Mahasiswa Gowa Bersolidaritas Untuk PKL

Perjuangan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di anjungan pantai Losari Makassar untuk mendapat hak berjualan mendapat dukungan dari mahasiswa.

Senin (5/10/2015) siang, puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar menggelar aksi solidaritas untuk PKL Losari di depan kampus mereka.

Selain menggelar orasi secara bergantian, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) ini juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan nasib PKL.

Ketua LMND Komisariat UIN Alaudin Makassar Muhamad Taufik menjelaskan, kehadiran PKL di kota Makassar adalah realitas sosial yang tidak bisa ditutupi.

“Masak hanya karena menjadi tuan rumah ASEAN Mayors Forum (AMF) tahun 2015, PKL dihilangkan untuk mencitrakan Makasssar bersih dan indah,” ujar dia.

Menurut dia, untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, Walikota tidak boleh menggusur PKL. Sebab, kata dia, PKL adalah warga negara yang punyak hak hidup juga.

“Kalau mereka (PKL) digusur, darimana lagi mereka mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Sementara Walikota sendiri tidak punya kebijakan yang berhasil membuka lapangan kerja yang layak,” terang dia.

Taufik menegaskan, kesemrawutan kota Makassar bukanlah karena aktivitas PKL, melainkan pola pembangunan yang bertumpu pada logika kapital.

“Pembangunan ini kan seenaknya investor saja. Tidak ada perhitungan soal tata ruang kota yang humanis dan menciptakan ruang lingkungan yang nyaman,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, LMND Komisaritas UIN Alaudin mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto untuk membolehkan PKL berjualan kembali di anjungan pantai Losari.

Mereka juga mendesak pencopotan camat Ujung Pandang yang telah melakukan pemukulan terhadap PKL dan seorang aktivis yang membela hak-hak PKL.

Untuk diketahui, sejak Agustus lalu, PKL anjungan pantai Losari dilarang berjualan. Larangan itu berkaitan dengan penyelenggaraan ASEAN Mayors Forum (AMF) tahun 2015 di kota Makassar.

Namun, setelah sebulan berlalu, larangan itu tidak juga dicabut. Karena itu, pada tanggal 29 September lalu, PKL menggelar aksi protes di kantor Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar.

Karena aksi protes mereka tidak menuai solusi, PKL memilih menggelar aksi pendudukan di kantor DPRD Kota Makassar. Sayang, hingga hari ini, pihak Walikota belum juga memberikan respon terhadap tuntutan PKL.

Igaruddin Ombe

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid