Masyarakat Agraria di Kabupaten Malaka

Corak produksi atau mode of production adalah beragam cara manusia menghasilkan produk untuk bertahan hidup. Karl Marx dalam analisisnya tentang masyarakat kelas pun meyakini bahwa sejarah dan peradaban manusia dicirikan melalui corak produksi atau mode of production yang dominan.

Dalam tulisan ini,  penulis mencoba membedah bagaimana masyarakat agraria di Kabupaten Malaka berproduksi untuk bertahan hidup. Tentu keadaan objektif di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu penting untuk mengetahui hal ini dari akar rumput.

Dalam masyarakat agraria, alat produksi adalah tanah dan cangkul. Berbeda dengan zaman feodal ketika tanah dan cangkul itu hanya dimiliki oleh kaum bangsawan, kini selain adanya kepemilikan tanah secara kolektif (masyarakat adat), tanah sudah hampir dimiliki oleh semua orang. Hal ini terbukti jika kita melihat masyarakat NTT pada umumnya adalah petani.  Berdasarkan laporan dari BPS, dari total 186.312 penduduk di Kabupaten Malaka, sebanyak 36.882 orang adalah petani. Bahkan bisa dibilang hampir semua keluarga memiliki tanah dan bertani meskipun sudah memiliki pekerjaan utama.

Dari populasi penduduk yang mata pencahariannya adalah petani jelas bahwa kelas masyarakat di Kabupaten Malaka adalah masyarakat agraria yaitu masyarakat yang sangat bergantung pada tanah dan cangkul sebagai alat produksi.

Berproduksi untuk Makan, Selebihnya Dijual

Kalimat di atas bisa dikatakan sangat cocok untuk menggambarkan masyarakat agraria di Kabupaten Malaka. Namun berproduksi untuk makan tentu tidaklah cukup di era yang semakin banyak tuntutan hidup. Sebut saja biaya pendidikan yang mahal.

Ketidakberdayaan kaum tani di desa atas biaya pendidikan yang mahal dan berbagai macam kebutuhan lain berakibat meningkatnya arus migrasi.  Banyak kaum muda, pria, dan wanita mengadu nasib di luar daerah maupun luar negeri. Pilihan yang paling laris bagi pria adalah menjadi buruh kelapa sawit di Malaysia dan Kalimantan, kemudian pilihan untuk perempuan paling banyak adalah menjadi asisten rumah tangga. Saking tingginya arus migrasi ini, merantau keluar daerah atau keluar negeri sudah menjadi gaya hidup bagi orang-orang di Kabupaten Malaka. Arus migrasi yang didominasi oleh kaum muda tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Malaka.

Dari hasil wawancara beberapa masyarakat di sana, dengan perginya suami atau anak laki-laki mereka jelas sangat mempengaruhi kekuatan berproduksi di tingkatan keluarga sehingga jelas bahwa kekuatan produksi kaum tani Kabupaten Malaka pada umumnya hanya cukup untuk makan dan terkadang kurang. Dan kebanyakan dari petani miskin yang tidak mempunyai keahlian yang lain biasanya hanya akan berharap pada keluarga yang merantau untuk mengirim uang agar mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain memiliki sawah atau ladang untuk berproduksi, kekuatan produktif Masyarakat Malaka juga ada berupa ternak. Biasanya Masyarakat Malaka beternak sapi, babi dan ayam. Namun ada beberapa desa di daerah pesisir yang mempunyai tambak ikan bandeng dan bisa di bilang ikan yang dihasilkan itu kualitasnya sangat bagus.

Corak produksi masyarakat agraria yang timpang diakibatkan oleh ketidakberdayaan petani di desa terhadap relasi produksi sosial dan teknis seperti ini jelas membuat banyak isu yang berkembang misalnya isu perdagangan orang. Kebanyakan dari para pekerja migran yang berangkat ke luar negeri ini undocumented. Alasannya beragam, mulai dari biaya untuk mengurus dokumen yang mahal, tidak tahu bagaimana prosedurnya, dan proses pengurusan dokumen itu sangat lama sehingga memilih untuk menjadi pekerja migran ilegal karena lebih simpel.

Sebenarnya proses pengurusan dokumen berupa Paspor dan Visa tidaklah rumit dan berbelit-belit meski membutuhkan biaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya paspor 48 halaman biasa adalah Rp 350.000. Sedangkan biaya paspor 48 halaman elektronik adalah Rp 650.000. Namun bagi kebanyakan petani yang pendapatannya kecil, uang Rp 350.000 dan Rp 650.000 itu dirasa sangat tinggi.

Kaum Tani dan Demokrasi Partisipatif

Konsep kepemilikan tanah secara komunal maupun individu ini jelas membutuhkan iklim pemerintahan yang membawa ide-ide dan menjalankan demokrasi partisipatif di tingkat dusun dan desa. Saya belum tahu jelas apakah demokrasi partisipatif itu sudah dijalankan oleh semua pemerintah desa, namun saya coba mengambarkan hal ini lewat satu desa yang saya amati secara langsung ketika mereka melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus).

Dalam Musyawarah Dusun  itu partisipasi masyarakat sangat tinggi. Melihat dari kehadiran, selain tokoh-tokoh adat yang di dominasi oleh laki-laki, kaum perempuan dan pemuda justru yang paling aktif dalam pengambilan keputusan dalam Musyawarah Dusun tersebut. Demokrasi partisipatif yang dijalankan di tingkat Musyawarah Dusun akan sangat berpengaruh nantinya karena pengusulan kebutuhan dilakukan saat Musyawarah Dusun akan mempengaruhi penetapan pengunaan anggaran yang kemudian akan dirumuskan saat Musyawarah Desa.

Konsep demokrasi yang dimaksud  juga diucapkan oleh Kepala Desa saat menutup Musyawarah Dusun  yang berlangsung. “Kemajuan satu desa hanya dicapai jika ada partisipasi aktif dari semua masyarakat. Jika partisipatif masyarakat aktif maka akan semakin banyak ide yang muncul.”

Seharusnya jika iklim pemerintahan di desa berjalan seperti ini, akses terhadap pupuk bersubsidi, akses terhadap pasar yang menjadi momok dari kemiskinan dan ketidakberdayaan di tingkat desa pasti akan teratasi. Kita bisa belajar dari Tiongkok yang sukses menjalankan Reforma Tanah besar-besaran sejak tahun 1949 dengan penghapusan tuan tanah dan membagikan tanah kepada orang yang bertani. Pada masa itu,  Tiongkok secara kredibel mengklaim bahwa untuk pertama kalinya sejak akhir periode Qing telah berhasil memberi makan seperlima dari populasi dunia dengan hanya 7% dari tanah di dunia yang dapat dibudidayakan.

Dalam konteks Kabupaten Malaka, sebenarnya konsep tuan tanah sudah hampir tidak ada. Tinggal bagaimana pemerintah mengorganisir keluarga petani menjadi koperasi dan koletif. Koperasi berperan menjembatani petani dalam mengakses input produksi, penyedian modal, dan lain-lain yang akan meningkatkan produksi. Jika hal itu berjalan dengan baik di semua kabupaten yang mata pencahariannya adalah petani, maka visi besar menjadikan agraria sebagai benteng ekonomi Nusantara akan terwujud.

(Marselinus Vito Bria)

Foto : Illustrasi Petani di Pedesaan

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid