Dua Kegelisahan Sukarno yang Melahirkan Pancasila

Pengetahuan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup tak bisa meringkuk hanya dalam perdebatan tentang defenisi “weltanshauung”. Tidak cukup dengan hanya bolak-balik membacai kata demi kata dalam pidato 1 Juni 1945 itu.

Alasannya sederhana. Pancasila tidak muncul begitu saja, layaknya ilham, atau wahyu, yang tiba-tiba menuntun jalan pikiran Sukarno saat berpidato. Sebagai gagasan, ia punya konteks sejarah, juga punya alasan objektif.

Karena itu, kita perlu menilik kegelisahan dan pergulatan pikiran macam apa yang menyelimuti hari-hari Sukarno selama bertahun-tahun menjelang pidato 1 Juni 1945.

Setidaknya, tilikan saya menemukan dua hal.

Memasuki tahun 1920-an, gagasan kebangsaan sudah lebih matang. Pengalaman kolektif sebagai bangsa terjajah, yang ditindas, direndahkan, dan terperintah, menjadi menjadi pendorong utama kehendak untuk bersatu.

Namun, bagi Sukarno, kehendak bersatu di atas kesamaan nasib saja tidak cukup. Soalnya, bila Indonesia sudah merdeka, faktor kesamaan nasib karena penjajahan itu tentu tak relevan lagi.

Karena itu, selain faktor kesamaan nasib, harus ada tali pengikat yang lain, yang lebih kuat dan tahan lama. Sukarno berpikir, kehendak untuk bersatu perlu dijahit dengan ide atau gagasan yang diterima bersama.

Inilah kegelisahan Sukarno yang pertama: ide atau gagasan apa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan aliran politik?

Kemudian, ada lagi kegelisahan yang lain, soal masa depan Indonesia setelah merdeka. Akankah Indonesia merdeka akan menuju cita-cita mulia: masyarakat adil dan makmur. Ataukah berbelok ke jalan yang lain.

Sukarno selalu diliputi kekhawatiran, jangan sampai Indonesia merdeka, yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata ini, tidak mencapai tujuan mulianya. Kekhawatiran itu sangat kuat terbaca dalam risalah “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang ditulis Sukarno tahun 1933.

Kekhawatiran itu tentu beralasan. Dia sudah membaca kisah revolusi di belahan dunia lain, terutama revolusi Perancis yang masyhur itu, yang ternyata tak berujung “happy-ending” layaknya film-film India.

Menurut Sukarno, yang membacai karya-karya kaum revolusioner Perancis, antara lain Jean Jaures, kereta kemenangan revolusi Perancis berbelok arah menuju kapitalisme, bukan menuju ke masyarakat sama-rata sama-rasa. Sehingga, kendati sudah melalui revolusi, nasib rakyat jelata tetap tertindas dan terhisap; ia hanya berubah sifat penindasannya, dari penindasan feodalistik menjadi kapitalistik.

Sukarno tak mau nasib Revolusi Perancis terjadi pada bangsa yang diperjuangkannya. Nah, agar mimpi buruk itu tak terjadi, ia membayangkan ada sebuah leitstar atau bintang penuntun arah, yang bisa menuntun bangsa ini menuju masyarakat adil dan makmur.

Inilah yang kedua: ide atau gagasan apa yang bisa menjadi bintang penuntun arah bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur?

Jadi, jauh sebelum Sukarno mengenal istilah “weltanschauung”, ataupun “philosophische grondslag” (harusnya ditulis: filosofische grondslag), ada dua hal yang sudah dibayangkan untuk Indonesia merdeka: satu, ide, gagasan, atau nilai pemersatu; dan dua, ide, gagasan, atau nilai sebagai “bintang penuntun arah”.

Kebutuhan akan adanya gagasan atau nilai-nilai bersama, yang berfungsi sebagai pemersatu sekaligus sebagai bintang penuntun arah, telah menuntun Sukarno pada penemuannya di kemudian hari soal weltanshauung atau pandangan hidup.

Jadi, jauh sebelum pidato 1 Juni 1945 itu, Sukarno sudah sampai pada kesimpulan: bangsa ini, jika merdeka, harus punya pandangan hidup.

Arti Penting Pidato 1 Juni 1945

Pergulatan pikiran Sukarno, yang berlangsung setidaknya kurang lebih 20 tahun, itu menemukan muaranya pada pidato 1 Juni 1945.

Pertama, melalui pidato itu Sukarno menyampaikan perlunya sebuah bangsa memiliki gagasan pemersatu sekaligus bintang penuntun arah. Tetapi dia menyampaikannya dengan istilah yang lain: weltanschauung.

Di pidato itu, Sukarno menyebut weltanschauung sebanyak 31 kali, tetapi ia tak memberi pengertian yang gamblang. Hanya memberi contoh-contoh: Jerman Nazi dengan sosialisme-nasionalnya, Jepang dengan Tennoo Koodoo Seishin, Uni Sovet dengan marxisme-nya, Tiongkok dengan ajaran San-min-Chu-I (tiga prinsip bangsa), dan Arab Saudi dengan Islam-nya.

Memang, meski istilah ini sudah dikenalkan oleh Immanuel Kant sejak 1790, tetapi hingga sekarang tidak ada pengertian yang gamblang. Hanya disebut pandangan dunia. Apa bedanya dengan filsafat, atau dengan ideologi, para pemikir masih bersilang pendapat.

Namun, bagi saya, tanpa perlu terjebak dalam persilangan pendapat itu, kita cukup menangkap maksud Sukarno: sebuah gagasan/nilai pemersatu sekaligus penuntun arah berbangsa.

 “Kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang sdr. Abikoesno setujui, yang sdr. Lim Koen Hian setujui.”

SUKARNO, pidato 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI

Kedua, Sukarno menawarkan lima gagasan atau nilai yang memenuhi dua kriteria itu, sebagai pemersatu sekaligus penuntun arah bangsa: Kebangsaan Indonesia, internasionalisme/perikemanusiaan, mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa.

Saya kira, lima gagasan yang ditawarkan Sukarno ini bukanlah hal baru. Gagasan-gagasan itu sudah sering berseliwerang dalam risalah-risalah para pendiri bangsa jauh sebelum 1945.

Kita sebut satu orang: Mohammad Hatta. Pada tahun 1932, lewat risalah “Ke Arah Indonesia Merdeka”, dia sudah mengusulkan dua gagasan besar: kebangsaan dan kerakyatan. Secara substansi, itu tak berbeda jauh dengan prinsip kebangsaan dan demokrasi/mufakat yang ditawarkan oleh Sukarno.

Namun, perlu diakui, Sukarno-lah yang merangkum kelima gagasan besar itu dan kemudian menawarkannya sebagai gagasan pemersatu sekaligus pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Jadi, ada dua arti penting dari pidato 1 juni: pertama, menyuguhkan perlunya Indonesia merdeka memiliki gagasan pemersatu sekaligus penuntun arah bangsa; dan kedua, menyuguhkan lima gagasan/nilai untuk kebutuhan tersebut. Dua-duanya diterima oleh anggota BPUPKI secara aklamasi.

Kelak, di kemudian hari, Sukarno menyebut dua hal ini dengan dua istilah: meja statis dan leitstar dinamis. Dia menyebut Pancasila sebagai meja statis sekaligus leitstar dinamis. Sebagai meja statis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pemersatu. Sedangkan sebagai leitstar dinamis, nilai-nilai Pancasila bak bintang penuntun arah.

Itulah roh pidato 1 Juni 1945. Dan itu juga alasan mengapa penetapan hari lahirnya Pancasila harus mengacu pada pidato itu.

Jadi, pendapat yang ingin menggeser hari lahir Pancasila ke tanggal 18 Agustus 1945 tidak tepat. Tanpa pidato 1 Juni 1945, yang menegaskan perlunya gagasan pemersatu sekaligus penuntun arah, belum tentu ada kesepakatan tentang lima nilai/dasar yang diangggap pandangan hidup, filosofi dasar, maupun dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945 itu hanya pengesahan formalnya.

Perlukah Pancasila jadi Undang-Undang?

Sekarang kita masuk pada perdebatan yang tengah riuh-gaduh belakangan ini, yakni tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pertanyaannya, sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, perlukah Pancasila diterjemahkan ke dalam UU?

Pertama, lima sila dalam Pancasila merupakan gagasan atau nilai yang universal. Ia berterima sebagai dasar pemersatu karena kandungan universalnya.

Terus terang saja, nilai-nilai itu tak hanya hidup dalam akal budi maupun bathin bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Makanya, di tahun 1960-an, Sukarno pernah menawarkan Pancasila pada dunia.

“Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional,” kata Sukarno pada pidato di depan Sidang Umum PBB tahun 1960.

Karena itu, upaya menurunkan nilai-nilai Pancasila ke dalam teks yang sempit, entah melalui RUU HIP seperti sekarang ini maupun 36 butir versi Orde Baru, jelas membunuh nilai-nilai Pancasila sebagai gagasan besar yang universal.

Jika itu terjadi, maka Pancasila kehilangan kapasitasnya sebagai dasar pemersatu. Sebab, tafsir dan pengetahuan tentangnya telah dimonopoli oleh satu entitas saja: pemerintah berkuasa.

Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau leitstar yang dinamis harus dipandu oleh akal-budi. Bukan oleh teks-teks UU.

Akal budi menuntun kita untuk mencari tahu tentang sesuatu, mengujinya, hingga menimbang baik dan buruknya. Karena itu, berkat akal-budi, penerimaan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup karena dianggap benar, rasional, dan baik/bermanfaat.

Itulah yang menggerakkan orang untuk menyakininya sebagai pandangan hidup, mempengaruhi cara berpikir hingga cara bertindaknya, secara sukarela dan sadar sesadar-sadarnya.

Beda hal kalau Pancasila hadir dalam teks UU yang sifatnya memaksa. Pancasila diikuti bukan karena dianggap benar, rasional dan berdayaguna, melainkan karena paksaan dan ancaman hukuman.

Ketiga, agar bisa menjadi bintang penuntun arah, sebagai leitstar yang dinamis, Pancasila harus senapas dengan perkembangan zaman. Selalu kontekstual dan bisa menjawab tantangan zaman.

Sebagai contoh, di masa lalu, hukuman mati dianggap bentuk penghukuman yang wajar. Akan tetapi, di masa sekarang, gerak maju pengalaman dan akal budi manusia menunjukkan bahwa hukuman mati tidak tepat: tidak manusiawi, merampas hak Tuhan, dan tak terbukti mencegah berulangnya kejahatan.

Karena itu, Pancasila dalam konteks sekarang harus menolak hukuman mati, demi menjaga nilai-nilainya agar tak tergerus semangat zaman.

Tentu saja, agar terus kontekstual dan sesuai dengan perkembangan, Pancasila harus diperlakukan layaknya filsafat; terbuka untuk didiskusikan, dibenturkan dengan kenyataan, dan bersedia menerima pengetahuan-pengetahuan baru.

Karena itu, Pancasila tidak bisa dipersempit dalam tafsir tunggal, apalagi jika dikonversi dalam butir-butir (seperti zaman Orde Baru) maupun pasal-pasal  (seperti RUU HIP) yang terbatas jangkauan tafsirnya, terstandarisasi, kaku, dan otoritatif.

Agar menjadi pandangan hidup, Pancasila harus dituntun oleh akal budi dan nilai etik. Dan itu harus seiring-sejalan dengan tugas bernegara: mencerdaskan kehidupan bangsa.

RUDI HARTONO, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid