Hak atas Vaksin Covid-19: Hak Paten versus Hak Hidup

Berhadap-hadapan dengan pandemi yang mengancam keselamatan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dunia dihadapkan pada dua pilihan: bekerjasama dan solidaritas atau isolasionis nasionalistik.

Kenyataannya, ketika umat manusia di berbagai negara sangat membutuhkan vaksin agar bisa bertahan hidup, produksi dan distribusi vaksin justru menumpuk di negara-negara kapitalis maju.

Merujuk ke data Our World in Data yang dikutip oleh Washington Post, hampir separuh atau 48 persen dosis vaksin hanya terdistribusi pada 16 persen populasi dunia yang dikategorikan warga negara maju.

Data lain dari Duke University’s Global Health Innovation Center menunjukkan, negara-negara maju mengunci setidaknya 53 persen pasokan vaksin jangka pendek. Karena itu, mereka memperkirakan 92 negara termiskin di dunia akan kesulitan mencapain vaksinasi di angka 60 persen penduduknya hingga tahun 2023.

Awal bulan lalu, WHO menyebut hanya 0,2 persen dosis vaksin yang diberikan ke negara-negara miskin. Sementara negara-negara kaya menguasai lebih banyak.

Editorial the Nature, majalah sains terkemuka di dunia, menyebut dunia ini membutuhkan 11 miliar dosis vaksin covid-19 untuk mencapai kekebalan 70 persen dari populasi dunia.

Saat ini, kata majalah tersebut, dunia telah berhasil memproduksi 8,6 milyar dosis vaksin. Sayangnya, sekitar 6 milyar dosis hanya masuk ke negara-negara maju dan kaya raya, sementara negara berkembang dan miskin–yang menyumbang 80 persen pupulasi dunia–hanya bisa mengakses sepertiga dari pasokan vaksin yang tersedia.

Nah, karena persoalan itu, sejumlah negara dari kelompok berkembang, khususnya India dan Afrika, mengajukan proposal ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk sementara waktu menangguhkan hak paten terkait vaksin dan metode terapi covid-19. Lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia, mendukung proposal penangguhan hak paten ini.

Dalam proposalnya, kedua negara yakin penangguhan hak paten akan memungkinkan negara-negara berkembang bisa mendapatkan akses terhadap produk-produk medis, termasuk vaksin dan obat-obatan, dengan harga yang terjangkau dan melimpah.

Pasalnya, sejumlah negara berkembang, seperti Afrika Selatan, India, Kuba, Indonesia, Senegal, Argentina, Mesir dan Thailand, sudah punya kemampuan untuk memproduksi vaksin asalkan mendapat lisensinya.

Sayang, proposal mulia itu ditolak mentah-mentah oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Mereka berdalih, penangguhan hak paten akan menghambat inovasi di perusahaan-perusahaan farmasi (big pharma).

Penolakan proposal itu tak hanya disuarakan negara maju, tetapi juga oleh kalangan pengusaha. Salah satunya: Bill Gates. Dalam wawancara dengan Sky News Inggris, miliarder pendiri Microsoft itu menggunakan dalih keamanan.

“Masalah utamanya bukan kekayaan intelektual. Ini tidak seperti ada sejumlah pabrik vaksin yang menganggur sebelumnya lantas bisa membuat vaksin yang aman secara tiba-tiba,” kata Gates.

Dia khawatir, kalau semua pabrik tiba-tiba bisa memproduksi vaksin, maka hal itu bisa meminggirkan aspek keamanan.

“Anda tahu, Anda harus melakukan berbagai uji coba terkait hal ini (pembuatan vaksin). Dan setiap proses produksi vaksin perlu dipantau dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Sikap negara-negara maju maupun Bill Gates mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Hak paten atau Hak Hidup?

Para dokter yang tergabung dalam Serikat Dokter Lintas Batas atau Médecins Sans Frontières (MSF) mengecam sikap negara-negara maju dan perusahaan farmasi besar (big pharma) yang menolak proposal penangguhan sementara hak paten vaksin covid.19.

Dalam siaran pers yang dikutip Commondreams.org, 21 April 2021, MSF mengingatkan masalah kelangkaan dan ketimpangan akses terhadap vaksin. Persoalan itu hanya bisa diselesaikan dengan menangguhkan sementara hak paten covid-19.

“Saat 3 juta lebih nyawa hilang karena covid-19, kami mendesak semua negara untuk mengambil semua tindakan yang mungkin, termasuk mendukung penangguhan sementara (hak paten), agar bisa melindungi semua orang, di mana saja, selama pandemi ini,” kata Juru Bicara MSF, dokter Maria Guevara.

Seruan MSF ini muncul menjelang pertemuan WTO secara virtual dari Jenewa, Swiss, Kamis (22/4) waktu setempat. Lebih dari 100 negara anggota WTO mendukung proposal pembebasan hak paten itu.

“Ini soal menyelamatkan hak hidup, bukan melindungi sistem,” kata juru bicara MSF, Dokter Maria Guervara.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi sosial, sejumlah mantan pemimpin dunia, dan peraih penghargaan Nobel. Mereka mendesak Presiden AS yang baru, Joe Biden, untuk mendukung proposal ini.

“Menghadapi pandemi yang menghancurkan ini, para pemimpin dunia harus memprioritaskan kepentingan publik dan solidaritas internasional,” kata Presiden Perancis, François Hollande, seperti dikutip UN Aids.

Bersama Hollande, ada bekas Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, bekas Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan 60 bekas kepala negara lainnya dari berbagai belahan dunia.

Dari kalangan peraih Nobel, ada Joseph Stiglizt, Françoise Barré-Sinoussi (peraih Nobel fisiologi atau kedokteran), dan Muhammad Yunus.

Dalam pernyataannya, Stiglizt menyebut hak paten sebagai penghalang utama bagi peningkatan pasokan vaksin secara global. 

“Mutasi baru virus yang terus memakan korban jiwa dan gangguannya terhadap ekonomi global harusnya menyadarkan kita akan perlunya semua orang terhubung dengan akses vaksin yang aman dan efektif,” kata Stiglizt.

Dalam artikelnya di Washington Post, yang ditulis bersama Lori Wallach, Direktur dan Pendiri Global Trade Watch, Stiglizt menyebut segala tindakan yang menunda ketersediaan vaksin sebagai tindakan yang secara moral salah dan bodoh.

“Pembebasan hak paten, yang memungkinkan negara berkembang ikut memproduksi lebih banyak vaksin, akan membuat perbedaan besar dalam upaya menciptakan kekebalan global,” tulisnya.

Menurut Stiglizt, prinsip bahwa setiap negara harus punya akses terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual terkait obat-obatan darurat sebetulnya sudah berterima dalam komunitas global.

Dalam deklarasi Doha tahun 2001 terkait TRIPS dan kesehatan masyarakat, WTO menjamin perjanjian TRIPS tidak boleh mencegah hak negara anggota untuk melindungi kesehatan masyarakat. Bahwa perjanjian dapat ditafsirkan dan diimplementasikan sehingga mendukung negara anggota WTO untuk melindungi kesehatan rakyatnya, termasuk akses obat-obatan untuk semua.

Boaventura de Sousa Santos, seorang professor progressif di Portugal, mengusulkan agar vaksin diperlakukan sebagai barang publik (public goods), bukan sebagai barang komersil yang diperdagangkan.

Dengan melihat situasi kedaruratan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, Santos berpegang pada prinsip kedaruratan perang. Dalam situasi perang, produksi dan kendali distribusi senjata tidak boleh diserahkan pada pihak swasta.

“Kita memang tak sedang dalam perang konvensional, tetapi kerusakan akibat pandemi terhadap kehidupan dan kesehahteraan manusia hampir serupa dengan dampak perang,” tulisnya.

Penjelasan Santos tampak masuk akal. Penjelasan ini juga yang diadopsi oleh WHO. 

Lewat tulisannya di Guardian, Sekretaris Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengajak dunia menyikapi pandemi covid-19 dalam “pijakan perang”.

“Kita harus dalam pijakan perang dan penting untuk memperjelas apa yang dibutuhkan,” tulisnya.

Menurutnya, fleksibilitas dalam regulasi perdagangan untuk keadaan darurat diperlukan, ketika pandemi global telah membatasi gerak masyarakat sehingga merugikan bisnis besar maupun kecil.

RAYMOND SAMUEL

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid