Bagaimana Oligarki Berkuasa? Belajar dari Yunani Kuno

Beberapa tahun yang lalu, saat saya meneliti buku-buku mengenai bagaimana ketidaksetaraan ekonomi mengancam demokrasi, seorang teman bertanya: apakah Amerika benar-benar beresiko jatuh ke dalam oligarki?

Sistem politik Amerika, kata dia, adalah demokrasi. Jika rakyat tak mau diperintah oleh elit kaya, maka gampang saja: jangan pilih mereka saat pemilu.

Sistem demokrasi, dalam anggapan dia, tidak dapat “dicurangi” sehingga melayani kaum kaya dan berkuasa, kecuali jika rakyat itu sendiri yang bersedia diperintah oleh kaum kaya.

Jika rakyat banyak menentang kekuasaan yang diperintah oleh elit-ekonomi, kok bisa segelintir kaum kaya bisa mengontrol keseluruhan pemerintahan?

Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika saat itu saya menggunakan penjelasan sendiri, jawaban yang kusuguhkan tidak begitu sistematis. Beruntungnya, ada dua buku baru yang bisa menjawabnya. Singkatnya, oligarki bisa ada karena adanya institusi.

Dalam bukunya yang sangat menarik dan kaya wawasan, Classical Greek Oligarchy, Matthew Simonton membawa kita ke masa lampau, Yunani kuno, tempat istilah oligarki dilahirkan.

Salah satu ancaman terbesar bagi kekuasaan oligarki adalah mereka bisa terpecah (perpecahan). Salah satu dari mereka bisa membelot, lalu memimpin rakyat, kemudian menggulingkan oligarki. 

Untuk mencegah itu, para elit Yunani kuno menciptakan institusi/kelembagaan dan praktek untuk memastikan mereka tetap bersatu. Misalnya, mereka membuat Undang-Undang yang mencegah orang dari kemewahan berlebih atau pemborosan (sumptuary law), agar tak ada penumpukan kekayaan berlebihan yang memicu kecemburuan.

Selain itu, mereka mengedepankan pemungutan suara dan pembangunan konsensus guna memastikan keputusan mereka tidak menyebabkan konflik lebih besar di antara mereka.

Sebagai sarjana sejarah klasik, Simonton menyuguhkan praktik kuno ini dengan mendetail. Namun, gagasan kuncinya adalah elit berkuasa membutuhkan kerjasama di kalangan mereka jika tetap ingin berkuasa. Persatuan mungkin berasal dari relasi personal, saling percaya (trust), pemungutan suara, atau–seperti sering terjadi di era meritokrasi saat ini–kesamaan dalam budaya dan nilai yang berjalan dalam lingkaran yang terbatas.

Sementara kaum berkuasa harus senantiasa bersatu agar oligarki tetap berjaya, rakyat harus dipecah-belah agar tidak punya kekuatan untuk menggulingkan penindasnya. Untuk itu, oligarki di masa Yunani kuno harus menggunakan paksaan dan kooptasi untuk menjauhkan demokrasi. Mereka memberi penghargaan pada informan. Juga mencari warga yang sikapnya gampang dipengaruhi untuk duduk di dalam pemerintahan. Mereka disebut: kolaborator.

Para kolaborator ini melegitimasi rezim dan memberi oligarki tempat berpijak di tengah rakyat. Selain itu, oligarki mengontrol ruang publik dan tempat bekerja untuk mencegah rakyat berorganisasi. Mereka akan mencegah rakyat berkumpul di alun-alun kota: populasi yang tersebar di pedesaan tidak akan mampu memprotes dan menggulingkan pemerintahan seefektif masyarakat yang terkonsentrasi di kota.

Mereka juga membuat rakyat jelata tertentu menggantungkan keberlangsungan penghidupan ekonominya pada individu oligarki tertentu, mirip dengan para bos mafia di film-film yang memiliki hubungan paternalistik dengan lingkungan mereka.

Membaca penjelasan Simonton, sulit untuk tidak berpikir bagaimana fragmentasi platform media kita adalah contoh modern dari praktek pecah-belah di ruang publik. Atau bagaimana pekerja kadang-kadang terlalu sulit untuk bersuara.

Diskusi paling menarik adalah bagaimana oligarki kuno menggunakan informasi untuk melestarikan kekuasaan mereka. Mereka menjaga rahasia kekuasaan (rahasia di kalangan mereka) serapat mungkin, lalu menyebarkan pesan terseleksi untuk pendengar yang memang sengaja untuk disasar. Tidak seperti konsultan komunikasi di zaman kita, mereka memproyeksikan kekuasaan lewat ritual dan prosesi.’

Pada saat bersamaan, mereka berusaha menghancurkan monumen yang menjadi simbol keberhasilan demokrasi. Meskipun banyak proyek besar (monumen, dll) bisa dibangun dengan kerja bersama, lalu didedikasikan pada rakyat banyak/warga kota, tetapi para oligark justru memanfaatkan filantropi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oligarki menyumbang untuk pembangunan gedung-gedung baru dan mempercantik ruang publik.

Hasilnya: rakyat akan berterima kasih atas kemurahan hati kelas berkuasa atas proyek-proyek itu. Dengan begitu, kelas berkuasa berhasil membuat nama mereka akan dikenang baik sepanjang waktu. Pertanyaannya kemudian, siapa yang berani menentang oligarki yang menunjukkan kemurahan hatinya?

Sebagai asisten professor sejarah di Arizona State University, Simonton banyak memperkaya cara pandangnya dari ilmu sosial dan menerapkannya dengan baik untuk membedah praktik di masa lampau. 

Namun, ketika dia menyimpulkan oligarki kuno selalu berasal dari kaum kaya, keterbatasan cara pandangnya adalah terlalu terfokus pada bagaimana oligarki mengabadikan kekuasaan politik mereka, bukan kekuasaan ekonomi mereka.

Nah, untuk memahami yang belakangan ini (mempertahankan kekayaan), kita bisa beralih pada sebuah karya beberapa tahun lalu, yaitu “Oligarchy”, yang ditulis oleh Jeffrey Winters. 

Bagi Winters, kunci oligarki adalah sekelompok elit yang menguasai sumber daya material (material power) yang dapat digunakan untuk mengamankan status dan kepentingannya. 

Dia menggunakan istilah “pertahanan kekayaan” (wealth defense). Ini terbagi dua kategori. Satu, mempertahankan properti/harta (property defense) untuk melindungi harta benda yang ada. Di masa lampau, ini dilakukan dengan membangun tembok dan benteng. Dan sekarang, ini menggunakan hukum. Dua, pertahanan pendapatan (income defense) berarti soal bagaimana melindungi penghasilan/keuntungan. Hari-hari ini, itu berarti memastikan pajak yang rendah.

Kesulitan memahami cara kerja oligarki, kata Winters, itu lantaran kita terbiasa melihat ranah politik dan ranah ekonomi sebagai hal yang terpisah. Padahal, oligarki melibatkan penumpukan kekayaan ekonomi, lalu menggunakannya untuk tujuan politik. 

Demokrasi sangat rentan di hadapan oligarki karena kaum demokrat hanya fokus pada jaminan kesetaraan politik (hak pilih dan dipilih di pemilu), sehingga mengabaikan ancaman tidak langsung dari ketidaksetaraan ekonomi. 

Winters menyebut empat jenis oligarki berdasarkan cara mereka menggunakan pertahanan kekayaan lewat insititusi yang berbeda. Oligarki ini dikategorisasi berdasarkan apakah kekuasaan oligarki ini bersifat personal atau kolektif, atau apakah mereka menggunakan koersi/paksaan.

Pertama, oligarki tukang perang, seperti raja-raja perang, yang sifatnya pribadi dan bersenjata. Dia berkuasa karena punya alat pemaksa: senjata. Dengan senjata itu pula dia mendapatkan kekayaan material.

Kedua, oligarki yang berkuasa bersama, seperti mafia, bersifat kolektif dan bersenjata. Mereka berkuasa lewat lembaga/kolektif yang punya aturan main. Pada prakteknya, seperti kerjasama para mafia, mereka bekerjasama untuk mencari dan mempertahankan kekayaannya.

Ketiga, ologarki sultanik, dengan mencontohkan rezim Suharto di Indonesia, yang mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya lewat relasi pribadi dan patron-klien.

Keempat, oligarki sipil, tidak ditegakkan lewat senjata dan paksaan, tetapi lewat intervensi tidak langsung para oligarki terhadap kekuasaan/Negara. Kekuasaan itu ditegakkan dengan hukum dan pemilu, bukan dengan senjata. 

Nah, Winters sendiri mengategorikan Amerika dalam bentuk oligarki sipil. Meminjam bahasa kampanye baru-baru ini, oligarki mencoba mencurangi sistem untuk mempertahankan kekayaan mereka. 

Mereka fokus pada tuntutan pengurangan pajak. Juga pengurangan aturan yang melindungi hak-hak pekerja maupun perlindungan konsumen.

Mereka membangun sistim hukum yang condong menguntungkan mereka. Sehingga, seringakali tindakan ilegal mereka tidak terjerat hukum. 

Mereka mempertahankan semua itu lewat pendanaan kampanye (sistim cukong) dan lobi-lobi politik, yang menyebebabkan ada pengaruh yang tak semestinya terhadap kebijakan. 

Dalam oligarki sipil, tindakan dan perilaku itu dipertahankan tidak dengan laras senjata, tidak melalui kata-kata satu orang yang dihormati, melainkan dengan aturan hukum. 

Jika oligarki berkuasa karena berhasil melembagakan kekuasaannya lewat hukum, media, dan ritual politik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana demokrasi bisa menang?

Winters bilang, kekuasaan politik bergantung pada kekuasaan ekonomi. Artinya, oligarki bisa dilemahkan, bahkan dihilangkan, kalau masyarakat juga bisa lebih setara secara ekonomi. 

Masalahnya, tentu saja, jika oligarki masih berkuasa, mungkinkah mereka mentoleransi kebijakan yang jelas-jelas akan mengurangi kekayaan mereka dan membuat masyarakat lebih setara.

Selama mereka bisa membuat rakyat terpecah-belah, terpolarisasi, saling pukul diantara mereka sendiri, tentu saja oligarki tidak akan takut kalau hanya diprotes atau didemo oleh segelintir aktivis. 

Memang, ada yang berpendapat, kesetaraan ekonomi pada abad 20 cukup luar biasa karena dua kali perang dunia dan krisis depresi besar yang menggerus banyak kekayaan orang-orang paling kaya. Kalau memakai cara berpikir ini, kita hanya disuruh pasra menunggu bencana besar yang bersifat global (pandemi?)

Simonton menawarkan solusi lain. Menurut dia, demokrasi bisa mengalahkan oligarki di masa Yunani kuno karena “oligarki terpecah/terbelah”. Institusi oligarki pelan-pelan membusuk dan runtuh. Ketika kerjasama dan persatuan di kalangan oligarki mulai runtuh, ada peluang bagi demokrasi untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

Pada momen seperti itu, rakyat jelata sangat solid dan bersatu dalam rentang yang lama, sehingga energi protesnya mengarah pada kekuasaan.

Melihat pergolakan politik hari-hari ini, sulit untuk tidak berpikir bahwa pada momen inilah masa depan sistim politik sedang diperebutkan sebagaimana terjadi dari generasi ke generasi. 

Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi bisa muncul sebagai pemenang dari kehancuran oligarki atau justru oligarki akan semakin memperkuat cengkeramannya pada tuas pemerintahan.

GANESH SITARAMAN, penulis buku berjudul “The Crisis of the Middle-Class Constitution: Why Economic Inequality Threatens Our Republic” 

*Diterjemahkan dari sumber aslinya di Guardian. Dimuat kembali di sini untuk tujuan mengedukasi publik.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid