Jangan Buat Rakyat Patah Hati Dengan Vaksinasi Mandiri

Pada Desember 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin covid-19 akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga kini pembahasan vaksin mandiri masih terus bergulir.

Bahkan belakangan ini Presiden sudah membuka opsi untuk membuka program vaksinasi mandiri. Membaca ini saya seperti merasa patah hati.

“Bagaimana untuk mempercepat (vaksinasi) lagi? Banyak pengusaha menyampaikan, apakah bisa dilakukan vaksinasi mandiri. Kita akan putuskan. Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya,”  kata Presiden, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (22/1/2001)[1].

Sebelumnya, siapa yang tak gembira mendengar kabar bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk rakyatnya. Setelah terbelenggu selama kurang lebih satu tahun, akhirnya ada secercah harapan untuk mengurangi resiko tertular Covid-19.

Memang, program vaksinasi bukan jaminan bahwa pandemi Covid-19 akan segera mereda, kita masih berpotensi tertular Covid-19 meskipun sudah divaksin. Bupati Sleman, Sri Purnomo, misalnya, yang mengumumkan kalau dirinya terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, dia sudah disuntik vaksin Covid-19. Akan tetapi, kabar program vaksinasi massal untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali tetaplah sebuah kabar gembira. Setidaknya negara akan hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya.

Namun, kekuasaan selalu dikelilingi oleh rent seeker (pemburu rente). Mereka adalah predator negara, mencoba mencari keuntungan dari setiap kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi pun seakan tergoyahkan dari yang sebelumnya ingin menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, menjadi ingin melibatkan swasta dalam program vaksinasi mandiri karena godaan para pengusaha.

Para pemburu rente berusaha mendekati birokrasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bisnis. Mereka mencari dan berusaha mendapatkan keuntungan dari birokrasi dengan berbagai cara, di antaranya menawarkan perlindungan, menyerahkan sumberdaya yang dimiliki, atau memberikan wewenang tertentu yang diatur dan di bawah kekuasaan pemerintah.

Sejak tahun 1967, Gordon Tullock menjelaskan bahwa perburuan rente  adalah hubungan pemberian hak monopoli dari penguasa untuk pengusaha. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas lain dari penguasa[2].

Apabila pemerintah merealisasikan jalur vaksinasi mandiri Covid-19, maka hal ini bisa memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara. Yang ada, pemerintah hanya memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk merelaksasi ekonomi-bisnisnya.

Mungkin pemerintah bisa saja beralasan bahwa vaksinasi mandiri ini dapat mempercepat dan membantu pemerintah untuk membuat program vaksinasi bisa segera merata. Presiden Jokowi mengatakan program vaksinasi perlu dilakukan secepat-cepatnya dengan jumlah penerima yang maksimal. Pihak swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan diajak untuk melaksanakan vaksinasi mandiri untuk para karyawannya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah perusahaan akan melakukan itu secara cuma-cuma?

Kita lihat saja, hasil survey Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan, sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi pada tahun 2020 pada umumnya dalam keadaan merugi. Bahkan disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi Covid-19[3]. Menurut survey tersebut, sebanyak 17,8persen melakukan PHK, 25,6 persen merumahkan pekerjanya dan 10 persen melakukan keduanya.

Apalagi tahun 2019 BPKP mendapat temuan ternyata ada 50.475 badan usaha yang tidak tertib dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan bagi karyawannya. Selain itu, Lokataru Foundation jugamenemukan sebanyak 528.120 pekerja yang berasal dari 8.314 badanusaha belum didaftarkan Iuran BPJS Kesehatan[4].

Jangan sampai pemberlakuan vaksinasi mandiri yang diberikan kewenangannya kepada perusahaan justru dilakukan dengan memotong gaji karyawan. Ini akan membuat pekerja lagi-lagi menjadi patah hati. Vaksin harus tetap diberikan secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Negara harus menjamin kesehatan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan memastikan vaksinasi berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) jelas-jelas telah mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak dipungut bayaran/gratis. Jangan sampai, demi kepentingan segelintir orang, regulasi ini diabaikan.

Dari pada berpikiran untuk meliberalisasi vaksin dengan program vaksinasi mandiri, sebaiknya pemerintah fokus untuk menyelenggarakan program vaksinasi bagi kelompok prioritas, yakni tenaga kesehatan dan kelompok lain yang rentan terpapar.

Hingga saat ini vaksinasi belum juga mencapai target. Mengutip pemberintaan Kompas, 23 Januari 2021,  setelah berjalan selama empat hari, baru 273 tenaga kesehatan di Provinsi Papua yang telah menerima vaksin dari 5.406 yang terdaftar. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, cakupan vaksinasi untuk tenaga kesehatan baru 11,23persen. Begitu juga di Provinsi lain, tak terkecualiJawaTimur yang baru memvaksinasi 1.149 tenaga kesehatan dari target sasaran 183 ribu. Masih jauh dari target. Vaksinasi harus dilakukan secara merata agar terbentuk kekebalan kelompok (herd-immunity), kalau tidak, ya sia-sia saja divaksin.

Sebagai penutup, kalau di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi pemerintah ternyata nanti akan meliberalisasikan dan membuka pintu komersialisasi vaksin, saya hanya bisa menyanyikan lagu almarhum Didi Kempot:

“Cidro janji tegane kowe ngapusi,

Nganti seprene suwene aku ngenteni

Nangis batinku nggrantes uripku,

Teles kebes netes eluh neng dadaku.”

FARHAN ABDILLAH DALIMUNTE, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)


[1] Koran Kompas (22/2/2021). “SwastaDilibatkandalam Program Vaksinasi Covid-19”.

[2] Tullock, Gordon (1967). “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft”

[3] Kemnaker.go.id (24/11/2020). “Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19” (https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19)

[4] Kompas.com (07/11/2019). “Puluhan Ribu Perusahaan Tak Tertib Bayar, BPJS Diminta BeriSanksi”. (https://nasional.kompas.com/read/2019/11/07/04400091/puluhan-ribu-perusahaan-tak-tertib-bayar-bpjs-diminta-beri-sanksi?page=all )

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid