Jakarta, Berdikari Online-Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) menggelar diskusi untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional dengan tema “Kemiskinan Musuh Bersama Mencapai Indonesia Emas” di Kelakar Coffee, Jakarta Selatan. 10 November 2024
Sesi diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Wahida Baharuddin selaku Ketua Umum Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Hasanuddin sebagai Politisi dan Budi Pria Panca dari Smart Farming Indonesia.
Hasanuddin, dalam penyampaian Negara gagal dalam menjalankan Amanah undang-undang dasar pasal 27 dan pasal 34 tentang fakir miskin.
“Negara gagal menjalankan Pasal 27 yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, pasal 27 itu negara gagal untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan kehidupan dan pekerjaan,“ ujarnya
Tambah ia, konsekuensi dari kegagalan Pasal 27 terdapat pada pasal 34 yang dimana fakir miskin harus dilindungi oleh negara, Negara harus menjamin sampai mampu memberikan pekerjaan kepada warga negara.
Budi Pria Panca Menyampaikan untuk mencapai Indonesia Emas, warga negara harus mempunyai kemandirian dalam membangun perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Untuk mencapai Indonesia Emas, hal-hal pokok seperti pangan harus dengan adanya kebudayaan mendidik bahwa warga negara harus mempunyai kemandirian dalam membangun perekonomian yang lebih baik, sehingga mempunyai logistik tersendiri bagi keluarga serta mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. ungkapnya
Warga negara harus bisa menciptakan sebuah cara untuk untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan lebih spesifik, contoh kecil dari bibit sayur kangkung dengan perbandingan membeli dengan menanam secara mandiri.
Wahida Baharuddin menyampaikan kemiskinan dibagi menjadi 2 yakni miskin secara struktural dan miskin secara kultural serta untuk mengatasi kemiskinan harulah ada sinkronisasi data level kementrian sampai level rukun tetangga (RT).
Bahwa kemiskinan secara struktural adalah hal yang disengaja oleh Negara dan kemiskinan secara kultural adalah ketergantungan pada satu pihak sebagaimana yang bekerja hanyalah laki-laki saja ataupun perempuan.
Ia pun menegaskan harus adanya sinkronisasi data untuk menyelesaikan masalah yang terjadi jangan hanya berfokus pada data BPS, jangan hanya berfokus pada data kemensos tetapi perlunya Sinkronisasi data dari seluruh kementerian terkait.
“Sinkronisasi data harus dimulai dari yang paling bawah tentu sinkronisasi data ini harus dilakukan dari pihak yang paling bawah, terkhususnya soal bantuan sosial (Bansos), Rakyat harus di beri uang secara cash bukan dalam bentuk barang, agar pemasukan Kas negara bisa meningkat, jika Rakyat diberi bantuan dalam bentuk barang, maka tentunya Rakyat tak akan membeli,” Tegas Wahida baharuddin.
(Jojo)