Gerlamata Adukan 5 Konflik Agraria Di Riau Ke Presiden Jokowi

Jakarta, Berdikari Online – Puluhan masyarakat Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau didampingi Ormas Gerakan Lawan Mafia Tanah (GerLamata) tiba di Jakarta setelah menempuh 2 hari 2 malam perjalanan untuk bertemu Presiden Jokowi.

Sekjen GerLamata Muhammad Sanusi kepada awak media mengatakan, “Alhamdulillah kami dan puluhan Masyarakat Pelalawan sudah sampai di Jakarta dengan selamat,” kata Muhammad Sanusi, Jakarta, Jumat (15/9).

Muhammad Sanusi mengatakan tujuan puluhan Masyarakat Pelalawan dan GerLamata ke Jakarta yaitu untuk mengadukan konflik lahan yang ada di Riau secara langsung ke orang nomor satu di Indonesia yaitu Ir. H. Joko Widodo, Presiden RI.

“Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Bapak Presiden bahwa konflik lahan berkepanjangan antara Masyarakat Pelalawan dengan PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS), tidak mampu diselesaikan oleh Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan hingga saat ini,” ujar Muhammad Sanusi.

Sanusi pun menegaskan bahwa sebelum ada titik terang dan solusi penyelesaian konflik lahan antara Masyarakat Pelalawan dengan PT. SLS dari Presiden Jokowi, mereka akan bertahan di Jakarta.

“Kami akan tetap bertahan di ibukota hingga Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan dan PT. SLS mengembalikan lahan milik masyarakat Pelalawan tersebut,” tutur Muhammad Sanusi.

Muhammad Sanusi menambahkan, kedatangan mereka ke Jakarta bukan hanya soal konflik lahan antara Masyarakat Pelalawan dengan PT. SLS. Ada 5 kasus konflik lahan lainnya yang dibawa dan akan diadukan ke Presiden Jokowi.

“Ada 5 kasus besar konflik lahan di Riau yang telah gagal diselesaikan Gubernur Riau Syamsuar. Tidak ada keseriusan Syamsuar dalam menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Riau. Untuk itu kami minta supaya Bapak Presiden turun tangan menyelesaikan konflik ini,” tegas Sanusi.

Adapun 5 kasus konflik lahan di Riau yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir yaitu:

Pertama, persoalan penggelapan tanah Kelompok Tani oleh para Mafia Tanah seluas 2500 Hektar di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Kedua, persoalan klaim dan ekspansi PT. Sari Lembah Subur (SLS) dan PT. Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Kabupaten Pelalawan.

Ketiga, persoalan lahan 88 Hektar di KM 38 Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/Vll/2023 pada Kamis, 20 Juli 2023.

Keempat, persoalan lahan di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Pekanbaru yaitu lahan masyarakat yang diserobot menggunakan Alat Berat (Excavator) dan diklaim oleh Barita Sidabutar.

Kelima, persoalan konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Sinar Riau Palm Oil yang terjadi di Dumai.

(Fikzen)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid