya. Sementara, untuk mencapai ke arah tersebut, ‘penyakit anti-politik’ yang ditinggalkan oleh sejarah puluhan tahun depolitisasi orde baru belum dapat diobati dalam iklim liberal ini. Justru sebaliknya, sedang dan akan diperparah dengan menjauhkan kesadaran rakyat dari proses politik, dengan menyebar anggapan bahwa politik adalah urusan segelintir “orang pintar” atau “kaya” dan rakyat cukup menjalankan porsi kehidupan yang “bukan politik”.

Langkah memperberat pendirian partai politik, seperti disebut pada awal tulisan, akan berakibat semakin terbatasnya orang yang dapat ambil bagian dalam prakarsa politik formal. Lebih jelasnya, hanya orang-orang berduit yang dapat mendirikan partai politik dan kemudian “berpolitik” untuk kepentingannya. Mayoritas massa rakyat miskin dipaksa kembali menjadi obyek pasif atau yang sekedar ikuti kehendak pihak yang memiliki modal. Padahal, dalam ruang formal inipun kelompok rakyat miskin membutuhkan saluran ekspresi politik sendiri atau yang terpisah dari kepentingan pemodal.

Yang harus dibenahi sebetulnya partai politiknya, agar dikelola layaknya organisasi modern, punya pijakan ideologi yang jelas, sehingga mengurangi konflik kepentingan yang tidak perlu di parlemen. Sebab, banyak konflik politik justru dipicu oleh persaingan kepentingan di antara elit.

Ini juga untuk memastikan kualitas parlemen bisa lebih baik, dari gagasan hingga produk legislasinya. Tidak lagi riuh karena perdebatan tidak penting, seperti sentilan Gus Dur, layaknya Taman Kanak-Kanak.

Kalau terjadi penyederhanaan tanpa membenahi sistem kepartaiannya sendiri, itu tidak lebih sebagai upaya menyumbat aspirasi dan partisipasi politik rakyat. Ini tidak lebih sebagai upaya mencegah munculnya partai alternative yang bisa mengancam status-quo.

Pengelompokan partai-partai kemudian tidak lagi berdasarkan gagasan politik yang konsekuen dengan tindakan, sebagaimana lazimnya sistem politik modern berjalan. Pengelompokan hanya akan berdasarkan kepentingan-kepentingan sempit dari pemodalnya yang ucapan-ucapannya dapat berayun-ayun ke kiri dan ke kanan sesuka hati, tanpa prinsip. Di atas landasan ini, bila bangunan politik baru nanti dikatakan untuk “memperkuat pemerintahan”, maka dapat dipastikan bahwa itu hanya akan memperkuat kendali oligarki atas politik.

Bagi saya, partisipasi politik rakyat tak bisa diukur sekedar memberi hak pilih dan memilih, tetapi juga hak untuk mendapat pilihan-pilihan politik yang tak dibatasi. Jadi, pembatasan politik atas nama penyederhanaan politik pada hakekatnya adalah pembatasan partisipasi politik rakyat.

EEN ROHAENI, penulis, tinggal di Sumedang, Jawa Barat

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid