Jakarta, Berdikari Online – Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Muh. Isnain Mukadar, menegaskan pentingnya melawan praktik Serakahnomics, imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup dalam momentum Konferensi Gerakan Pemuda bertajuk Ruang Demokrasi Publik: Negara Harus Berbenah, Indonesia Emas Hancur di Tangan Deep State, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Forum ini menjadi ruang dialog bagi elemen gerakan pemuda untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap berbagai persoalan kebangsaan, demokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Wale sapaan akrabnya juga menyampaikan dukungan terhadap program-program populis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi, pembangunan perumahan rakyat, serta ketahanan pangan dan energi.
Ia juga memandang program-program tersebut harus menjadi instrumen untuk memperluas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan terhadap agenda kerakyatan harus disertai pengawasan terhadap pelaksanaan teknis agar tidak menyimpang dari tujuan awal dan justru menjadi ruang penyalahgunaan anggaran maupun kepentingan bisnis kelompok tertentu.
“LMND mendukung 100 persen program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, dukungan tersebut bukan berarti tanpa pengawasan dan kritik. Kami ingin memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat, dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak menjadi ladang korupsi bagi birokrat maupun kelompok oligarki,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi-politik yang masih menghadapi ketimpangan penguasaan sumber daya, dominasi modal besar, serta pengaruh kepentingan oligarki dalam proses pengambilan kebijakan.
Wale menyebut Serakahnomics sebagai persoalan struktural yang harus dilawan karena berkaitan dengan praktik ekonomi-politik yang menempatkan akumulasi keuntungan segelintir kelompok di atas kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, imperialisme dinilai tidak hanya bekerja melalui dominasi politik dan militer, tetapi juga melalui penguasaan modal, pasar, sumber daya alam, teknologi, dan rantai perdagangan internasional.
Karena itu, pihaknya mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi melalui industrialisasi nasional, reforma agraria, penguatan koperasi rakyat, serta perlindungan terhadap buruh, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kecil sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam forum tersebut juga menjadi momentum bagi LMND untuk menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
Wale juga mendorong agar aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa, distribusi anggaran, kualitas pelayanan, konflik kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum juga harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Kami meminta Kapolri memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila terdapat pejabat, pengusaha, kontraktor, maupun pihak lain yang terbukti melakukan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah, semuanya harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai program untuk rakyat justru dimanfaatkan untuk memperkaya segelintir elite,” tegasnya.
Ia menilai dukungan terhadap program pemerintah dan kontrol kritis terhadap pelaksanaannya merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan tidak berhenti pada target administratif dan pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menghadirkan pemerataan serta keadilan sosial.
“Kami juga mengajak elemen pemuda, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan seluruh kekuatan masyarakat untuk membangun persatuan nasional dalam mengawal pembangunan, melawan imperialisme dan oligarki, serta mendorong terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tutup Wale
(Amir)