Palu, Berdikari Online– Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Buol dengan tegas mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol untuk segera menerbitkan sertifikat tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat merupakan jawaban atas keterbatasan akses pendidikan yang masih dialami banyak anak di Buol. Alih-alih mendapat prioritas, penerbitan sertifikat tanah justru tersendat karena lambannya kerja BPN Buol.
“Negara seharusnya hadir memberikan jaminan pendidikan bagi rakyat. Namun di Buol, justru BPN yang menghambat lahirnya Sekolah Rakyat dengan menunda-nunda penerbitan sertifikat tanah,” tegas LMND Buol.
LMND Buol menilai, absennya Kepala BPN Kabupaten Buol selama dua minggu sejak resmi pindah tugas ke Buol adalah bentuk pengabaian tanggung jawab. Kondisi ini memalukan, sebab di saat rakyat menanti hak atas tanah untuk kepentingan pendidikan, justru pejabat negara menghilang tanpa kepastian.
“BPN tidak boleh dipimpin dengan gaya malas dan abai. Kebutuhan pendidikan rakyat jauh lebih mendesak ketimbang kepentingan pribadi pejabatnya. Kepala BPN Buol harus segera turun tangan, bukan menghilang dari tanggung jawab,” tambah LMND Buol.
LMND Buol menegaskan akan terus mengawal perjuangan penerbitan sertifikat tanah untuk Sekolah Rakyat. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, LMND bersama rakyat akan menempuh langkah-langkah perjuangan yang lebih luas.
“Tanah untuk Sekolah Rakyat adalah hak rakyat, bukan untuk ditunda-tunda. Kami tidak akan diam bila BPN terus menghalangi akses pendidikan rakyat,” pungkas pernyataan LMND Buol.
(Amir)