Memimpin Rakyat atau Membodohi Rakyat?

Spirit reformasi di Indonesia melahirkan berbagai macam wacana di dalam kancah kehidupan sosial dan politik. Secara umum, makna reformasi sendiri adalah merubah tatanan bernegara lewat amandemen UUD 1945 dan menata ulang beberapa aturan yang menghambat hak-hak rakyat.

Jadi boleh dikatakan, UUD 1945 hasil amandemen menempatkan posisi rakyat dan negara secara seimbang. Sekaligus dorongan kuat agar rakyat lebih berdaya di dalam memperjuangkan hak- haknya. Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah, memikul tanggung jawab yang lebih berat dan secara transparan harus memperjuangkan hak – hak rakyat tersebut.

Otomatis gaya kepemimpinan para elit politik dipaksa berubah secara drastis dibandingkan pada zaman sebelumnya ( orde baru). Untuk meraih simpati rakyat secara luas, pemimpin menggunakan gaya merakyat yang sangat menonjol, karena rakyat memiliki kuasa langsung untuk memilih pemimpinnya.

Barangkali perubahan inilah yang memaksa para  pemimpin harus dekat dengan rakyat. Sebab, tanpa dukungan langsung dari rakyat, tidak mungkin pemimpin bisa terpilih. Ini berbeda dengan sistem di zaman orde baru, yang mana rakyat tidak bisa memilih Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota secara langsung. Mereka hanya bisa memilih kepala desa.

Mau tidak mau perubahan pola relasi rakyat dan para elit inilah yang menciptakan gaya seorang pemimpin di era reformasi. Muncullah istilah ” merakyat”,  yang apabila dicerna lebih dalam sebenarnya masih bersifat “absurd”.

Terjadi perbincangan warga sehari – hari di dalam mempersepsikan pemimpinnya merakyat atau tidak merakyat.

Cara pandang yang dipakai rakyat sebenarnya sangatlah sederhana. Apabila ada pemimpin yang sering menyapa dan membuat kegiatan dengan kelompok marginal lewat dukungan media, maka dengan serta merta pemimpin itu dianggap merakyat. Sebagai contoh kita sering menyaksikan bersama acara makan bupati dengan tukang becak, pengasong, serta kelompok marginal lainnya.

Pemimpin yang mendapatkan predikat merakyat tersebut biasanya akan terpilih kembali di dalam pemilihan pada periode berikutnya. Tapi kalau kita melihat lebih mendalam, cara – cara murahan untuk menjadi ” merakyat” ini samasekali tidak menyentuh masalah untuk mengubah kemiskinan atau memperjuangkan agar kelompok marginal menjadi lebih berdaya. Cara- cara demikian bukanlah politik yang mencerdaskan untuk mendidik rakyat agar sadar akan hak – haknya sebagai warga negara.

 Cara – cara blusukan yang sering dipakai oleh “Jokowi” atau Tri Rismaharini adalah contoh nyata jenis politik yang tidak mencerdaskan tapi sekedar meninabobokan kelompok marginal. Termasuk Ahok dan Anies Baswedan dengan gayanya yang seolah- olah ada program subsidi untuk rakyat kecil tapi sesungguhnya tidak merubah nasib rakyat kecil. Hanya merupakan bagian dari politik Pencitraan untuk meraih simpati dan suara kelompok marginal.

Kepemimpinan merakyat yang sesungguhnya haruslah dengan cara merubah aturan – aturan yang selama ini menghambat kesempatan dan peluang kerja bagi kelompok marginal serta lebih berdaya secara politik, tidak sekedar semata- mata dijadikan obyek untuk terpilihnya pemimpin, itu kata kuncinya.

Undang – undang perlindungan fakir miskin harus dan wajib ada, yang nantinya diturunkan menjadi peraturan daerah. Diharapkan dengan lahirnya undang- undang ini cara berpikir terbalik segera bisa diatasi.

Nantinya tidak boleh muncul peraturan daerah ketertiban umum yang menempatkan peluang kesejahteraan rakyat harus mengabdi pada ketertiban, keindahan, kenyamanan yang ini semua sebenarnya merupakan kebutuhan elit sosial. Kesejahteraan harus menjadi tujuan utama sehingga perda ketertiban umum yang harus mengabdi  pada perda kesejahteraan umum dan perlindungan fakir miskin tersebut. Jadi urusan perut menjadi prioritas dibanding sekedar urusan ketertiban umum.

Peraturan- peraturan daerah tentang lingkungan hidup, perda tata ruang, peraturan daerah tentang galian dan pertambangan haruslah memiliki roh agar tidak menutup peluang – peluang usaha rakyat. Karena selama ini peraturan daerah tersebut hanya merupakan persekongkolan para elit untuk mendapatkan keuntungan dan cenderung menggusur hak – hak rakyat.

Kalau ada pemimpin yang berani membuat dan melaksanakan program seperti ini, barulah pantas disebut sebagai pemimpin yang merakyat. Kalau sekedar bergaya dan membuat pencitraan itu justru cara yang sangat berbahaya, serta bisa menyesatkan dan hanya sebagai tipuan belaka agar rakyat terlena.

PATRICIA LEILA ROOSE, alumni Magister Hukum Universitas Bung Karno, praktisi hukum , dan pengamat Hukum Tata Negara.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid