Intimidasi terhadap Petani di Telukjambe Barat Terus Berlanjut

Sejak hari Selasa (2/8) lalu, PT Pertiwi Lestari bahu-membagu dengan aparat kepolisian menggusur petani di sejumlah desa di kecamatan Telukjambe barat, Karawang, Jawa Barat.

Tetapi petani pantang menyerah. Mereka terus bertahan di lahan yang mereka klaim. Tak pelak lagi, para petani dengan keluarganya terus-menerus mendapat intimidasi.

Pada Kamis (4/8) lalu, 16 orang yang terdiri dari aparat desa, babinsa dan polisi berseragam dinas/preman melakukan pemotretan rumah, penomoran rumah menggunakan cat semprot dan pendataan pada keluarga petani di areal konflik.

Kemudian, pada hari Jumat (5/8), sekitar 20-an orang yg terdiri dari aparat desa, babinsa dan Polisi berseragam resmi/preman melakukan pendataan warga petani. Namun, selain mendata warga, orang-orang tersebut melakukan intimidasi terhadap petani.

“Para petani dipaksa meneriman uang kerohiman. Yang berarti, mereka harus merelakan tanah mereka dicaplok perusahaan,” kata Aris Wiyono, aktivis Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB).

Menurut Aris, petani yang paling keras mendapat intimidasi hampir semua anggota STTB. Kendati demikian, hampir semua anggota STTB tetap teguh menolak membubuhkan tanda-tangan tanda terima uang kerohiman.

Namun, karena intimidasi yang terus-menerus, ada dua anggota STTB yang akhirnya meneken surat itu, yaitu Ibu Ineng dan Ibu Iis. Mereka diintimidasi luar biasa sehingga ketakutan.

Kejadian ini berlangsung di desa Margakaya dan desa Margamulya, yang terletak di kecamatan Telukjambe barat. Kebetulan, dua desa itu merupakan basis massa dari STTB.

Ternyata intimidasi tidak berhenti hari itu. Hari minggu (7/8) kemarin, intimidasi kembali berlanjut. Kali ini dipimpin langsung oleh Kasat Intel Polres Karawang, AKP Suryo Sumantri Darmoyo.

Aris mempersoalkan keterlibatan polisi dalam menggusur dan mengusir petani dari lahan konflik. Menurut dia, kehadiran polisi seolah-olah sebagai alat perusahaan.

“Kita mau tanya, polisi ini pengayom masyarakat atau alat perusahaan. Polisi sudah tidak ada bedanya dengan alat keamanan swasta,” tegas Aris.

Menurut Aris, konflik antara petani dengan PT Pertiwi Lestari sudah berlangsung sejak 1997. Saat itu PT Pertiwi Lestari tiba-tiba mendapat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan yang masih dikuasai oleh petani.

“Di situ ada lahan pertanian dan pemukiman kok,” ungkapnya.

Sudah begitu, lanjut Aris, kendati sudah mendapat HGB, lahan yang diklaim oleh Pertiwi Lestari tidak segera dimanfaatkan. Malah diagunkan ke Bank untuk mendapat pinjaman.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid