Jokowi Benci Produk Asing, Tapi Impor Beras Jalan Terus

Awal Maret lalu, saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Presiden Joko Widodo menggaungkan nasionalisme ekonomi. Bentuk konkretnya: cintai produk dalam negeri, benci produk asing.

“Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Tentu saja, menggaungkan nasionalisme ekonomi untuk melindungi produk dalam negeri, terutama yang diproduksi oleh usaha berskala kecil, tentu patut diapresiasi. 

Yang perlu dipertanyakan adalah konsistensi pernyataan itu dengan kebijakan. Maklum, sepanjang sejarah pernyataan-pernyataan Jokowi, banyak sekali yang memunggungi kenyataan. Berbeda ucapan dengan tindakan. 

Dan tak butuh waktu lama untuk menunjukkan inkonsistensi pernyataan itu. Tengoklah rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Sungguh mengecewakan, pak Jokowi!

Kebijakan impor beras jelas bukan hanya bertolak belakang dengan pernyataan Presiden. Lebih dari itu, kebijakan ini menyingkap salah urus dalam politik pangan kita.

Pertama, kebijakan impor beras dilakukan di saat petani dalam negeri sedang melakukan panen raya. 

Merujuk hitungan BPS dengan metode barunya (kerangka sampel area/KSA), sepanjang Januari-April 2021, produksi beras ditaksir mencapai 14,54 juta ton. Jumlah itu naik dibanding periode Januari-April 2021, produksi beras ditaksir 14,54 juta ton. Artinya, ada kenaikan sebesar 26,84 persen.

Bayangkan, kalau dalam periode yang sama ada impor 1 juta ton beras, lantas bagaimana dengan beras produksi petani itu? Harusnya, retorika nasionalisme ekonomi yang dikumandangkan Presiden Jokowi benar-benar dikonkretkan untuk melindungi petani.

Kedua, setidaknya sejak 2019, eranya Menteri Amran Sulaiman, pemerintah mengklaim sudah mewujudkan swasembada beras. Kalau nggak disebut swasembada, intinya surplus.

Melihat data, tahun 2019 produksi beras sebesar 31,31 juta ton. Lalu, tahun 2020 meningkat tipis menjadi 31,33 juta ton. Dengan menghitung konsumsi nasional  29,37 juta ton pada periode yang sama, harusnya ada surplus.

Pada Oktober 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim overstock beras sebesar 7 juta ton. Artinya, hingga tutup tahun 2020, Indonesia kelebihan cadangan beras. 

Lalu, di bulan November 2020, Menteri Syahrul mengklaim stok beras sebanyak 18,5 juta ton untuk kebutuhan Januari-Juni 2021. Jadi, kalau pun ada ancaman la nina, stok beras nasional berstatus aman.

Nah, dengan tumpukan angka-angka di atas, apa gerangan sehingga perlu mengimpor beras 1 juta ton tahun ini?

Dan faktanya, sekalipun ada gembar-gembor surplus itu, Indonesia tak pernah absen mengimpor beras hampir setiap tahun sepanjang 1993 hingga sekarang. Bahkan, di tahun 2011 dan 2018, nilai impornya melebihi 2 juta ton.

Jadi, apa yang salah ini, data produksi beras yang tidak akurat atau memang pemerintah keranjingan impor?

Ketiga, kalau pun alasannya untuk memperkuat cadangan beras (iron stock) sebesar 1 juta ton (500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton lagi untuk Perum Bulog), kenapa harus melalui impor? Kenapa tidak menyerap hasil produksi petani kita? 

Bukankah, ketika petani kita sedang panen raya, pemerintah via Bulog harusnya bisa memaksimalkan penyerapan berasnya dari petani? Bukankah ini sekalian untuk menyelamatkan harga beras agar bisa menguntungkan petani kita? 

Faktanya, merujuk pada data yang dihadirkan oleh Khudori, penyerapan beras petani oleh Bulog terus menyusut dari tahun ke tahun: 2,16 juta ton (2017) jadi 1,47 juta ton (2018), 1,20 juta ton (2019), dan 1,25 juta ton (2020).

Namun, kita sebetulnya tak perlu kaget-kaget amat dengan kebijakan ini jika melihat politik pangan pemerintah belakangan ini. 

Silahkan lihat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di pasal 14 jelas-jelas disebutkan impor sebagai salah satu sumber penyediaan pangan prioritas. Bandingkan dengan UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, di situ hanya ada produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

Lalu, di pasal 36 UU Cipta Kerja juga: impor pangan tak lagi disertai syarat: apabila (1) produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri; dan (2) produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

Di UU Cipta Kerja jelas-jelas tertulis: impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.

Jadi, jika merujuk ke UU Cipta Kerja, kebijakan impor pangan ini tidak salah. Ada payung hukumnya, kok.

Tapi, jika kita berbicara keberpihakan kepada pertanian dalam negeri, kepada nasib 33,4 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan nasibnya kepada petani, kepada cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan, maka jelas kebijakan impor pangan itu harus digugat.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid