Gagasan Persatuan dan Pancasila

Sebagai bangsa yang dikenal dengan kebhinekaannya, kita tidak boleh menutup mata terhadap sejarah bangsa sendiri dalam hal (menyusun dan memunculkan) gagasan dan tindakan persatuan. Tujuannya jelas adalah terus memperkokoh persatuan yang telah berlangsung dengan cara yang semakin beradab dan manusiawi agar tidak melenceng menjadi per-sate-an yang mengkhianati kemanusiaan. Inilah barangkali yang dimaksud dengan menggali nilai-nilai Pancasila dari sejarah leluhurnya sendiri sehingga tidak ahistoris agar memang nilai-nilai Pancasila menemukan akar landasan yang kuat dalam sejarah kebangsaan-nya sendiri; bukan sesuatu yang asing di rakyat; dengan begitu rapuh adanya.

Dari tradisi yang cukup tua: ungkapan dan anjuran untuk “Belajarlah sampai ke Negeri China” barangkali masih layak untuk kita jadikan pedoman dalam memperdalam pengetahuan dan kebijaksanaan alias Filsafat.  Sejarah China yang tua itu tidak pernah menutup mata terhadap persatuan yang pernah diusahakan bahkan diusahakan dengan kekerasan oleh bangsa asing pula sebagaimana tetap diakuinya Dinasti Yuan (Mongol) dalam sejarah kedinastian China. Yuan dalam hal tertentu sampai sekarang dikenal sebagai mata uang China walau resminya adalah Renminbi. Mengapa begitu? Barangkali karena “Belajarlah sampai ke Negeri China” itu juga berlaku bagi Khan Agung Mongol: Khubilai Khan sehingga tampak bahwa Peradaban China telah merasuki dan mengalahkan Mongol hingga Khubilai Khan pun dalam membangunkan kekuasaan mengikuti dan menempatkan diri sebagai bagian dari tradisi Kaisar-kaisar China. Apakah ada pengaruhnya bagi Khubilai Khan? Pramoedya Ananta Toer, dalam Hoa Kiau di Indonesia, menduga tingkat kebengisan Mongol (Khubilai Khan) dalam penyerangan ke Jawa  tidak seperti yang ditunjukkan dalam penaklukan ke negeri lain seperti Samarkand, misalnya, adalah  akibat dari pengaruh peradaban China.

Bagaimana dengan Nusantara? Persatuan Nusantara jelas diusahakan terutama oleh Sriwijaya dan Singhasari-Majapahit. Keberhasilan Sriwijaya dan Majapahit telah menjadi sumber semangat Perjuangan Nasional melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, menyampaikan bahwa “Kita hanja 2 kali mengalami nationale staat yaitu didjaman Sri Widjaja dan didjaman Madjapahit. Diluar dari itu kita tidak mengalami nationale staat… Nationale staat hanja Indonesia seluruhnja, jang telah berdiri di djaman Sri Widjaja dan Majapahit dan kini pula kita harus dirikan bersama-sama.” Dalam rangka mendirikan Negara Nasional Indonesia itu Pancasila dimunculkan sebagai dasar dari Republik yang hendak didirikan. Pancasila dianggap memiliki nilai persatuan yang kokoh, yang oleh Bung Karno, perasan-nya yang bernama “gotong-royong” itu adalah “…satu perkataan Indonesia yang tulen..” Dan  “Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong! Alangkah hebatnya!”

Dari sejarah, kita mengerti bagaimana Kertanagara, Raja Singhasari itu merintis visi persatuan filsafat ketuhanan (baca juga: ideologi)  dalam kerangka menyatukan Nusantara untuk menghadang ancaman kekuasaan asing. Agama-agama besar Nusantara: Siwa dan Buddha serta agama leluhur pribumi dengan bijaksana disatukan dalam satu visi kerohanian demi persatuan Nusantara walau tentu saja mempunyai jalan yang berbeda. Itulah Bhineka Tunggal Ika. Visi ini diteruskan Majapahit yang menjadi inspirasi dan semangat Perjuangan Nasional hingga menemukan Pancasila sebagai dasar dari Republik yang hendak didirikan itu.

Nilai lain, seperti Islam juga diusahakan terus untuk menjadi ideologi pemersatu Nusantara. Kasultanan Demak didirikan tetapi sebelum konsolidasi Islam menguat di Nusantara, Bangsa-Bangsa Eropa datang memecah konsentrasi konsolidasi politik Islam di Nusantara.

Pada sidang Konstituante yang gagal menetapkan asas bernegara,  kita  dihadapkan pada dua nilai yang diperjuangkan yaitu Islam dan Pancasila.  Hingga hari ini, kekuatan politik Islam tampak tidak berhenti untuk menjadikan Islam sebagai landasan bernegara.

Dari sejarah Nusantara, kita melihat bahwa gagasan persatuan yang berhasil tidaklah didasarkan pada satu nilai tunggal yang dominan. Setidaknya Singhasari dan Majapahit  didukung oleh dua agama besar: Siwa dan Buddha tanpa harus mengecilkan dan menindas sekte-sekte  minoritas dan agama leluhur pribumi. Dominasi satu nilai jelas akan memecah belah Nusantara karena mengkhianati kebhinekaan yang telah melekat pada Nusantara.

Dalam kerangka ini konsepsi Bung Karno mengenai Nasakom sebagai landasan Persatuan Nasional bisa dibenarkan karena historis alias menyejarah dalam gagasan persatuan Nusantara meskipun dalam perjalanannya menemui kegagalan dan berantakan bahkan terjadi pembantaian yang brutal dan keji kepada sesama anggota front. (Tentu ini membutuhkan penjelasan sendiri)

Begitulah bhineka tunggal ika menjadi landasan dalam menggagas persatuan. Tentu saja Pancasila yang menjadi dasar negara tak akan dipertentangkan dengan bhineka tunggal ika kecuali sebagai tindakan politik yang melulu untuk mementingkan golongannya sendiri sebab tanpa menukik ke kedalaman gagasan persatuan Nusantara yang bhineka tunggal ika itu sebagaimana Bung Karno menemukan Gotong Royong sebagai perasan Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang luhur itu bisa tergelincir menjadi sektarian yang jahat yang bernafsu menghancurkan dan membinasakan si kafir alias segala yang dianggap bertentangan dan berlawanan dengan Ketuhanan yang Maha Esa.  Padahal sebagaimana dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam buku Tjamkan Pantja Sila, “pada garis besarnya, grootste gemene deler dan kleinste gemene veelvoud.. bangsa Indonesia.. percaya kepada Tuhan” di samping “Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan..Agama Budha tidak mengenal begrip Tuhan… Budha berkata tidak ada, tidak perlu engkau mohon-mohon, cukup engkau bersihkan engkau punya kalbu daripada nafsu dan dia sebut delapan nafsu… dengan sendirinya engkau masuk di dalam surga.”

AJ Susmana, Wakil Ketua Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid