Kecemasan Kaum Muda dalam Cengkeraman Oligarki, Apa Jalan Keluarnya?

Survei Indikator Politik awal Maret lalu, yang berusaha memotret suara anak muda terhadap isu-isu sosial dan politik, menarik untuk disorot dan direspon.

Menarik, karena berdasarkan sensus penduduk 2020, lebih dari 53 persen penduduk Indonesia adalah kaum muda generasi milenial dan dan Z. Tentu saja, dalam hitungan beberapa tahun ke depan, mereka adalah penentu masa depan Indonesia.

Kebetulan lagi, dalam beberapa tahun ke depan, tepatnya 2030-2040, Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Saat itu nanti, jumlah usia produktif (15-64) lebih banyak dibanding lansia dan anak-anak.

Karena itu, sedari sekarang dan hari-hari esok, Negara ini dituntut menyiapkan kondisi yang memungkinkan anak muda bisa optimis menyongsong masa depan.

Pesimisme

Terkait kondisi ekonomi, survei itu menemukan 47,5 persen anak muda merasa keadaan ekonomi sekarang masih memburuk. Hanya 21,9 persen yang merasa keadaannya membaik.

Begitu juga soal kondisi demokrasi, ada pesimisme yang terpendam. Ada 40 persen responden yang menyebut demokrasi Indonesia memburuk. Hanya 15,5 persen yang merasa keadaannya membaik.

Masalahnya, ketika anak muda makin pesimis melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, institusi yang harusnya menjadi representasi dari demokrasi justru tidak populer di mata anak muda: Parlemen dan Parpol.

Di survei ini, DPR dan Parpol menjadi lembaga yang menghuni papan paling bawah tingkat kepercayaan anak muda terhadap lembaga. Bayangkan, menurut survei ini, anak muda lebih percaya medsos ketimbang dua lembaga politik itu.

Di sisi lain, survei ini memberitahu, ada harapan besar anak muda kepada Negara untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran. Tentu saja, dua masalah membuat anak muda agak cemas melihat masa depan.

Apalagi jika penyebab kemiskinan itu bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang dipicu oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Biasanya, kemiskinan struktural juga menjebak korbannya pada jebakan atau siklus kemiskinan (poverty trap). 

Mereka yang terjebak dalam poverty trap kesulitan memutus mata-rantai kemiskinan. Mereka minim akses terhadap faktor-faktor pengembangan hidup (pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain) dan faktor-faktor produksi (modal, tanah, dll).

Tentu saja, bila tak ada intervensi Negara, mereka yang terjebak dalam poverty trap bisa mewariskan kemiskinannya melintas generasi; menurun ke anak, cucu, cicit, dan seterusnya.

Selain itu, kaum muda hari ini juga berhadap-hadapan dengan persoalan ketimpangan ekonomi. Kekayaan dan sumber daya makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Berbagai lembaga, dari Oxfam, Credit Suisse, dan TNP2K (pemerintah), menyebut 1 persen terkaya di negeri ini menguasai separuh dari kekayaan/aset nasional.

Masalahnya, ketimpangan bukan sekedar soal penguasaan dan konsentrase aset, tetapi juga penguasaan akses dan kesempatan. Ketika sumber daya dikuasai segelintir orang, maka akses dan kesempatan juga hanya menjadi “privilege” segelintir orang.

Negara makin Oligarkis

Sementara itu, ketika awan gelap kecemasan menutup harapan kaum muda, negara tak bisa menjadi tempat untuk menggantungkan harapan.

Makin tampak terang-benderang bahwa negara kita makin oligarkis. Negara kita hanya diatur oleh segelintir orang (rule of the few). Dan segelintir orang itu sangat berkuasa karena kekayaannya. 

Selain kesimpulan itu sudah disuarakan banyak ahli, terutama Jeffrey Winters dan Vedi R. Hadiz, amatan kita terhadap situasi politik sehari-hari juga menunjukkan itu fenomena itu sungguh terang-benderang.

Sejumlah orang kaya (crazy rich) sekarang mengisi Kabinet kita. Kemudian, 262 orang (45 persen) dari 575 anggota DPR berlatar-belakang pengusaha. Belum orang kaya atau anaknya yang menjadi penasehat (Watimpres), Wakil Menteri, hingga Staf Khusus Presiden.

Kalau melihat penjelasan Jeffrey Winters tentang politik pertahanan kekayaan (wealth defense), bahwa oligarki menggunakan politik sekedar untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya, itu juga tampak nyata.

Lihat saja kelakuan anak seorang anak Crazy Rich, yang kebetulan menjabat Wakil Menteri, presentasi tentang bisnis Bapaknya di hadapan DPR.

Atau kebijakan diskon 0 persen pajak mobil, yang menyenangkan pebisnis sektor otomotif. Padahal, kabarnya, 70 persen emisi di Jakarta disumbangkan oleh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat. 

Dan yang paling terang-benderang: UU Cipta Kerja. Meski ditolak oleh berbagai sektor sosial, dari buruh, petani, akademisi, mahasiswa, pelajar, perempuan, masyarakat adat, nelayan, dan lain-lain, UU ini tetap disahkan. 

Alih-alih mendengarkan suara penolak, yang menuding UU ini akan menggerus kesejahteraan buruh, melanggengkan perampasan lahan, membahayakan lingkungan, meliberalkan impor pangan, melemahkan semangat desentralisasi, pemerintah justru meresponnya dengan represi.

Atau revisi UU Minerba, yang menurut ekonom Faisal Basri, hanya menguntungkan pengusaha batubara. Wabilkhusus, 7 perusahaan besar yang menguasai 70 persen produksi batubara nasional.

Partai Alternatif

Merespon kecemasan itu, kita tak bisa berharap pada elit-elit yang tengah menjalankan Negara hari ini. Tidak bisa kepada partai-partai yang ada di parlemen hari ini.

Tidak bisa tidak, kekuasaan negara yang dipegang oleh segelintir orang itu harus kita rebut. Kita tak boleh lagi pasrah membiarkan kekuasaan Negara dikendalikan oleh segelintir orang untuk mempertahankan kekayaannya.

Untuk merebut kekuasaan lewat jalan demokratis dan konstitusional, kita membutuhkan partai politik. Sementara, kenyataannya, selain mengidap penyakit personalisasi (partai milik pribadi), tidak demokratis, tidak berbasis ideologi, dan agak feodal/dinasti, partai-partai itu juga berada dalam pelukan oligarki. Seperti dikatakan Jeffrey Winters, hampir semua parpol Indonesia dibiayai oleh oligarki.

Walhasil, kita hanya punya satu pilihan: mendirikan partai baru, sebuah partai alternatif, yang dikelola secara modern, demokratis, dan punya visi politik yang jelas.

Karena itu, setiap usaha menghadirkan partai alternatif, terutama yang diinisiasi oleh gerakan sosial, profesional independen, intelektual progresif, maupun tokoh-tokoh yang bersih dari korupsi, harus didukung.

Sejauh ini, dari gerakan sosial, muncul inisiatif mendirikan partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan partai Hijau Indonesia. Kedua partai ini diharapkan bisa mewarnai politik Indonesia di pemilu 2024 mendatang.

Terkhusus PRIMA, partai ini sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Artinya, tinggal selangkah lagi, yaitu verifikasi KPU, partai ini bisa ikut mewarnai Pemilu 2024.

Partai ini menjanjikan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Mereka memperjuangkan tata-kelola politik yang terbuka dan partisipatif. Mereka juga memperjuangkan tata kelola ekonomi yang lebih berkeadilan sosial dan menghargai lingkungan.

Baca juga: Mengenal PRIMA: Partai Baru Kaum 99 Persen

Mari, kaum muda Indonesia, mari kita dukung pembangunan dan pembesaran partai tersebut, demi memastikan Indonesia di masa depan menjadi tempat yang nyaman bagi kita dan generasi masa depan, karena demokratis, adil dan makmur.

NUR ROCHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid