Dunia Membutuhkan Pajak Kekayaan?

Pandemi covid-19 menyibakkan fakta yang pahit. Tak hanya sudah membunuh 3 juta orang, juga membawa dunia dalam resesi ekonomi terburuk dalam 90 tahun terakhir.

Menurut PBB, pandemi ini telah membuang 150-an juta orang di muka bumi ini ke jurang kemiskinan. Pandemi juga menghilangkan 255 juta pekerjaan full-time. Dan milyaran manusia di muka bumi ini tergerus pendapatannya.

Namun, siapa sangka, saat bermilyar-milyar manusia sedang megap-megap karena pandemi, segelintir orang justru makin bertumpuk-tumpuk kekayaan.

Laporan terbaru Oxfam menyuguhkan kenyataan pahit itu. Saat dunia dicekik resesi, kekayaan 10 orang terkaya di dunia justru meningkat drastis. Penambahan kekayaan mereka, kalau digabungkan, mencapai 540 miliar dollar AS atau sekitar Rp7.600 triliun.

Cukup tahu saja, menurut Oxfam, tambahan kekayaan itu cukup untuk mencegah semua orang di dunia jatuh miskin. Juga cukup untuk membeli vaksin untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. 

“Kita menyaksikan peningkatan ketimpangan terparah sejak (ketimpangan) ini mulai dicatat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin sama mematikannya dengan virus,” kata Direktur Eksekutif Oxfam, Gabriela Bucher.

Ketimpangan yang ekstrem ini mengundang kekhawatiran. Tidak hanya oleh mereka yang di spektrum kiri, yang biasanya sensitif dengan isu ini. Tetapi juga oleh lembaga-lembaga internasional.

Dua hari yang lewat, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan perlunya pajak kekayaan.

“Pemerintah perlu mempertimbangankan solidaritas atau pajak kekayaan kepada mereka yang mendapat untung selama pandemi, demi mengurangi ketimpangan yang ekstrem,” kata Guterres, seperti dikutip ABC News, Rabu (14/4/2021).

Dia mengutip data dari lembaganya yang menyebut kekayaan orang-orang terkaya di seluruh dunia meningkat 5 triliun USD, atau setara Rp73.241 triliun, hanya dalam setahun terakhir. 

Menariknya, seruan pajak progressif ini tak hanya dari PBB, tetapi juga Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam laporan “Fiscal Moneter 2021”, IMF mengusulkan pajak yang lebih tinggi terhadap pendapatan ataupun kekayaan orang-orang terkaya.

“Demi membantu kebutuhan pembiayaan terkait penanganan pandemi, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pajak yang lebih tinggi pada pendapatan atau kekayaan,” tulis laporan itu.

Isu pajak kekayaan menguat ketika dunia sedang bertatap muka dengan ketimpangan yang ekstrim. Oxfam mencatat, kekayaan 2.153 milyarder di dunia setara dengan kekayaan 4,6 milyar atau lebih separuh penduduk bumi. Sedangkan Credit Suisse menyebut 1 persen orang terkaya di muka bumi ini menguasai 43 persen kekayaan. Sebaliknya, 50 persen termiskin hanya menguasai 1 persen kekayaan.

Berhadap-hadapan dengan ketimpangan ekonomi yang menganga sangat lebar, sejumlah politisi dan ekonom mengusung isu pajak kekayaan.

Di Amerika Serikat, dua politisi progressif yang mewarnai bursa Calon Presiden, Bernie Sanders dan Elizabeth Warren, mengajukan proposal pajak untuk orang-orang terkaya (billionare tax).

Survei yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos menunjukkan, sebanyak 77 persen pendukung Demokrat dan 53 persen pendukung Republik menyatakan setuju dengan proposal pajak kekayaan.

Di kalangan intelektual, nama Thomas Piketty berada di garis depan yang mengusung gagasan ini. Piketty, penulis buku terkenal, Capital in the Twenty-First Century, malah mengusulkan pajak kekayaan yang berlaku global untuk mencegah kaum kaya menghindari pajak.

Nama besar lainnya adalah ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz. Dia mengusulkan pajak kekayaan sebesar 3 persen untuk milyarder (1 milyar dollar AS ke atas) dan 2 persen untuk yang berpendapatan di atas 50 juta dollar AS hingga 1 milyar dollar AS.

Di Amerika Serikat, dua ekonom yang menjadi penasehat Elizabeth Warren, Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman, mengklaim pajak kekayaan akan pelan-pelan mengurangi ketimpangan di AS dan menambah kas negara sebesar 250 milyar dollar AS per tahun.

Namun, tak sedikit yang meragukan efektifitas pajak kekayaan. Salah satu ketakutan terbesarnya adalah penghindaran pajak. Bagi pendukung argumentasi ini, orang-orang kaya punya seribu satu cara untuk bisa menghindari pajak.

“Selain sulit diterapkan, kaum kaya punya banyak cara untuk menghindarinya. Dan mereka pasti menghindarinya,” kata ekonom peraih Nobel dari Princeton University, Angus Deaton, kepada Bloomberg.

Di Eropa, pajak kekayaan juga banyak ditinggalkan oleh negara-negara penganutnya. Pada tahun 1990, ada 12 negara Eropa yang menerapkan pajak kekayaan. Belakangan, hanya tersisa tiga negara: Swiss, Norwegia, dan Spanyol.

Lalu, bagaimana pendapat anda?

RAYMOND SAMUEL

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid