Memenangkan Politik Kesejahteraan Sosial

Tema kesejahteraan sosial sangat kuat mewarnai visi para pendiri bangsa ketika merancang bentuk dan cita-cita Indonesia merdeka.

Mari, dengan lapang dada, resapi dan hayati pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 berikut ini:

 “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid (baca: keadilan sosial) ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Saking kuatnya cita-cita kesejahteraan umum itu, ia diletakkan sebagai tujuan bernegara, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Masalahnya kini, setelah 76 tahun merdeka, cita-cita kesejahteraan umum masih belum tertunaikan. Alih-alih terbebas dari kemiskinan, bangsa ini kini dikoyak oleh ketimpangan ekonomi yang menganga lebar.

Tak usah jauh-jauh bicara kesejahteraan umum, manusia Indonesia saja masih banyak yang belum terbebaskan dari buta-huruf. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2018 angka buta aksara masih sekitar 1,93 persen atau 3,2 juta orang.

Hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin—dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari—masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.

Kita juga berhadapan dengan ketimpangan ekonomi yang luar biasa parah. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Hingga 2019, ada 22 juta warga Negara Indonesia yang kesulitan mengakses kebutuhan pangannya. Baru 72 persen warga Negara yang bisa mengakses air bersih. Masih ada 25 juta warga negara kita yang tidak punya tempat tinggal (homeless).

Kita juga berhadapan dengan problem Sumber Daya Manusia (SDM). Data Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru (Februari 2019) menyebutkan, sebanyak 40,51 persen angkatan kerja kita masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Lebih parah lagi, hasil studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menunjukkan, ada 27,67 persen balita Indonesia yang masih mengalami stunting.

Di sisi lain, dalam rentang waktu yang tak lama lagi, bangsa ini memasuki masa panen penduduk usia produktif atau orang-orang menyebutnya “bonus demografi”. Pada masa itu, yang diperkirakan berlangsung antara tahun 2020-2030, jumlah manusia Indonesia yang usia produktif mencapai 70 persen.

Bonus demografi bak pedang bermata dua. Di satu sisi, jika kita bersiap menghadapinya, bonus demografi akan menjadi jendela peluang (windows of opportunity) bagi bangsa ini untuk melakukan lompatan besar. Sebaliknya, jika SDM tidak diperbaiki, maka bonus demografi akan jadi bencana.

Cita-cita kesejahteraan sosial berkait erat dengan perwujudan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkannya, ada tiga pilarnya: (1) kesetaraan kesempatan, (2) pemerataan ekonomi, dan (3) tanggung jawab Negara untuk menolong warga Negara yang kurang mampu/rentan agar bisa hidup lebih baik.

Pertama, negara menjamin kesetaraan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Tak ada yang tertinggal karena kurangnya kemampuan atau sumber daya untuk pengembangan diri.

Dalam konteks ini, negara harus memastikan pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara. Dari urusan pangan, sandang, tempat tinggi, pendidikan, hingga jaminan kesehatan.

Mereka yang sakit-sakitan, yang kelaparan, yang terlempar ke jalanan sebagai tunawisma, kurang berpendidikan, tentu kesulitan untuk berkembang maju.

Sehingga, demi kesetaraan kesempatan itu, hak-hak dasar itu mesti dijamin oleh negara. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua warga negara. Semua warga negara bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terhalang oleh faktor biaya atau pun kelangkaan fasilitas kesehatan.

Kedua, memastikan industrialiasi nasional berjalan dengan fondasi yang kokoh. Sebab, jika industri nasional berkembang dan meluas, maka lapangan pekerjaan pun semakin terbuka lebar.

Karena itu, menjadi kewajiban Negara untuk memfasilitasi pertumbuhan industri dalam Negeri, baik melalui regulasi maupun insentif yang bersifat melindungi sekaligus menguatkan.

Kepentingan pengusaha dan buruh perlu dijembatani lewat mekanisme dialog sosial, sehingga pengambilan keputusan dan perjanjian kerja di tingkat perusahaan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Jangan lagi, dalam kerangka menciptakan iklim yang bagus bagi investasi, negara menggunakan pendekatan race to bottom, seperti upah murah, kondisi kerja yang buruk, dan pengabaian resiko lingkungan.

Ada banyak jalan menuju roma tanpa harus mengorbankan kesejahteraan buruh dan merusak lingkungan. Misalnya, menekan biaya-biaya yang tak berkontribusi pada produksi, seperti pungutan liar (pungli). 

Pada sisi pekerja, negara juga bisa membuat kebijakan yang sedikit-banyak meringankan beban biaya yang kerap menggerus upah real, seperti karcis gratis pekerja untuk menggunakan angkutan publik, perumahan/tempat tinggal bersubsidi, dan subsidi upah.

Ketiga, penerapan sistim pajak yang berkeadilan, yang memastikan orang atau badan usaha berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, mereka atau badan usaha berpendapatan rendah dikenai beban pajak yang lebih sedikit.

Pajak yang berkeadilan bukan hanya menjadi pundi Negara untuk membiayai berbagai program sosialnya, seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memastikan redistribusi kekayaan bisa lebih merata dan berkeadilan sosial.

Keempat, perubahan model bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dan internet, dari model owning economy menjad sharing economy, harus disambut baik sebagai upaya membumikan semangat pasal 33 UUD 1945 tentang usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Memang, perusahaan seperti Uber, Gojek, dan Grab sekarang belum sepenuhnya sharing economy, karena perusahaan tersebut masih dimiliki satu orang.

Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa beberapa perusahaan berbasis aplikasi itu telah membawa dampak sosial yang besar. Dampak ini bukan sekedar making profit bagi si startup atau deliver benefit bagi user, tapi efek domino dari berbagai value baru yang tercipta, seperti lapangan kerja, peningkatan pendapatan, optimalisasi aset-aset menganggur, efisiensi rantai pasokan, peningkatan standar layanan, penciptaan pasar baru dan lain sebagainya.

Kedepan, jika ada keinginan menselaraskan sharing economy ini dengan pasal 33 UUD 1945, kita bisa mendorong skema employee share ownership (ESOP), yakni sebuah skema pemilikan saham melibatkan karyawan. Perusahaan seperti Gojek atau Grab kita dorong agar kepemilikan perusahaan itu disharing dengan pekerja (sopir/tukang ojek) yang memanfaatkan aplikasinya, dengan melibatkan pekerja dalam kepemilikan saham perusahaan.

Di Indonesia, ini bukan hal baru. Merujuk data 2002, setidaknya sudah ada 23 perusahaan publik dan 4 perusahaan tertutup yang memanfaatkan skema ESOP ini. Salah satunya perusahaan media online, kumparan.com.

Atau, jika itu terlampau radikal, Negara perlu memfasilitasi pemajuan koperasi agar terbuka dan piawai menggunakan teknologi informasi. Bukan tidak mungkin, di suatu hari nanti, ada perusahaan berbasis teknologi digital seperti Gojek dan Grab dengan skema pemilikan ala koperasi.

Setidaknya, itu langkah-langkah yang sangat mungkin dilakukan oleh negara untuk mendekatkan rakyat Indonesia pada kesejahteraan sosial.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Credit Photo: Unsplash/@codyaustinpulliam

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid