Pekanbaru, Berdikari Online – Masyarakat yang tengah memperjuangkan lahan mereka yang kini dikuasai oleh beberapa orang saja seluas 2.500 di Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar merasa kecewa terhadap Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
Kekecewaan itu disampakan oleh Sekjend Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) Muhammad Sanusi, Aktivitis Agraria yang sejak awal dipercaya masyarakat mengadvokasi perjuangan masyarakat tersebut (17/11/2023).
Sanusi mengatakan setidaknya ada beberapa poin yang membuat Gerlamata kecewa terhadap Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus.
Gerlamata kecewa lantaran pada audiensi antara masyarakat dan Forkopimda di Balai Bupati Kampar pada Rabu pekan lalu (15/11/2023) masih belum menghadirkan resolusi penyelesaian oleh Pemkab Kampar. PJ Bupati Kampar Muhammad Firdaus sebagai pihak yang mengundang justru tidak hadir dalam audiensi.
“Dalam hasil pertemuan antara Forkopimda dengan Gerlamata, kita sangat kecewa terhadap Pj Bupati Kampar karena dia tidak hadir. Padahal undangan tersebut resmi langsung ditandatangani oleh Firdaus. Kok dia yang tidak hadir, karena sudah beberapa kali pertemuan kami dari masyarakat hanya di wakili oleh bawahannya saja. Padahal masyarakat sangat ingin bertemu dengan bupati untuk menyikapi secara langsung keluhan masyarakat,” kata Sanusi kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).
“Yang kedua,” lanjut Sanusi, “lantaran dalam hasil pertemuan antara Forkopimda dengan Gerlamata yang tidak dihadiri Firdaus itu, Pemkab Kampar justru terkesan ingin berlepas tangan dengan menyarankan masyarakat melalui Gerlamata untuk menempuh gugatan perdata pada pihak yang kini menguasai lahan 2.500 hektar di Koto Garo, Tapung Hilir.”
“Kita tidak sepakat hasil rapat kemarin (15/11/2023), karena yang kita butuhkan adalah eksistensi pemerintah serta memfasilitasi konflik penyelesaian sengketa lahan seluas 2.500 ha tersebut, terlebih masyarakat diarahkan ke perdata, padahal yang kita butuhkan adalah pemkab Kamparlah yang akan mendorong Satgas Anti Mafia Tanah melakukan gugatan melalui kuasa dari masyarakat karena untuk itulah Satgas Anti Mafia dibentuk,” kata Sanusi
Sanusi pun mengatakan, masyarakat yang didampingi oleh Gerlamata akan kembali membawa persoalan lahan ini ke Jakarta untuk diadukan ke Presiden Jokowi. Dan meminta Jokowi untuk mengevalusi posisi Firdaus sebagai Pj Bupati Kampar karena dianggap tidak serius menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Kampar.
“Intinya persoalan ini kita sudah sepakat akan melaporkan hasil ini ke Presiden Jokowi. Kita minta Firdaus dalam evaluasi kedua dipertimbangkan untuk diganti karena menurut kami beliau tidak serius mengurus persoalan rakyat,”pungkas Sanusi
(Fikzen)