Gaduh Sirekap, Aliza Gunado Gugat KPU

Jakarta, Berdikari Online – Tercantum di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Jakarta Pusat Gugatan Aliza Gunado Caleg DPR RI kepada KPU RI terkait perbuatan melawan hukum melalui dan/atau akibat sirekap DPR RI untuk sidang perdana dengan data panggilan sebagai berikut :
Nomor Perkara : 141/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal Sidang : Kamis, 14 Maret 2024
Jam Sidang : Pukul : 11.00 WIB
Pengadilan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Aliza pun menyampaikan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menerima dan melanjutkan proses-proses atas gugatan yang diajukan.

“Saya juga sudah menerima panggilan untuk menghadiri sidang perdana tersebut dan siap menghadiri serta mengikuti segala prosesnya dan berharap semoga dari pihak tergugat (KPU RI & para Pimpinan KPU RI) bisa hadir tanpa terwakilkan,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Gugatan Aliza ke KPU RI terkait kegaduhan yang diakibatkan oleh KPU RI melalui/akibat dari SIREKAP beberapa hal di antaranya  :
Pertama, kerancuan perubahan data pileg tingkatan DPR RI saat progress kenaikan jumlah TPS namun jumlah suara hampir seluruh caleg DPR RI terjadi penurunan secara drastis maupun dikit demi sedikit secara kontinu. Begitu pula  jumlah total suara partai politik  tidak sinkron dengan penjumlahan suata caleg + suara partai nya masing-masing. Kejadian ini terjadi antara tanggal 17 Februari 2024 sampai 20 Februari 2024 di data SIREKAP DPR RI. Secara matematika, jika bertambahnya jumlah data TPS terinput, minimal suara tetap atau tidak berubah dan bukan malah menurun seiring bertambahnya jumlah TPS masuk. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah kursi parpol di parlemen maupun individu calon yang akan duduk di kursi DPR RI melalui dan/atau akibat SIREKAP DPR RI.

Kedua, munculnya hasil-hasil suara di antara tanggal 16 Februari 2024 sampai 17 Februari 2024,  muncul banyak pertanyaan dikarenakan siapakah yang mengisi serta mengubah-ubah data di SIREKAP di antara tanggal tersebut? Karena, jika dilihat Keputusan KPU no 219 thn 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum tanggal penetapan : 14 Februari 2024 (hari H Pencoblosan). Pada BAB II point B.3.a.7 bahwa SIREKAP Web merupakan alat yang digunakan oleh PPK. Jadi apakah H+2 – H+3 sudah dilakukan tingkat PPK?

Begitu pula di PKPU no 5 thn 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang mana Tanggal penetapan : 12 Februari 2024 (H-2 pencoblosan), Tanggal pengundangan : 13 Februari 2024 (H-1 pencoblosan) di dalamnya juga terdapat bahwa PPK mempersiapkan  sirekap yaitu pada pasal 13 point 2.b.

Aliza menegaskan, “Pengaduan ini bukan terkait dugaan kecurangan perolehan suara Pemilu pileg DPR RI,  namun gugatan ini terkait sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) pileg DPR RI yang gunakan oleh KPU di ruang publik dengan kemungkinan-kemungkinan KPU melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik, yang merugikan pihak-pihak lain, serta tidak sama sekali keterkaitan dengan DPRD Provinsi, DPRD kab/kota, maupun Pilpres. Semua ini demi untuk penyempurnaan proses pemilihan legislatif DPR RI di Indonesia ke depan lebih baik.”

(Amir)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid