Bagaimana Swedia dan Norwegia Melemahkan Oligarki?

Artikel ini ditulis tahun 2012 lalu oleh George Lakey, seorang aktivis aksi langsung dan pendukung aksi non-kekerasan, sebagai dukungan gagasan terhadap gerakan “Occupy Wall Street”. Diterjemahkan dan dimuat ulang di sini untuk memperkaya bacaan kita untuk melihat dunia yang lebih baik.

Sementara sebagian kita berdiskusi tentang masa depan gerakan occupy, ada baiknya kita juga menengok pengalaman negara lain yang gerakan rakyatnya, tanpa menggunakan kekerasan, berhasil memajukan kualitas demokrasi dan kesetaraan ekonominya.

Mari belajar pada Swedia dan Norwegia. Pada 1930-an, keduanya mengalami pergeseran kekuasaan sangat besar, setelah perjuangan tanpa kekerasan dalam rentang waktu yang panjang. Mereka berhasil “memecat” kaum 1 persen terkaya (oligarki), lalu menyusun masyarakat baru yang berbeda.

Padahal, kedua negara punya kisah kelam kemiskinan yang mengerikan. Sementara kaum 1 persen dianggap penyebabnya, ratusan orang bermigrasi demi menghindari kelaparan.

Namun, di bawah kepemimpinan kelas pekerja, kedua negara berhasil membangun ekonomi yang kuat, mengentaskan kemiskinan, meluaskan pendidikan gratis, menghilangkan daerah kumuh, menyediakan layanan kesehatan yang baik secara gratis, dan menciptakan kesempatan kerja penuh.

Tidak seperti Norwegia, Swedia tidak punya minyak. Tapi, tidak patah arang, Swedia membangun apa yang disebut oleh CIA World Factbook sebagai “standar hidup yang patut ditiru”.

Tidak ada negara utopia, kata penulis fiksi criminal seperti Stieg Larsson, Henning Mankell dan Jo Nesbø. Penulis kiri yang kritis seperti ini berusaha mendorong Swedia dan Norwegia menjadi masyarakat yang benar-benar berkeadilan.

Namun, sebagai aktivis Amerika yang pertama kali berkunjung sebagai mahasiswa ke Norwegia tahun 1959 dan belajar beberapa bahasa dan budayanya, prestasi negara itu sungguh mengagumkan.

Aku, misalnya, bersepeda berjam-jam menyusuri kota industri yang kecil, dalam kesia-siaan mencari rumah kumuh di negeri ini. Kadang-kadang, demi menolak kenyataan di depan mata, saya membuat narasi dengan pembenaran: negara kecil, homogen, ada konsensus bersama. Saya lalu menyerah dengan cara pandangku atas negara ini, dan mulai mempelajari alasan yang sebenarnya: sejarah negeri itu sendiri.

Saya kemudian belajar Swedia dan Norwegia memperoleh standar hidup yang sangat tinggi lewat perjuangan panjang tanpa kekerasan. Ada masa ketika kelas pekerja Swedia tidak menyangka perjuangan lewat jalan pemilu dapat menghadirkan perubahan yang mereka inginkan. Mereka menyadari, ketika kaum 1 persen masih berkuasa, demokrasi elektoral ditumpukkan ke mereka, sehingga diperlukan aksi langsung tanpa kekerasan untuk mengubah kekuasaan.

Di kedua negara, tentara dikerahkan untuk mempertahankan kekuasaan kaum 1 persen: banyak rakyat yang mati. Pembuat film Swedia, Bo Widerberg, mengangkat kisah perih itu di film Adalen 31 (1969). Film berlatar tahun 1931 ini menggambarkan pemogokan buruh yang direspon dengan pengerahan tentara, yang menyebabkan 5 orang buruh tewas. Kejadian ini segera memicu pemogokan berskala nasional.

Rakyat Norwegia berhadapan dengan kesulitan mengorganisir gerakan rakyat yang kohesif, mengingat jumlah penduduknya yang kecil. Hanya sekitar 3 juta orang yang mendiami wilayah luasnya hampir sama dengan Inggris. Mereka juga dipisahkan oleh pegunungan dan fjord (teluk). Mereka berbicara dengan bahasa daerah yang berbeda-beda di masing-masing lembah yang terisolasi.

Pada abad ke-19, Norwegia dikuasai oleh Denmark, lalu Swedia. Saat itu, Norwegia tak lebih dari sebuah “negara desa” yang kecil. Barulah, di tahun 1905, Norwegia akhirnya merdeka.

ketika serikat buruh mulai terbentuk di awal 1900-an, mereka langsung terpapar oleh marxisme, dengan cita-cita mengorganisir revolusi selekas mungkin. Mereka sangat bersukacita dengan revolusi yang menggulingkan rezim Tsar di Rusia. Partai Buruh Norwegia langsung bergabung dengan Komunis Internasional, sebuah wadah yang didirikan oleh Lenin untuk memayungi organisasi politik komunis di seluruh dunia.

Namun, itu tidak berlangsung lama. Satu hal yang membuat sebagian besar gerakan rakyat Norwegia mulai berjarak dengan strategi Leninisme adalah soal perjuangan menggunakan kekerasan. Orang-orang Norwegia ingin memenangkan revolusi mereka melalui aksi kolektif non-kekerasan. Misalnya, mereka membangun koperasi dan mengintervensi pemilu.

Tahun 1920-an, pemogokan makin meningkat. Kota Hammerfest membentuk komune pada 1921, yang dipimpin oleh Dewan Pekerja: tentara datang menghancurkannya. Pekerja meresponnya dengan pemogokan nasional. Para majikan, yang didukung penuh oleh negara, berhasil memukul balik pemogokan. Namun, pemogokan kembali meledak, kali ini dimotori oleh pekerja pabrik besi, pada 1923-24.

Kaum 1 persen Norwegia kemudian memutuskan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada tentara. Pada 1926, mereka membentuk gerakan massa yang disebut Liga Patriotik, yang merekrut kebanyakan kelas menengah.

Pada 1930-an, Liga ini telah merekrut 100-an ribu orang, yang memberi perlindungan bersenjata kepada pekerja pengganti pekerja yang mogok (strikebreakers). Padahal, negara ini kala itu hanya berpenduduk 3 juta orang.

Sementara itu, partai Buruh membuka keanggotannya kepada siapa pun, baik di lingkungan pabrik maupun tidak. Kaum marxis dari kelas menengah dan reformis bergabung dengan partai. Banyak pekerja pertanian dan petani kecil juga bergabung dengan partai ini.

Para pemimpin partai buruh menyadari bahwa perjuangan jangka panjang, dengan pengorganisiran terus-menerus, dibutuhkan untuk perjuangan tanpa kekerasan.

Pada tahun 1928, di tengah masyarakat yang makin terpolarisasi, pekerja Norwegia kembali melancarkan pemogokan dan aksi boikot. 

Depresi makin menghunjam hingga ke bawah pada 1931. Lebih banyak orang yang menganggur di Norwegia ketimbang negara lain. Tidak seperti di AS, serikat pekerja di Norwegia tetap mempertahankan anggotanya kendati sudah di-PHK. Meskipun mereka tidak lagi membayar iuran. Kebijakan ini berdampak pada kemampuan mobilisasi yang lebih besar.

Ketika asosiasi pengusaha mengunci para pekerja di luar pabrik untuk memaksakan pengurangan gaji, pekerja melawan balik dengan demonstrasi besar-besaran.

Hari berlalu, makin banyak orang yang kredit pinjamannya dalam bahaya. Depresi ekonomi terus berlanjut. Makin banyak petani yang tak sanggup melunasi utang-utangnya. Saat itu pula gejolak mulai merambat ke desa-desa. Para petani berkumpul untuk membela keluarga petani yang akan digusur dari tanah pertaniannya. Mereka menggunakan aksi non-kekerasan.

Partai agraria, yang sebelumnya petani kaya dan bersekutu dengan kaum konservatif, mulai menjauh dari kubu politik kaum 1 persen. Saat itu, makin banyak yang meragukan kemampuan kaum 1 persen mengelola negara.

Pada tahun 1935, Norwegia di ambang jurang. Pemerintahan yang dipimpin konservatis terus terkikis legitimasinya dari hari ke hari. Sementara kaum 1 persen makin frustasi melihat menguatnya militansi dan aliansi pekerja dan petani.

Kaum radikal mulai beranggapan bahwa penggulingan kekuasaan sudah dekat. Namun, seiring dengan kesengsaraan yang makin menjadi-jadi setiap hari, partai buruh didesak oleh pendukung dan pemilihnya untuk selekas mungkin menyelesaikan masalah itu. Dan itu hanya mungkin dengan: merebut pemerintahan lewat kompromi dengan beragam pihak.

Itulah yang terjadi. Kompromi itu memungkinkan kelas pemilik tetap mempertahankan hak milik mereka dan mengelola perusahaannya. Tahun 1935, partai Buruh berkuasa melalui koalisi dengan partai Agraria.

Mereka mulai memperluas kesempatan ekonomi dan memulai proyek-proyek yang dikerjakan publik, demi mewujudkan sebanyak-banyaknya lapangan kerja (full employment). Pendekatan inilah yang menjadi kunci kebijakan ekonomi Norwegia kala itu.

Keberhasilan partai Buruh, ditambah militansi kelas pekerja yang berkelanjutan, berhasil mendesak kaum 1 persen, sehingga kepemilikan sebagian besar perusahaan besar beralih ke tangan publik.

Sejak itu, kaum 1 persen kehilangan kekuatan historisnya untuk terus mendominasi kehidupan ekonomi dan politik. Tidak sampai 3 dekade kemudian, partai konservatif kembali berkuasa. Namun, mereka dipaksa menerima kesepakatan yang seolah-olah sudah menjadi kesepakatan bersama: kepemilikan publik yang lebih besar pada alat-alat produksi, pajak progressif, regulasi bisnis untuk kepentingan publik, dan penghapusan kemiskinan.

Ketika konservatif mencoba berselingkuh dengan kebijakan neoliberal, ekonomi menciptakan gelembung yang mau pecah dan mengarah pada krisis.

Partai buruh berhasil mendepak konservatif, lalu mengambilalih 3 bank besar, memecat manajernya, meninggalkan pemilik saham tanpa konpensasi sepeser pun, dan menolak menalangi bank-bank kecil.

Sektor keuangan Norwegia yang kredibel (bersih) tidak terkena krisis keuangan tahun 2008. Karena dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan sebagian besar dimiliki oleh publik.

Meskipun orang-orang Norwegia mungkin tidak mengisahkan hal ini kepadamu ketika pertama sekali bertemu, tetap kunci kemajuan negara ini, yaitu tingkat kebebasan/kemerdekaan warga negara yang tinggi dan kemakmuran yang relatif terbagi merata dihasilkan oleh perjuangan panjang kaum pekerja dan petani, bersama sekutu kelas menengah mereka, lewat perjuangan tanpa kekerasan yang memberdayakan rakyat untuk berkuasa demi kebaikan bersama (common good).

GEORGE LAKEY, seorang aktivis gerakan aksi langsung dan non-kekerasan; penulis buku berjudul “How the Scandinavians got it right and how we can, too” (2016) dan “How We Win: A Guide to Nonviolent Direct Action Campaigning” (2018).

Diterjemahkan dari sumber ini: https://wagingnonviolence.org/2012/01/how-swedes-and-norwegians-broke-the-power-of-the-1-percent/

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid