Demi Kemanusiaan, Pantaskah Koruptor Diberi Grasi?

Sesuatu yang dipertaruhkan untuk kemanusiaan, patut kita dukung. Namun, jika atas nama kemanusiaan, koruptor diberikan grasi, patutkah kita dukung?

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menghadiahkan grasi kepada Annas Maamun, seorang narapidana korupsi dalam kasus alih-fungsi lahan di Provinsi Riau.

Grasi itu berlindung di balik alasan kemanusiaan. Si terpidana, Annas Maamum, sudah uzur dan sakit-sakitan. Berdasarkan keterangan dokter,  PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia, dan sesak napas.

Namun, di saat bangsa ini sedang perang pututan melawan korupsi, pantaskah grasi dihadiahkan pada koruptor? Pertanyaan lainnya, bisakah faktor usia dan kesehatan mengurangi beban hukuman kejahatan korupsi?

Mari kita mulai dari postulat ini: korupsi adalah kejahatan dengan daya rusak yang luar biasa.

Korupsi membuat alokasi sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun program pembangunan, menjauh dari kepentingan rakyat. Jadi, alih-alih kecipratan, rakyat sebagai pembayar pajak justru tak dapat tetesan apa pun.

Di sisi lain, korupsi membuat alokasi sumber daya mengumpul di tangan segelintir orang, yaitu koruptor—yang notabene elit—dengan jejaringnya. Artinya, korupsi berkontribusi pada pelebaran ketimpangan ekonomi.

Korupsi juga membuat roda ekonomi berjalan tidak sehat. Sebab, lantaran korupsi yang membudaya, tata-kelola urusan ekonomi dan bisnis hanya melayani kelompok tertentu.

Itu bukan asumsi, tapi sudah terkonfirmasi oleh data. Merujuk pada Data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2017-2018, korupsi merupakan hambatan tertinggi untuk berbisnis di Indonesia.

Lebih jauh, korupsi juga merusak tata-kelola dan kelembagaan politik kita. Penyelenggaraan politik tak lagi untuk kepentingan publik, melainkan untuk segelintir orang. Kelembagaan politik juga kurang melayani publik.

Penjelasan di atas bukan dugaan. Kita merasainya dalam rentang yang waktu yang cukup panjang, terutama dari zaman Orde Baru hingga sekarang ini.  Kita menggulingkan rezim Orde Baru, salah satu alasannya adalah kemuakan terhadap korupsi.

Setelah Orde Baru tumbang, bangsa ini tidak serta-merta terbebas dari korupsi. Sehingga, demi perang total melawan penyakit itu, korupsi berusaha diletakkan sebagai “kejahatan luar biasa” (extra-ordinary crime). Agar kita menganggapnya tidak sepele, tetapi melihat korupsi sebagai persoalan bangsa yang serius.

Walaupun, di mata penganut kritik ekonomi-politik, korupsi dianggap hanya turunan dari problem ekonomi-politik. Persisnya: problem kapitalisme. Di satu sisi, sistim ini mendorong keserakahan melalui logika menumpuk keuntungan. Di sisi lain, sistim ini berusaha menimalkan partisipasi konkret warga Negara dalam kehidupan politik, sehingga kelembangaan politik terdominasi oleh segelintir elit dan tak terkontrol.

Namun, terlepas dari kritik itu, tak tersangkal daya merusak dari praktek korupsi. Bukan sekedar uang negara yang dirampok oleh maling. Daya rusak korupsi bersifat sistemik dan korosif: pemiskinan, merusak lembaga politik, mensabotase demokrasi, memperlebar ketimpangan, mendistorsi pasar dan praktek bisnis, hingga melumpuhkan Negara.

Karena itu, perang melawan korupsi tak cukup hanya dengan pendekatan kelembagaan, seperti membentuk lembaga anti-rasuah yang independen dan punya kewenangan yang kuat macam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi penciptaan sebuah iklim politik yang anti-korupsi.

Artinya, Negara ini perlu menunjukkan kepemimpinan politik yang memerangi korupsi. Dalam hal ini, Presiden harus menjadi panglima yang memimpin perang total ini.

Saya kira, diskusi perlu dan tidaknya grasi terhadap korupsi harus dimulai dari persepektif ini: perlunya kepemimpinan politik memerangi korupsi.

Artinya, Presiden harus menjadi contoh atau panutan dalam perang melawan korupsi. Bukan saja perilaku dan rekam jejaknya yang bersih dari korupsi, tetapi kebijakan dan tindakan politiknya tak memberi ruang bagi korupsi.

Dari sini, semua argumentasi kemanusiaan di balik grasi terhadap koruptor, termasuk yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, langsung rontok dengan sendirinya.

Pertama, alasan kemanusiaan seharusnya tidak berlaku terhadap kejahatan yang berdampak luas terhadap orang banyak, seperti korupsi. Dengan mengukur dampaknya, korupsi sebetulnya bisa dinggap kejahatan kemanusiaan.

Seperti ditegaskan pidato Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, saat Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi, tahun 2003: “Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki efek korosif terhadap masyarakat. Ini melemahkan demokrasi dan aturan hukum, mengarah pada pelanggaran HAM, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.”

Kedua, makna pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan, termasuk korupsi, sebetulnya bukan personal. Tetapi juga mencegah pihak lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Jadi, pemidanaan yang memberi efek jera itu bukan sekedar membuat jera si pelaku kejahatan, agar menyadari dan tidak mengulangi kejahatannya, tetapi mencegah pihak lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Karena itu, ketika Dini Purwono bicara pemidanaan bukan penyiksaan, melainkan memberi efek jera, jangan dianggap efek jera itu bersifat personal. Efek jera itu harusnya membuat pihak lain takut melakukan korupsi.

Bagi saya, pemberian efek jera terhadap koruptor itu perlu, asalkan bukan hukuman/eksekusi mati, untuk menunjukkan keseriusan dan kepemimpinan politik Presiden dalam memerangi korupsi.

Saya berpendapat, alasan sakit tidak bisa menjadi pembenaran untuk memberikan grasi terhadap koruptor. Kalau koruptor sakit di penjara, maka tugas Negara memberikan perawatan medis sebaik-baiknya, agar dia tetap sehat dan bisa menjalani masa hukumannya.

Apalagi, belajar pada kasus Setya Novanto dulu, surat keterangan medis bisa direkayasa.

Lagipula, kalau mau bicara kemanusiaan, Negara harusnya jangan memberi standar ganda. Pertama, hingga sekarang, Negara sendiri masih sering melakukan pelanggaran HAM. Ada banyak kasus pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ada banyak perampasan hak-hak hidup dan hak dasar Warga Negara.

Kedua, ada banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terlihat titik terangnya di bawah pemerintahan Jokowi. Mulai dari kasus pelanggaran HAM di tahun 1965, berbagai kasus kejahatan HAM di masa Orde Baru, penculikan aktivis 1996/98, pembunuhan Munir, dan pelanggaran HAM di Papua.

Jadi, Pemerintah dan Staf Khususnya jangan hanya bicara kemanusiaan pada koruptor, bicara kemanusiaanlah pada korban pelanggaran HAM, warga negara yang terampas hak dasarnya, dan korban peradilan sesat.

Nah, kembali ke perspektif awal artikel ini, yaitu perlunya kepemimpinan politik dalam perang melawan korupsi, jelas pemberian grasi terhadap koruptor telah menegasikan hal tersebut.

Apalagi, kasus pembebasan bersyarat bekas bos Bank Century, Robert Tantular, semakin mempertegas itu. Terpidana kasus Bank Century itu harusnya menjalani hukuman penjara 21 tahun, tetapi mendapat remisi 74 bulan 110 hari. Jadinya, dia hanya menjalani hukum 10 tahun atau hanya separuh dari total hukuman.

Atas nama kemanusiaan (yang standar ganda), koruptor diberikan grasi. Sementara ada banyak aktivis kemanusiaan di negeri ini yang dijerat hukum dan dipenjara hanya karena aktivitasnya mengancam investasi dan kepentingan penguasa.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid